Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji


Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menetapkan pedoman khusus mengenai seleksi dan/atau penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.

Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.

Keputusan Menteri ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2026 dan menjadi acuan bagi Kementerian Haji dan Umrah, instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan proses seleksi maupun penunjukan petugas haji.

Melalui keputusan ini, proses rekrutmen petugas haji diarahkan agar berlangsung secara tertib, terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Bagi masyarakat, ASN, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun tenaga profesional yang berminat menjadi petugas haji, memahami ketentuan ini merupakan hal yang sangat penting.

A. Latar Belakang Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Perubahan kelembagaan dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk manajemen dan rekrutmen petugas haji.

Selain itu, pengalaman penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada jemaah sangat dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, dan integritas petugas di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mengatur persyaratan, mekanisme seleksi, metode penilaian, serta tata cara penetapan petugas haji.

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 bertujuan untuk:

  1. Mewujudkan proses seleksi dan/atau penunjukan yang tertib, terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

  2. Memperoleh petugas haji yang profesional, berintegritas, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan jemaah.

  3. Menyediakan standar persyaratan, tahapan, metode penilaian, dan mekanisme penetapan yang seragam.

  4. Menjamin komposisi petugas yang proporsional, termasuk keterwakilan petugas yang telah melaksanakan ibadah haji dan petugas perempuan.

  5. Memberikan kepastian hukum serta mencegah konflik kepentingan dan penyimpangan dalam proses seleksi.

  6. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kementerian dalam pelaksanaan dan dokumentasi seleksi.

B. Jenis dan Kategori Petugas Haji

Dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, petugas penyelenggara ibadah haji dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

PPIH merupakan petugas yang ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

PPIH terdiri atas:

  • PPIH Pusat.

  • PPIH Arab Saudi.

  • PPIH Embarkasi.

  • PPIH Kloter.

2. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Pendukung PPIH)

Pendukung PPIH merupakan personel yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas dan fungsi PPIH.

Pendukung PPIH terdiri atas:

  • Pendukung PPIH Pusat.

  • Pendukung PPIH Arab Saudi.

  • Pendukung PPIH Embarkasi.

3. Petugas Haji Daerah (PHD)

Petugas Haji Daerah merupakan petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji.

PHD terdiri atas:

  • Petugas pelayanan umum.

  • Petugas pelayanan kesehatan.

C. Bidang Layanan Petugas Haji

Keputusan Menteri ini juga mengatur berbagai bidang pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

1. Bidang Layanan PPIH Pusat

Bidang layanan PPIH Pusat paling sedikit meliputi:

  1. Petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah.

  2. Pengawasan ibadah haji khusus.

  3. Kesehatan.

  4. Dalam negeri.

  5. Luar negeri.

  6. Layanan data dan teknologi informasi.

  7. Pelindungan jemaah dan petugas.

  8. Hubungan masyarakat dan informasi haji.

  9. Pemantauan dan evaluasi.

  10. Dukungan manajemen.

2. Bidang Layanan PPIH Arab Saudi

Bidang layanan PPIH Arab Saudi paling sedikit meliputi:

  1. Bimbingan ibadah.

  2. Pengawasan.

  3. Kesehatan.

  4. Akomodasi.

  5. Konsumsi.

  6. Transportasi.

  7. Kedatangan dan keberangkatan.

  8. Media Center Haji.

  9. Pelindungan jemaah.

  10. Layanan data dan teknologi informasi.

  11. Layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

  12. Kesekretariatan.

3. Bidang Layanan PPIH Embarkasi

Bidang layanan PPIH Embarkasi paling sedikit meliputi:

  1. Pembinaan jemaah dan petugas.

  2. Penerimaan dan pemberangkatan jemaah.

  3. Kesehatan.

  4. Konsumsi.

  5. Dokumen.

  6. Akomodasi.

  7. Perbekalan.

  8. Layanan data dan teknologi informasi.

  9. Keamanan.

  10. Penerbangan.

  11. Imigrasi.

  12. Layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

  13. Kepabeanan dan cukai.

  14. Hubungan masyarakat.

  15. Kesekretariatan.

4. Bidang Layanan PPIH Kloter

PPIH Kloter terdiri atas:

  • Ketua Kloter.

  • Pembimbing ibadah haji.

  • Tenaga kesehatan haji.

5. Bidang Layanan Petugas Haji Daerah

PHD terdiri atas:

  • Tenaga layanan umum.

  • Tenaga layanan kesehatan.

D. Persyaratan Umum Calon Petugas Haji

Calon PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia.

  2. Beragama Islam, dengan pengecualian untuk PPIH Embarkasi, Pendukung PPIH Embarkasi, PPIH Pusat, dan Pendukung PPIH Pusat.

  3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

  4. Tidak sedang dalam keadaan hamil bagi wanita.

  5. Memiliki izin suami bagi pelamar wanita yang telah berkeluarga.

  6. Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji.

  7. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana.

  8. Memiliki identitas kependudukan yang sah.

  9. Memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.

  10. Bagi ASN, anggota TNI/POLRI, dan karyawan, wajib menyertakan bukti tertulis izin dari pimpinan tertinggi bidang sumber daya manusia pada instansi atau kantor asal sejak awal pendaftaran.

  11. Mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS.

  12. Diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

  13. PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tidak sedang menjalani tugas belajar.

  14. Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan PHD pada tahun yang sama.

  15. Calon PHD harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Selain persyaratan tersebut, terdapat ketentuan mengenai asal calon petugas dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan tenaga profesional sesuai kategori penugasannya.

Catatan penting: Keputusan ini juga mengatur bahwa seseorang tidak menjadi PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan PHD sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun 2023, kecuali calon petugas yang ditetapkan melalui mekanisme penunjukan dan calon Pendukung PPIH.

E. Persyaratan Khusus Calon Petugas Haji

Selain persyaratan umum, terdapat persyaratan khusus sesuai dengan bidang tugas dan jalur seleksi.

1. Persyaratan PPIH Arab Saudi

Beberapa ketentuan khusus berdasarkan bidang tugas antara lain:

a. Pelaksana Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

  • Usia minimal 25 tahun.

  • Usia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar.

b. Pelaksana Kesehatan

  • Usia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai peminatan.

  • Memiliki ijazah sesuai peminatan tugas.

  • Tenaga medis, perawat, apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, dengan ketentuan khusus apabila SIP sedang dalam proses perpanjangan.

  • Tenaga kesehatan lainnya wajib memiliki STR.

  • Untuk penugasan tertentu diutamakan memiliki sertifikat kegawatdaruratan.

  • Pengelola kesehatan haji melampirkan SK atau dokumen penugasan pengelola kesehatan haji.

c. Pelaksana Bimbingan dan Konsultan Ibadah

  • Usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun.

  • Telah menunaikan ibadah haji.

  • Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.

d. Pelaksana Layanan Data dan Informasi

  • Usia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Bertugas sebagai operator layanan data dan informasi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit tiga tahun sesuai ketentuan.

  • Mampu mengoperasikan aplikasi layanan data dan informasi serta pengolahan data.

  • Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis layanan data dan informasi.

e. Pelaksana Media Center Haji

  • Usia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Merupakan jurnalis pada perusahaan media yang telah terverifikasi di Dewan Pers atau pegawai yang membidangi hubungan masyarakat pada Kantor Kementerian.

f. Pelaksana Pelindungan Jemaah

  • Usia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Berasal dari unsur TNI/POLRI.

  • Memiliki pangkat paling tinggi Mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI.

  • Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan Mabes TNI/POLRI.

g. Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas

  • Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.

  • Diutamakan memiliki pengetahuan atau pengalaman menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas.

  • Diutamakan memiliki kemampuan bahasa isyarat bagi pelayanan penyandang disabilitas.

2. Persyaratan Pendukung PPIH Arab Saudi

Pendukung PPIH Arab Saudi melalui jalur seleksi dapat berasal dari Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin) dan mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah.

a. WNI yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin)

Beberapa persyaratannya meliputi:

  • Usia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Memiliki izin tinggal resmi (Iqamah) minimal sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya.

  • Memiliki paspor dan visa yang masih berlaku sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya.

  • Memiliki SIM Arab Saudi bagi peminatan pengemudi.

  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja sesuai bidang.

  • Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

  • Memiliki catatan kinerja yang baik apabila pernah bertugas.

  • Mendapatkan izin dan penugasan dari atasan langsung pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

  • Mendapatkan izin tertulis dari kafil atau sponsor.

  • Menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas.

  • Memiliki tasreh masuk Makkah atau tasreh amal/tasreh kerja.

  • Memiliki rekening aktif bank konvensional di Indonesia.

b. Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi kawasan Timur Tengah

Persyaratan khususnya meliputi:

  • Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.

  • Menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia setempat.

  • Memperoleh izin tertulis dari perguruan tinggi dan/atau Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persyaratan PPIH Kloter

a. Pembimbing Ibadah

  • Usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun.

  • Telah menunaikan ibadah haji.

  • Memiliki sertifikat pembimbing ibadah.

  • Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1).

b. Petugas Kesehatan

  • Usia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun.

  • Memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai peminatan.

  • Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku sesuai ketentuan.

  • Menyertakan sertifikat kegawatdaruratan.

  • Memiliki ijazah sesuai peminatan tugas.

  • Bersedia melaksanakan tugas administrasi dan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan jemaah sesuai perintah pimpinan.

4. Persyaratan Petugas Haji Daerah (PHD)

PHD dibagi menjadi dua bidang pelayanan.

a. Pelayanan Umum

  • Usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Pendidikan paling rendah sarjana atau sederajat.

  • Memiliki kemampuan manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, atau instansi.

  • Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga resmi.

b. Pelayanan Kesehatan

  • Usia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun.

  • Berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan.

  • Memiliki STR dan SIP sesuai ketentuan.

  • Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji.

  • Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat lembaga resmi.

PHD tidak boleh menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, atau pejabat forum komunikasi pimpinan daerah.

F. Mekanisme Seleksi dan Penunjukan Petugas Haji

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 membedakan proses pengangkatan petugas melalui dua kategori, yaitu seleksi dan penunjukan.

1. Kategori Seleksi

Kategori seleksi meliputi:

  • PPIH Arab Saudi.

  • Pendukung PPIH Arab Saudi.

  • PPIH Kloter.

  • Petugas Haji Daerah (PHD).

2. Kategori Penunjukan

Kategori penunjukan meliputi:

  • PPIH Pusat.

  • Pendukung PPIH Pusat.

  • PPIH Arab Saudi.

  • Pendukung PPIH Arab Saudi.

  • PPIH Embarkasi.

  • Pendukung PPIH Embarkasi.

  • PPIH Kloter.

Dengan demikian, tidak semua petugas haji direkrut melalui mekanisme seleksi yang sama. Sebagian petugas ditetapkan melalui mekanisme penunjukan sesuai ketentuan dalam keputusan tersebut.

G. Tahapan Seleksi Calon Petugas Haji

Untuk seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter, pedoman ini mengatur empat tahapan utama.

Tahap 1: Seleksi Administrasi

Pada tahap pertama, panitia melakukan verifikasi dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran peserta.

Dokumen yang diperiksa antara lain:

  • Surat usulan dan/atau rekomendasi.

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP).

  • Surat Keputusan Kepegawaian terakhir bagi ASN.

  • SKCK yang masih berlaku bagi non-ASN.

  • Ijazah dan dokumen profesi sesuai bidang tugas bagi pelamar layanan kesehatan.

  • STR dan SIP sesuai ketentuan.

  • Sertifikat kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat.

  • Surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi gawai.

Penilaian administrasi dilakukan berdasarkan kerangka penilaian yang telah ditentukan.

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus administrasi untuk mengikuti CAT paling banyak tiga kali lipat dari kuota petugas yang tersedia.

Tahap 2: Computer Assisted Test (CAT)

Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi CAT.

CAT terdiri atas:

  • Tes Kompetensi Dasar (TKD).

  • Tes Kompetensi Bidang (TKB).

TKD meliputi wawasan perhajian, bahasa Arab dasar, psikologi, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, TKB menguji wawasan yang sesuai dengan peminatan tugas masing-masing.

Ketentuan pelaksanaan CAT:

  • Dilaksanakan menggunakan perangkat yang telah ditentukan.

  • Durasi ujian 90 menit.

  • Jumlah soal sebanyak 100 soal.

  • Materi soal disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing.

Peserta yang dinyatakan lulus CAT berhak mengikuti seleksi tahap ketiga. Jumlah peserta yang diluluskan pada tahap ini sesuai dengan kuota petugas yang tersedia.

Tahap 3: Pemeriksaan Kesehatan

Peserta yang lolos tahap CAT wajib menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) di rumah sakit pemerintah minimal tipe B.

Pemeriksaan meliputi:

  1. Anamnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan.

  2. Pemeriksaan fisik.

  3. Pemeriksaan laboratorium.

  4. Pemeriksaan radiologi.

  5. Elektrokardiografi (EKG).

  6. Pemeriksaan fungsi paru melalui spirometri.

  7. Pengukuran kebugaran dengan metode treadmill.

  8. Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana SRQ-20.

  9. Pemeriksaan NAPZA.

Pemeriksaan NAPZA dilakukan terhadap lima parameter, yaitu opiate, cannabis, amphetamine, methamphetamine, dan cocaine.

Hasil pemeriksaan kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh panitia seleksi dan/atau tim pusat kesehatan haji.

Peserta harus dinyatakan laik untuk bekerja (fit to work) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan adalah tiga bulan pada saat pendaftaran.

Tahap 4: Pendidikan dan Pelatihan

Peserta yang telah lolos tahapan seleksi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai kategori penugasannya.

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari proses seleksi dan/atau penunjukan petugas haji.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis, calon petugas dapat ditetapkan sesuai kategori masing-masing.

H. Penilaian Seleksi Administrasi

Salah satu hal penting dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 adalah adanya kerangka penilaian administrasi dengan total nilai maksimal 100.

Berikut rincian komponen penilaiannya:

Komponen PenilaianKriteriaNilai
UsiaKurang dari 25 tahun0
25–40 tahun10
41–50 tahun15
Lebih dari 50 tahun5
Sertifikat pendukungSertifikat Pembimbing Manasik Haji25
Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan PPIH Embarkasi20
Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan PPIH Kloter15
Sertifikat terkait penyelenggaraan ibadah haji10
Masa kerja pegawai0–1 tahun0
2–5 tahun10
6–10 tahun20
Lebih dari 10 tahun30
Status kepegawaianASN (PNS dan PPPK)30
Non-ASN25

Total nilai maksimal: 100.

Penilaian tersebut merupakan penilaian seleksi dokumen sebagaimana diatur dalam pedoman. Hasilnya menjadi salah satu dasar penentuan peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

I. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Haji

Seluruh PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan secara:

  • Tatap muka atau luring.

  • Daring atau online.

Ketentuan pelaksanaannya dibedakan berdasarkan kategori petugas:

  1. Calon PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, dan PHD diberikan pendidikan dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

  2. Calon PPIH Embarkasi, Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan Pendukung PPIH Embarkasi diberikan bimbingan teknis.

Apabila pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan, petugas diberikan pembekalan teknis untuk melaksanakan tugasnya.

J. Penetapan dan Pemberhentian Petugas Haji

Calon petugas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH, Pendukung PPIH, atau PHD sesuai kategori masing-masing oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Petugas yang telah ditetapkan wajib menandatangani kontrak kerja yang berisi kewajiban, hak, larangan, dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman ini juga mengatur pemberhentian petugas apabila:

  1. Tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

  2. Melakukan pelanggaran kode etik.

  3. Mengalami sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas.

  4. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai teguran, peringatan tertulis, hingga pemberhentian sesuai mekanisme yang berlaku.

Petugas yang diberhentikan wajib mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari pemerintah melalui Kementerian.

Keputusan hasil seleksi PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

K. Pengawasan Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji

Untuk menjamin proses seleksi dan/atau penunjukan berjalan sesuai ketentuan, pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.

Selain itu, supervisi dapat dilaksanakan oleh pegawai yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan proses seleksi petugas haji dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari konflik kepentingan.

L. Ketentuan Penutup

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 18 Agustus 2026.

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 menjadi pedoman yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi dan/atau penunjukan petugas haji.

M. Download Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026

Bagi masyarakat, ASN, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan pihak-pihak yang membutuhkan dokumen resmi mengenai pedoman seleksi petugas haji, silakan mengunduh dokumen berikut.

Dokumen:
Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.

Format: PDF
Jumlah halaman: 48 halaman

KMHU Nomor 78 Tahun 2026 PDF


Download Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 (PDF)

Dokumen ini dapat dipelajari sebagai referensi untuk memahami persyaratan, mekanisme seleksi, bidang tugas, dan ketentuan penetapan petugas haji.

N. FAQ Seputar Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026

1. Apa isi Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026?

Keputusan ini mengatur pedoman seleksi dan/atau penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Pendukung PPIH, dan Petugas Haji Daerah (PHD), termasuk persyaratan, bidang layanan, mekanisme seleksi, penilaian, pendidikan dan pelatihan, serta penetapan petugas.

2. Kapan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 ditetapkan?

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2026.

3. Apa saja jenis petugas penyelenggara ibadah haji?

Jenis petugas meliputi PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, PPIH Kloter, Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Embarkasi, dan Petugas Haji Daerah.

4. Apa saja persyaratan umum menjadi petugas haji?

Persyaratan umum antara lain WNI, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berkomitmen melayani jemaah, memiliki identitas kependudukan yang sah, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, serta mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi gawai. Persyaratan agama Islam berlaku dengan pengecualian untuk kategori petugas tertentu sebagaimana diatur dalam keputusan.

5. Berapa batas usia calon petugas haji?

Batas usia berbeda-beda sesuai bidang tugas. Contohnya, pelaksana akomodasi, konsumsi, dan transportasi PPIH Arab Saudi berusia 25–55 tahun, pembimbing ibadah PPIH Kloter 35–60 tahun, sedangkan PHD pelayanan umum 30–55 tahun.

6. Apakah calon petugas haji harus sudah pernah menunaikan ibadah haji?

Tidak semua bidang mensyaratkan sudah berhaji. Namun, persyaratan tersebut berlaku untuk beberapa posisi, antara lain pembimbing ibadah PPIH Kloter dan pelaksana bimbingan serta konsultan ibadah PPIH Arab Saudi.

7. Apakah tenaga kesehatan dapat mendaftar menjadi petugas haji?

Ya. Tenaga kesehatan dapat mengikuti seleksi sesuai bidang dan kebutuhan formasi. Persyaratan khusus dapat meliputi ijazah sesuai peminatan, pengalaman kerja minimal dua tahun, STR, SIP, serta sertifikat kegawatdaruratan untuk posisi tertentu.

8. Berapa lama waktu pelaksanaan tes CAT petugas haji?

Tes CAT dilaksanakan selama 90 menit dengan jumlah 100 soal yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing.

9. Apa saja materi tes CAT petugas haji?

CAT terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). TKD meliputi wawasan perhajian, bahasa Arab dasar, psikologi, dan wawasan kebangsaan. TKB berisi wawasan sesuai peminatan tugas.

10. Apakah calon petugas haji harus menjalani pemeriksaan kesehatan?

Ya. Peserta yang lolos tahap seleksi CAT wajib menjalani medical check-up di rumah sakit pemerintah minimal tipe B, termasuk pemeriksaan fisik, laboratorium, kebugaran, kesehatan jiwa sederhana, dan NAPZA sesuai ketentuan.

11. Berapa jumlah peserta yang dapat lolos seleksi administrasi?

Peserta yang diluluskan untuk mengikuti CAT paling banyak tiga kali lipat dari kuota petugas yang tersedia.

12. Apakah pasangan suami istri boleh bertugas sebagai petugas haji pada tahun yang sama?

Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan PHD pada tahun yang sama.

13. Apakah semua petugas haji mengikuti seleksi CAT?

Tidak. Keputusan ini mengatur mekanisme seleksi dan mekanisme penunjukan. Kategori petugas yang mengikuti seleksi maupun penunjukan telah ditentukan dalam pedoman, sehingga tidak semua petugas melalui tahapan yang sama.

14. Apakah petugas haji wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan?

Ya. PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai kategori penugasannya. Jika pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan, diberikan pembekalan teknis.

15. Apakah Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 22 Tahun 2025 masih berlaku?

Tidak. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 22 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.

16. Di mana masyarakat dapat memperoleh informasi seleksi petugas haji?

Pengumuman seleksi dilakukan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Haji dan Umrah. Informasi teknis mengenai jadwal, lokasi, persyaratan, dan pelaksanaan seleksi mengikuti pengumuman resmi dari panitia.


Penutup

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 merupakan pedoman penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional melalui proses seleksi dan/atau penunjukan petugas yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Dengan memahami ketentuan ini, calon petugas maupun instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji diharapkan dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan referensi mengenai seleksi dan penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.

Posting Komentar untuk "Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026"



































Free site counter
Free site counter
Free site counter