Download Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 PDF

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Peraturan ini menjadi salah satu regulasi penting dalam pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional di bidang pendidikan. Di dalamnya diatur berbagai ketentuan mengenai kedudukan jabatan, tugas dan ruang lingkup kegiatan, kebutuhan jabatan, pengangkatan, pemberhentian, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, uji kompetensi, angka kredit, hingga kenaikan pangkat.

Regulasi ini perlu diketahui oleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, penilik, serta pejabat yang menangani urusan pendidikan dan kepegawaian di pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu hal penting dalam Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 adalah pengaturan empat jabatan fungsional, yaitu Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik. Keempat jabatan tersebut merupakan jabatan karier PNS dengan ketentuan pengembangan karier dan pengelolaan kinerja yang diatur secara lebih terstruktur.


Identitas Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

Berikut identitas peraturan yang perlu diketahui.

KeteranganInformasi
Jenis peraturanPeraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor28 Tahun 2026
Tahun2026
TentangPetunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan
Ditetapkan13 November 2026
Diundangkan16 November 2026
Berita NegaraTahun 2026 Nomor 797
MenteriAbdul Mu'ti

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja pejabat fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertindak sebagai instansi pembina bagi keempat jabatan fungsional tersebut.


Empat Jabatan Fungsional yang Diatur

Berdasarkan Pasal 2, Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan terdiri atas:

  1. Jabatan Fungsional Guru;

  2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar;

  3. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; dan

  4. Jabatan Fungsional Penilik.

Keempat jabatan tersebut merupakan jabatan karier PNS.

Masing-masing mempunyai kedudukan dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.

1. Jabatan Fungsional Guru

Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada satuan pendidikan formal.

Tugas utama Guru meliputi:

  • Mendidik dan mengajar murid.

  • Membimbing dan mengarahkan murid.

  • Melatih murid.

  • Melaksanakan penilaian.

  • Mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Jenis Guru yang diatur meliputi Guru kelas, Guru mata pelajaran, Guru bimbingan dan konseling, serta Guru pendidikan khusus.

2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada satuan pendidikan nonformal.

Tugas Pamong Belajar meliputi:

  • Mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih murid.

  • Melaksanakan penilaian dan evaluasi.

  • Mengembangkan model program pembelajaran.

  • Mengembangkan alat pembelajaran.

  • Mengembangkan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.

3. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada satuan pendidikan formal.

Tugas utamanya melaksanakan:

  • Pemantauan satuan pendidikan.

  • Penilaian.

  • Pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

4. Jabatan Fungsional Penilik

Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pada satuan pendidikan nonformal.

Tugas utamanya melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan serta pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal.


Jenjang Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mengatur jenjang jabatan fungsional sebagai berikut.

Jabatan FungsionalJenjang
GuruAhli Pertama
GuruAhli Muda
GuruAhli Madya
GuruAhli Utama
Pamong BelajarAhli Pertama
Pamong BelajarAhli Muda
Pamong BelajarAhli Madya
Pengawas SekolahAhli Muda
Pengawas SekolahAhli Madya
Pengawas SekolahAhli Utama
PenilikAhli Muda
PenilikAhli Madya
PenilikAhli Utama

Seluruh jabatan fungsional tersebut termasuk kategori jabatan fungsional keahlian.

Perlu diperhatikan bahwa jenjang jabatan tidak selalu sama pada setiap jenis jabatan. Pamong Belajar tidak memiliki jenjang ahli utama, sedangkan Pengawas Sekolah dan Penilik dimulai dari jenjang ahli muda.


Pengaturan Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur tugas serta ruang lingkup kegiatan setiap jabatan fungsional.

Pelaksanaan tugas harus memperhatikan ruang lingkup dan cakupan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026.

Khusus Pengawas Sekolah dan Penilik, tugas pemantauan, penilaian, dan pembinaan dilaksanakan dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian.

Selain tugas utama, Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat diberikan tugas lainnya sesuai ketentuan.

Guru dan Pamong Belajar juga dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau penugasan lain dalam rangka pembinaan karier.


Kebutuhan Jabatan Fungsional

Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan indikator yang berbeda untuk setiap jabatan.

1. Kebutuhan Guru

Perhitungan kebutuhan Guru memperhatikan:

  • Jenis Guru.

  • Jenis, jenjang, dan bentuk satuan pendidikan formal.

  • Beban kerja Guru.

  • Struktur kurikulum.

  • Jumlah rombongan belajar.

2. Kebutuhan Pamong Belajar

Memperhatikan:

  • Jumlah program pendidikan nonformal yang menjadi prioritas.

  • Jumlah rombongan belajar.

  • Jumlah kecamatan dalam wilayah kerja.

  • Kondisi geografis.

3. Kebutuhan Pengawas Sekolah

Memperhatikan:

  • Jumlah satuan pendidikan formal.

  • Bentuk satuan pendidikan formal.

  • Kondisi geografis.

4. Kebutuhan Penilik

Memperhatikan:

  • Jumlah satuan pendidikan nonformal.

  • Jumlah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan.

  • Kondisi geografis.

Penetapan kebutuhan dilaksanakan melalui tahapan analisis oleh instansi pengguna, penyampaian hasil perhitungan kepada instansi pembina, verifikasi, pemberian rekomendasi, dan pengajuan usulan kebutuhan kepada kementerian yang menangani urusan aparatur negara.


Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 14, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dapat dilakukan melalui tiga mekanisme:

  1. Pengangkatan pertama.

  2. Perpindahan dari jabatan lain.

  3. Promosi.

Pengangkatan pertama dikecualikan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik.

1. Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama berlaku untuk JF Guru dan JF Pamong Belajar guna mengisi kebutuhan jabatan dari calon PNS pada jenjang ahli pertama dan/atau ahli muda.

Persyaratannya meliputi:

  • Berstatus PNS.

  • Memiliki integritas dan moralitas yang baik.

  • Sehat jasmani dan rohani.

  • Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-1 atau S-1 terapan.

  • Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam satu tahun terakhir.

Khusus pengangkatan ke dalam JF Guru, harus memiliki sertifikat pendidik.

2. Perpindahan dari Jabatan Lain

Perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan untuk keempat jabatan fungsional dengan memperhatikan persyaratan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman kerja, predikat kinerja, dan batas usia.

Beberapa ketentuan pentingnya antara lain:

  • Kualifikasi S-1 atau S-1 terapan berlaku bagi sejumlah jenjang ahli pertama sampai ahli madya sesuai jenis jabatan.

  • Kualifikasi S-2 dipersyaratkan untuk Pengawas Sekolah ahli utama dan Penilik ahli utama.

  • Sertifikat pendidik dipersyaratkan bagi Guru dan Pengawas Sekolah.

  • Wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi.

  • Memiliki pengalaman pelaksanaan tugas yang relevan.

  • Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam dua tahun terakhir.

Pengalaman kerja yang dipersyaratkan berbeda menurut jabatan dan pengalaman manajerial yang dimiliki.

Sebagai contoh, untuk perpindahan Guru ke JF Pengawas Sekolah, pengalaman pengawasan mutu pendidikan paling singkat dua tahun dipersyaratkan bagi Guru yang memiliki pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah. Bagi Guru yang memiliki pengalaman manajerial selain kepala sekolah, persyaratan umumnya paling singkat empat tahun.

Dalam pemenuhan kebutuhan strategis layanan pendidikan, persyaratan pengalaman tertentu dapat dipertimbangkan lebih singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

3. Promosi

Promosi dilaksanakan melalui:

  • Promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional.

  • Kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Promosi mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Untuk promosi ke dalam jabatan fungsional, persyaratan antara lain mencakup kualifikasi pendidikan, sertifikat pendidik untuk jabatan tertentu, pengalaman tugas yang relevan, kelulusan uji kompetensi, predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam dua tahun terakhir, serta rekam jejak yang baik.

Selain itu, calon pejabat tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena pelanggaran kode etik maupun hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tiga tahun terakhir.


Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

Pasal 28 mengatur bahwa Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

  1. Mengundurkan diri dari jabatan.

  2. Diberhentikan sementara sebagai PNS.

  3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

  4. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.

  5. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

  6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional.

Pemberhentian juga dapat dilakukan karena hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan kembali dapat dilakukan untuk kondisi tertentu, misalnya setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, atau penugasan pada jabatan lain, dengan memperhatikan persyaratan dan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Khusus pejabat yang diberhentikan karena predikat kinerja kurang atau sangat kurang, tidak memenuhi standar kompetensi, atau tidak sehat jasmani dan rohani, terdapat ketentuan pemeriksaan dan kesempatan perbaikan kinerja sesuai Pasal 34.


Pengelolaan Kinerja Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik

Salah satu bagian penting dalam Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 adalah pengaturan pengelolaan kinerja.

Pasal 37 menyebutkan bahwa pengelolaan kinerja terdiri atas empat tahapan:

  1. Perencanaan kinerja, meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi.

  2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja.

  3. Penilaian kinerja, meliputi evaluasi kinerja.

  4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja berorientasi pada pengembangan kinerja pejabat fungsional, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja dengan atasan langsung, pencapaian kinerja unit organisasi, serta hasil kerja dan perilaku kerja.

Pejabat Penilai Kinerja

Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian kewenangan.

Secara umum:

  • Kepala satuan pendidikan menjadi Pejabat Penilai Kinerja bagi Guru dan Pamong Belajar.

  • Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pendidikan menjadi Pejabat Penilai Kinerja bagi Pengawas Sekolah dan Penilik.

  • Terdapat pengaturan khusus bagi Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, Pamong Belajar yang menjadi kepala sanggar kegiatan belajar, serta Guru pada unit layanan disabilitas dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Penyusunan SKP

Perencanaan kinerja dituangkan dalam dokumen rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penyusunan rencana SKP dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari untuk periode satu tahun.

Dokumen SKP ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berkenaan.

Dalam pelaksanaannya, pejabat fungsional harus mendokumentasikan kinerja selama satu tahun. Pejabat Penilai Kinerja melakukan pemantauan melalui pengamatan dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan.

Pembinaan kinerja dapat dilakukan melalui bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.


Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 juga mengatur konversi predikat kinerja menjadi angka kredit.

Berdasarkan Pasal 44, konversinya adalah sebagai berikut.

Predikat KinerjaNilai Kuantitatif
Sangat Baik150%
Baik100%
Cukup/Butuh Perbaikan75%
Kurang50%
Sangat Kurang25%

Persentase tersebut dikalikan dengan koefisien angka kredit tahunan sesuai jenjang jabatan fungsional.

Dengan demikian, besaran angka kredit yang diperoleh pejabat fungsional dipengaruhi oleh predikat kinerja dan koefisien angka kredit tahunan pada jenjang jabatannya.

Penilaian kinerja dapat dilakukan secara periodik maupun tahunan. Apabila angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jabatan telah terpenuhi melalui penilaian periodik, usulan kenaikan dapat dilakukan pada periode terdekat tanpa harus menunggu penilaian tahunan.


Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Pengembangan kompetensi merupakan bagian penting dari pembinaan karier pejabat fungsional.

Berdasarkan Pasal 50, pengembangan kompetensi dapat diselenggarakan oleh instansi pembina, instansi pengguna, dan/atau lembaga penyelenggara pelatihan yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Kegiatannya dapat berbentuk:

  • Pelatihan.

  • Seminar, konferensi, atau sarasehan.

  • Kursus.

  • Workshop atau lokakarya.

  • Bimbingan teknis.

  • Pendampingan dan pembimbingan di tempat kerja.

  • Magang.

  • Komunitas belajar.

  • Kegiatan lainnya.

Pengembangan kompetensi tersebut diharapkan mendukung peningkatan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas.


Uji Kompetensi

Uji Kompetensi diselenggarakan untuk beberapa keperluan, yaitu:

  1. Perpindahan dari jabatan lain.

  2. Promosi dari jabatan lain.

  3. Promosi untuk kenaikan satu tingkat jenjang jabatan.

  4. Tindak lanjut atas penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dalam kondisi yang diatur peraturan.

Materi uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi dan disusun berdasarkan jenjang jabatan fungsional.

Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Sertifikat uji kompetensi dan rekomendasi hasil uji kompetensi berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti uji kompetensi kembali.


Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Kenaikan pangkat Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik dilaksanakan berdasarkan ketentuan angka kredit kumulatif serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 mengatur bahwa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila pejabat fungsional telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan.

Apabila angka kredit untuk kenaikan pangkat sekaligus kenaikan jenjang telah terpenuhi, kenaikan jenjang dilaksanakan terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.

Dalam kondisi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, terdapat ketentuan mengenai kemungkinan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan, termasuk lulus uji kompetensi dan tersedianya peta jabatan.

Kenaikan Pangkat Rutin Secara Otomatis

Permendikdasmen ini juga mengatur kenaikan pangkat rutin secara otomatis sebagaimana terdapat dalam Pasal 71.

Pelaksanaannya harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan, termasuk penghitungan angka kredit serta hasil penilaian kinerja.

Kenaikan Pangkat Istimewa bagi Guru di Daerah Khusus

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah kenaikan pangkat istimewa bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Guru yang telah bertugas di Daerah Khusus paling singkat lima tahun dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa tanpa mempertimbangkan perolehan angka kredit, sesuai ketentuan Pasal 72.

Namun, apabila kenaikan pangkat tersebut berakibat pada kenaikan jenjang jabatan, Guru tetap harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan.


Organisasi Profesi

Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 mengatur organisasi profesi bagi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

Setiap pejabat fungsional wajib memiliki dan menjadi anggota organisasi profesinya masing-masing.

Organisasi profesi mempunyai tugas paling sedikit:

  1. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

  2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi.

  3. Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada instansi pembina.

  4. Memberikan advokasi.

Hubungan kerja antara instansi pembina dan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif.


Sistem Informasi Jabatan Fungsional

Pasal 79 mengatur bahwa instansi pembina mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan yang berlaku secara nasional.

Sistem informasi tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian, administrasi, pendataan, pemantauan, dan evaluasi.

Paling sedikit sistem informasi memuat:

  • Profil Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

  • Pengangkatan dalam jabatan fungsional.

  • Kinerja.

  • Kebutuhan jabatan.

  • Uji kompetensi.

  • Pengembangan kompetensi.


Ketentuan Peralihan yang Perlu Diperhatikan

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 juga memuat ketentuan peralihan untuk penyesuaian jabatan fungsional yang telah ada.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian jabatan Guru

Pasal 80 mengatur penyesuaian jabatan Guru yang sebelumnya diangkat berdasarkan PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan penugasan dan ruang lingkup pekerjaan, yaitu:

  • JF Penilik bagi Guru dengan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan pada pendidikan nonformal.

  • JF Pengawas Sekolah bagi Guru dengan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan pada pendidikan formal.

  • JF Pamong Belajar bagi Guru dengan penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal.

2. Penyesuaian nomenklatur jenjang Guru

Pasal 83 mengatur penyesuaian nomenklatur jenjang JF Guru berdasarkan ketentuan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026.

Penyesuaian nomenklatur dilaksanakan paling lama satu tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Bagi Guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan memiliki kualifikasi diploma atau setara, terdapat ketentuan pengangkatan dan pelaksanaan tugas pada jenjang ahli pertama.

Guru tersebut wajib memenuhi kualifikasi akademik sesuai persyaratan jabatan paling lambat empat tahun sejak peraturan diundangkan.

Apabila sampai batas waktu tersebut kualifikasi akademik tidak terpenuhi, Guru diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

3. Penyesuaian nomenklatur jabatan

Lampiran IV memberikan tabel penyesuaian nomenklatur jenjang jabatan Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik berdasarkan ketentuan jabatan sebelumnya dengan nomenklatur baru sesuai PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Karena itu, instansi pengguna perlu mencermati tabel penyesuaian tersebut ketika melakukan administrasi kepegawaian.


Peraturan yang Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku

Pasal 90 mengatur pencabutan sejumlah peraturan sebelumnya, yaitu:

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.

  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

Ketentuan pencabutan tersebut penting diperhatikan agar instansi dan pejabat fungsional menggunakan pedoman yang sesuai dengan regulasi terbaru.


Lampiran Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 memiliki empat lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

LampiranMateri
Lampiran IRuang lingkup dan cakupan kegiatan JF Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik
Lampiran IIAngka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan dan konversi predikat kinerja
Lampiran IIIPenghitungan Angka Kredit kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan kenaikan pangkat istimewa bagi Guru di Daerah Khusus
Lampiran IVNomenklatur jenjang JF Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik

Lampiran tersebut sangat penting untuk dipelajari karena memuat rincian teknis yang melengkapi ketentuan dalam pasal-pasal peraturan.


Mengapa Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 Penting Dipahami?

Terbitnya peraturan ini membawa konsekuensi penting bagi pengelolaan karier dan kinerja pejabat fungsional di bidang pendidikan.

Bagi Guru, regulasi ini perlu dipahami terutama terkait jenjang jabatan, pengelolaan kinerja, angka kredit, kenaikan pangkat, dan penyesuaian nomenklatur.

Bagi Pengawas Sekolah dan Penilik, ketentuan mengenai tugas pengawasan mutu, pengalaman kerja, uji kompetensi, serta pelaksanaan tugas dalam tim kerja menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Bagi Pamong Belajar, pengaturan jabatan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, dan kenaikan pangkat menjadi pedoman dalam pengembangan karier.

Sementara itu, bagi dinas pendidikan dan pengelola kepegawaian, peraturan ini menjadi acuan dalam menghitung kebutuhan jabatan, mengusulkan pengangkatan, melakukan penyesuaian jabatan, dan mengelola administrasi kepegawaian.

Dengan memahami ketentuan tersebut, pelaksanaan pembinaan karier diharapkan berjalan lebih tertib, terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan peningkatan mutu pendidikan.


Download Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 PDF

Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, serta pihak yang membutuhkan dokumen resmi, silakan mempelajari dan mengunduh salinan Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 beserta lampirannya melalui tautan dokumen yang tersedia pada postingan ini.


Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Juklak Dan Juknis Jabatan Fungsional Di Bidang Pendidik Dan Pengawasan Mutu Pendidikan


[DOWNLOAD PERMENDIKDASMEN NOMOR 28 TAHUN 2026 PDF]

Nama dokumen: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Jumlah halaman: 121 halaman, termasuk empat lampiran.

Dokumen lengkap sangat disarankan untuk dibaca, terutama bagi pejabat yang menangani administrasi jabatan fungsional dan kepegawaian.


FAQ Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

1. Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mengatur tentang apa?

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, meliputi Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

2. Apa saja jabatan fungsional yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026?

Ada empat jabatan fungsional, yaitu Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik. Keempatnya merupakan jabatan karier PNS.

3. Apa jenjang Jabatan Fungsional Guru berdasarkan Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026?

Jenjang JF Guru terdiri atas Guru ahli pertama, Guru ahli muda, Guru ahli madya, dan Guru ahli utama.

4. Apa jenjang Jabatan Fungsional Pamong Belajar?

Jenjang JF Pamong Belajar terdiri atas Pamong Belajar ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

5. Apa jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik?

Keduanya terdiri atas jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

6. Bagaimana cara pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut?

Pengangkatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Namun, pengangkatan pertama dikecualikan bagi JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik.

7. Bagaimana ketentuan angka kredit dalam Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026?

Angka kredit diperoleh melalui konversi predikat kinerja. Predikat sangat baik bernilai 150%, baik 100%, cukup atau butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai jenjang jabatan.

8. Apakah kenaikan pangkat dapat diusulkan berdasarkan penilaian kinerja periodik?

Ya. Apabila angka kredit kumulatif telah terpenuhi melalui penilaian kinerja periodik, kenaikan pangkat atau jabatan dapat diusulkan pada periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian tahunan.

9. Berapa lama masa berlaku sertifikat Uji Kompetensi?

Sertifikat Uji Kompetensi dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan.

10. Apakah Guru yang bertugas di Daerah Khusus memperoleh kenaikan pangkat istimewa?

Guru yang telah bertugas di Daerah Khusus paling singkat lima tahun dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa tanpa mempertimbangkan perolehan angka kredit, sesuai ketentuan Pasal 72. Kenaikan jenjang jabatan tetap harus memenuhi persyaratan dan uji kompetensi.

11. Kapan penyesuaian nomenklatur jenjang JF Guru harus dilakukan?

Berdasarkan Pasal 83, penyesuaian nomenklatur jenjang JF Guru dilaksanakan paling lama satu tahun sejak Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 diundangkan.

12. Apa konsekuensi bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sesuai persyaratan jabatan?

Guru yang termasuk dalam ketentuan Pasal 83 ayat (3) wajib memenuhi kualifikasi akademik sesuai persyaratan jabatan paling lambat empat tahun sejak peraturan diundangkan. Apabila tidak terpenuhi sampai batas waktu tersebut, Guru diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

13. Apakah Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mencabut peraturan sebelumnya?

Ya. Pasal 90 mencabut sejumlah peraturan terdahulu, antara lain Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 39 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014, Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023, dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2024.

14. Di mana dapat mengunduh Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026?

Salinan lengkap Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 sebanyak 121 halaman dapat diunduh melalui tautan PDF yang disediakan pada bagian download postingan ini.


Penutup

Demikian informasi mengenai Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Semoga artikel ini dapat membantu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, serta pengelola kepegawaian dalam memahami ketentuan terbaru mengenai jabatan fungsional di bidang pendidikan.

Untuk memperoleh informasi regulasi pendidikan, kebijakan pemerintah, perangkat pembelajaran, serta referensi administrasi pendidikan lainnya, silakan kunjungi www.komunitasbelajar.id.

Posting Komentar untuk "Download Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 PDF"



































Free site counter
Free site counter
Free site counter