Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengatur penyediaan, distribusi, serta penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui toko swalayan. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan obat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat.
Melalui kebijakan ini, hypermarket, supermarket, dan minimarket yang telah memiliki perizinan berusaha dapat melakukan penyediaan dan penyerahan obat bebas serta obat bebas terbatas kepada masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Keputusan Menteri Kesehatan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2026 dan sekaligus mencabut serta menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.
Latar Belakang Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026
Obat merupakan komoditas esensial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat bagi masyarakat.
Namun, ketersediaan obat tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan kemudahan memperolehnya. Obat yang beredar dan digunakan masyarakat juga harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap obat, pemerintah memberikan ruang bagi fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian, termasuk hypermarket, supermarket, dan minimarket, untuk melakukan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mengatur tata kelola distribusi dan penyerahan obat pada toko swalayan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan standar pengelolaan obat.
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 juga merupakan penyesuaian terhadap kebijakan sebelumnya, yaitu Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025, serta menjadi pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan.
Pengertian Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
Dalam keputusan tersebut terdapat sejumlah istilah yang perlu dipahami, terutama berkaitan dengan jenis obat dan sarana yang dapat melakukan penyediaan serta penyerahan obat.
1. Obat Bebas
Obat bebas adalah obat dalam bentuk dan dosis yang aman, dapat diserahkan tanpa resep, serta dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencegah, meringankan, atau mengobati gejala penyakit ringan.
2. Obat Bebas Terbatas
Obat bebas terbatas merupakan obat keras yang memiliki rasio khasiat dan keamanan yang dapat digunakan untuk pengobatan sendiri. Obat ini dapat diserahkan tanpa resep dalam jumlah terbatas dan disertai peringatan penggunaan.
3. Apotek
Apotek merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
4. Toko Obat
Toko obat adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan perdagangan eceran obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lainnya yang penyerahannya tidak memerlukan resep.
5. Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket
Keputusan Menteri Kesehatan ini juga memberikan batasan pengertian berdasarkan luas lantai penjualan, yaitu:
Hypermarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan di atas 5.000 m².
Supermarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m² sampai dengan 5.000 m².
Minimarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan sampai dengan 400 m².
Ketentuan Distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
Salah satu hal penting yang diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 adalah mekanisme penyediaan dan distribusi obat bebas serta obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket.
Dalam pedoman tersebut, toko swalayan dapat melakukan penyediaan obat melalui dua jalur, yaitu:
Pusat Distribusi atau Distribution Center.
Apotek atau Toko Obat.
1. Distribusi Melalui Pusat Distribusi (Distribution Center)
Hypermarket, supermarket, dan minimarket yang memiliki pusat distribusi dapat melakukan penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui pusat distribusi tersebut.
Pusat Distribusi atau Distribution Center wajib memiliki:
Perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan memilih kategori kegiatan usaha pendukung pada sistem OSS.
Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Pusat distribusi yang telah memiliki perizinan berusaha PBF dapat membentuk pusat distribusi cabang yang memiliki perizinan berusaha PBF Cabang.
Dalam melaksanakan distribusi obat, pusat distribusi dan pusat distribusi cabang wajib mengikuti standar kegiatan usaha PBF dan PBF Cabang serta menerapkan cara distribusi obat yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan obat oleh pusat distribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pusat distribusi memperoleh obat dari industri farmasi, PBF, dan PBF Cabang.
Pusat distribusi cabang memperoleh obat dari industri farmasi, PBF, PBF Cabang, dan pusat distribusi jejaring internalnya.
Pengadaan obat dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor surat tanda registrasi.
Pusat distribusi dan pusat distribusi cabang hanya dapat mendistribusikan obat kepada pusat distribusi jejaring internal serta hypermarket, supermarket, dan minimarket yang menjadi bagian dari jejaring internalnya.
Surat pesanan untuk distribusi kepada gerai toko swalayan ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
Khusus pusat distribusi cabang, distribusi obat pada prinsipnya hanya dapat dilakukan di wilayah provinsi sesuai izinnya. Namun, distribusi ke provinsi yang berbatasan langsung dimungkinkan apabila terdapat penunjukan langsung dari pusat distribusi yang dibuktikan dengan surat penugasan atau penunjukan serta pemberitahuan tertulis kepada instansi terkait.
Pusat distribusi dan pusat distribusi cabang juga wajib menyampaikan daftar hypermarket, supermarket, dan minimarket yang menjadi jejaringnya setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada:
Kementerian Kesehatan;
Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat; dan
Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.
2. Distribusi Melalui Apotek atau Toko Obat
Bagi hypermarket, supermarket, dan minimarket yang tidak memiliki pusat distribusi, penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas dilakukan melalui apotek atau toko obat.
Apotek atau toko obat tersebut memperoleh obat dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan/atau PBF Cabang.
Mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahapan.
Pertama, hypermarket, supermarket, atau minimarket menyampaikan surat permintaan kepada apotek atau toko obat yang ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
Kedua, berdasarkan surat permintaan tersebut, tenaga kefarmasian di apotek atau toko obat menyampaikan surat pesanan kepada industri farmasi, PBF, dan/atau PBF Cabang.
Ketiga, penyediaan obat oleh hypermarket, supermarket, dan minimarket dilakukan dalam jumlah eceran yang bersumber dari apotek atau toko obat.
Keempat, toko swalayan membuat surat pesanan yang ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan dan ditujukan kepada apotek atau toko obat.
Kerja sama antara toko swalayan dengan apotek atau toko obat harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
Perjanjian kerja sama tersebut sekurang-kurangnya memuat:
Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Supervisi terhadap pengelolaan obat oleh tenaga kefarmasian dari apotek atau toko obat.
Pelaporan pengelolaan obat dari hypermarket, supermarket, dan minimarket kepada tenaga kefarmasian penanggung jawab apotek atau toko obat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Mekanisme pembayaran, termasuk penyediaan obat dan pelaksanaan supervisi oleh tenaga kefarmasian.
Terdapat pula pembatasan jumlah kerja sama. Apotek atau toko obat hanya dapat melakukan kerja sama dengan paling banyak 5 (lima) hypermarket, supermarket, dan minimarket yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
Apotek atau toko obat juga wajib menyampaikan daftar hypermarket, supermarket, dan minimarket yang berada di bawah pengampuannya setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.
Ketentuan Penyerahan Obat kepada Masyarakat
Penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas kepada masyarakat di hypermarket, supermarket, dan minimarket harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman.
Beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.
1. Penyerahan dalam Kemasan Terkecil
Obat bebas dan obat bebas terbatas hanya dapat diserahkan kepada masyarakat dalam satuan kemasan terkecil. Penyerahan tersebut harus disertai pemberian informasi sesuai dengan informasi yang terdapat pada kemasan obat.
2. Jumlah Penyerahan Maksimal Tiga Hari
Penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas dibatasi maksimal untuk kebutuhan tiga hari.
Ketentuan ini menjadi salah satu pembatasan penting dalam penyerahan obat melalui toko swalayan.
3. Persyaratan Usia untuk Obat Tertentu
Penyerahan obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya dapat dilakukan kepada masyarakat yang berusia paling rendah 18 tahun.
Usia tersebut harus dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri.
4. Dilarang Melakukan Peracikan dan Pengemasan Kembali
Hypermarket, supermarket, dan minimarket tidak diperbolehkan melakukan peracikan maupun pengemasan kembali obat bebas dan obat bebas terbatas.
5. Dilarang Menyalurkan Obat kepada Sarana Lain
Toko swalayan yang melakukan penyerahan obat kepada masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran obat bebas dan obat bebas terbatas kepada sarana lain.
6. Informasi pada Kemasan Harus Tetap Tersedia
Informasi obat yang terdapat pada kemasan terkecil tidak boleh dilepaskan. Ketentuan ini penting agar masyarakat tetap memperoleh informasi penggunaan obat sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan.
7. Tidak Menyerahkan Obat yang Rusak atau Mendekati Kedaluwarsa
Hypermarket, supermarket, dan minimarket dilarang menyerahkan obat bebas dan obat bebas terbatas yang mendekati kedaluwarsa minimal tiga bulan, mengalami kerusakan, dan/atau tidak terjamin keamanan, khasiat, serta mutunya.
Dengan demikian, pengelola toko swalayan harus memperhatikan kondisi fisik, masa kedaluwarsa, dan jaminan mutu obat sebelum menyerahkannya kepada masyarakat.
Persyaratan Sumber Daya Manusia Pengelola Obat
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 juga mengatur sumber daya manusia yang bertugas mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket.
Pengelolaan obat tersebut dilakukan oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Pertama, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang mengelola obat diutamakan memiliki latar belakang pendidikan farmasi.
Kedua, pemilik hypermarket, supermarket, dan minimarket harus memfasilitasi keikutsertaan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam pelatihan, workshop, dan/atau bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas.
Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang mengelola obat wajib memiliki sertifikat pelatihan, workshop, dan/atau bentuk kegiatan lainnya terkait pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket.
Dengan adanya ketentuan ini, pengelolaan obat di toko swalayan diharapkan dilakukan oleh tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan.
Supervisi Pengelolaan Obat di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket
Untuk memastikan pengelolaan obat berjalan sesuai ketentuan, Kepmenkes ini mewajibkan adanya supervisi oleh tenaga kefarmasian.
Supervisi dilakukan oleh tenaga kefarmasian dari:
Pusat Distribusi atau Distribution Center dan pusat distribusi cabang, bagi toko swalayan yang memiliki pusat distribusi.
Apotek atau toko obat, bagi toko swalayan yang tidak memiliki pusat distribusi.
Pelaksanaan supervisi sekurang-kurangnya mencakup tiga kegiatan utama.
1. Reviu Surat Pesanan
Tenaga kefarmasian melakukan reviu kewajaran terhadap setiap surat pesanan yang diajukan oleh hypermarket, supermarket, dan minimarket.
2. Reviu Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Obat
Tenaga kefarmasian melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat bebas serta obat bebas terbatas di toko swalayan.
Kegiatan ini dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Evaluasi Pengelolaan Obat
Tenaga kefarmasian juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket.
Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Selain melaksanakan supervisi, tenaga kefarmasian pada pusat distribusi, pusat distribusi cabang, apotek, atau toko obat wajib melakukan pencatatan terhadap supervisi yang telah dilakukan.
Hasil supervisi tersebut dilaporkan kepada:
Kementerian Kesehatan;
Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat; dan
Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga memerlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh:
Menteri Kesehatan;
Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
Gubernur; dan
Bupati/Wali Kota.
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa distribusi dan penyerahan obat di toko swalayan tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
Ketentuan Peralihan dan Pemberlakuan Kepmenkes 1197 Tahun 2026
Dalam keputusan ini terdapat ketentuan penting mengenai perizinan pusat distribusi dan sertifikasi tenaga pengelola obat.
Hypermarket, supermarket, dan minimarket yang memiliki pusat distribusi atau Distribution Center wajib memiliki perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Pemenuhan persyaratan tersebut diberikan waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
Selain itu, Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang bertugas mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas juga harus mengikuti pelatihan, workshop, dan/atau bentuk kegiatan lainnya terkait pengelolaan obat yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pemenuhan persyaratan sertifikat tersebut juga diberikan waktu paling lambat satu tahun sejak keputusan ditetapkan.
Adapun keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penutup
Ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 menjadi landasan dalam menata tata kelola distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket.
Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh obat, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan konsumen serta persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat.
Melalui pengaturan mekanisme distribusi, persyaratan sumber daya manusia, supervisi tenaga kefarmasian, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah, pelaksanaan penyerahan obat di toko swalayan diharapkan dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.
Bagi pelaku usaha hypermarket, supermarket, dan minimarket, penting untuk memahami serta memenuhi seluruh ketentuan dalam keputusan ini agar kegiatan penyediaan dan penyerahan obat dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Download Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026
Untuk mengetahui ketentuan secara lengkap, termasuk seluruh mekanisme distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas, silakan pelajari dokumen Keputusan Menteri Kesehatan berikut.
[DOWNLOAD: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 disini}
Nama dokumen: Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.
Tanggal Penetapan: 16 Oktober 2026.
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
FAQ Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026
1. Apa isi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026?
Keputusan ini mengatur pedoman distribusi dan penyerahan obat bebas serta obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket, termasuk mekanisme penyediaan, persyaratan tenaga pengelola, supervisi, dan pengawasan.
2. Apakah minimarket boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas?
Ya. Minimarket dapat melakukan penyediaan dan penyerahan obat bebas serta obat bebas terbatas sepanjang memiliki perizinan berusaha dan memenuhi ketentuan dalam pedoman tersebut.
3. Dari mana hypermarket, supermarket, dan minimarket memperoleh obat?
Penyediaan obat dapat dilakukan melalui pusat distribusi atau Distribution Center, apotek, maupun toko obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apakah toko swalayan wajib memiliki apoteker?
Pedoman menetapkan bahwa penyerahan obat dilakukan oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. Pengelolaan obat wajib berada di bawah supervisi tenaga kefarmasian dari pusat distribusi, apotek, atau toko obat sesuai jalur penyediaannya.
5. Berapa lama maksimal penyerahan obat kepada masyarakat?
Penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket dibatasi maksimal untuk kebutuhan tiga hari.
6. Apakah obat yang mengandung prekursor farmasi dan dekstrometorfan boleh diserahkan kepada semua orang?
Tidak. Obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya dapat diserahkan kepada masyarakat yang berusia minimal 18 tahun dengan menunjukkan identitas diri.
7. Apakah minimarket boleh mengemas ulang obat?
Tidak. Hypermarket, supermarket, dan minimarket dilarang melakukan peracikan maupun pengemasan kembali obat bebas dan obat bebas terbatas.
8. Apakah apotek boleh bekerja sama dengan banyak minimarket?
Apotek atau toko obat dapat melakukan kerja sama dengan paling banyak lima hypermarket, supermarket, dan minimarket yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
9. Seberapa sering supervisi pengelolaan obat harus dilakukan?
Reviu pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat serta evaluasi pengelolaan obat dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10. Kapan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 mulai berlaku?
Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Oktober 2026.
11. Apakah Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 masih berlaku?
Tidak. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 mulai berlaku.
12. Berapa lama batas waktu pemenuhan perizinan pusat distribusi dan sertifikat pelatihan tenaga pengelola obat?
Keduanya harus dipenuhi paling lambat satu tahun sejak Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1197/2026 ditetapkan.
Posting Komentar untuk "Kepmenkes 1197 Tahun 2026 tentang Distribusi Obat"
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem