PUTUSAN MK NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TENTANG PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Pada posting ini admin akan membagikan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang pada dasar menyatakan Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta wajib digratiskan.  dengan sedikit analisis yang bisa diberikan.

 

Berikut ini Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024

 

Link download Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024

 

Berikut Analisis Penulis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus digratiskan atau dibiayai oleh pemerintah, merupakan terobosan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sektor pendidikan. Putusan ini menegaskan kembali mandat konstitusi Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memandang jenis penyelenggaranya.

 

Di satu sisi, keputusan ini mencerminkan langkah progresif negara dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun di sisi lain, keputusan ini memunculkan kecemasan besar di kalangan penyelenggara pendidikan swasta. Kekhawatiran utama bukan terletak pada semangat keadilan dalam pendidikan, tetapi pada potensi ketimpangan dalam implementasinya.

 

Sekolah swasta selama ini memainkan peran penting dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar pelengkap dari sistem pendidikan negeri, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi banyak orang tua yang menginginkan mutu pendidikan yang lebih tinggi, pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, hingga nilai-nilai tertentu yang tidak selalu ditemukan di sekolah negeri. Namun, karakteristik sekolah swasta yang berbeda dengan sekolah negeri justru menjadi titik lemah dalam konteks kebijakan pembiayaan seragam ini.

 

Dengan adanya kewajiban pembiayaan dari pemerintah terhadap pendidikan dasar, sekolah swasta menghadapi dilema besar. Jika dana yang diberikan oleh negara disamaratakan dengan sekolah negeri, maka sekolah swasta berisiko kehilangan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga mutu dan keunggulan kompetitifnya. Sekolah negeri yang mendapat dukungan penuh dari anggaran negara memiliki keunggulan infrastruktur, gaji guru yang dibayar negara, dan biaya operasional yang stabil. Sementara itu, sekolah swasta selama ini bertahan dari iuran peserta didik dan donasi pihak swasta, yang biasanya digunakan untuk menggaji guru dengan skema mandiri, membiayai program unggulan, dan membangun fasilitas yang representatif.

 

Kekhawatiran sekolah swasta semakin beralasan jika melihat fakta di lapangan: jumlah siswa di sekolah swasta rata-rata jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam skala pembiayaan. Jika pembiayaan dari negara diberikan dalam jumlah yang sama rata per siswa baik negeri maupun swasta, sekolah swasta akan kesulitan menutup biaya operasional karena efek skala ekonomi yang tidak mereka miliki. Dengan kata lain, jumlah siswa yang sedikit berarti penerimaan dana akan lebih kecil, namun beban operasional tidak otomatis ikut mengecil.

 

Situasi ini membuka peluang ironis: kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemerataan justru bisa mematikan keberagaman pendidikan. Sekolah swasta yang tidak mampu menutupi kekurangan anggaran bisa terpaksa menutup operasionalnya, dan ini bukanlah skenario yang menguntungkan dalam jangka panjang. Negara justru berisiko kehilangan mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

 

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak, tetapi memberikan yang setara berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu jika sekolah swasta betu-betul harus grastis, perlu ada kebijakan turunan dari pemerintah yang secara spesifik mengatur mekanisme pembiayaan sekolah swasta agar tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik. Bantuan operasional yang diberikan seharusnya mempertimbangkan struktur biaya khas sekolah swasta, termasuk komponen inovasi pendidikan, fasilitas, dan pengembangan mutu tenaga pengajar.

Pemerintah juga perlu merancang skema insentif yang lebih fleksibel dan responsif, seperti bantuan diferensial berbasis kinerja, subsidi insentif keunggulan, atau kemitraan program antara sekolah swasta dan pemerintah daerah. Dengan demikian, sekolah swasta tidak hanya bertahan, tetapi tetap dapat tumbuh menjadi pilar penting pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing.

Singkatnya, Putusan MK ini memang membawa semangat keadilan pendidikan yang patut diapresiasi. Namun, tanpa kebijakan implementatif yang adil dan bijaksana, sekolah swasta berada di ambang ancaman eksistensial. Pemerintah harus tanggap mengantisipasi implikasi kebijakan ini, bukan hanya demi kelangsungan sekolah swasta, tetapi juga demi keberlangsungan sistem pendidikan yang inklusif, beragam, dan berkualitas di Indonesia.

Berbagi :