Pedoman (Juknis) UKK SMK Tahun 2027

Pedoman (Juknis) Pelaksanaan UKK SMK Tahun 2027. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui kegiatan ini, satuan pendidikan dapat mengetahui sejauh mana murid telah menguasai kompetensi sesuai dengan bidang dan konsentrasi keahlian yang dipelajari, sekaligus memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Untuk mendukung penyelenggaraan UKK yang lebih terarah, objektif, transparan, dan sesuai dengan standar kompetensi kerja, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Surat edaran tersebut dilengkapi dengan Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, SMK, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dunia kerja, dan asosiasi profesi dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti penyelenggaraan UKK.

Pedoman ini menjadi referensi penting bagi SMK dalam mempersiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Tahun 2027, khususnya berkaitan dengan pola penyelenggaraan, persyaratan peserta, asesor, tempat uji kompetensi, mekanisme penilaian, konversi nilai, penerbitan sertifikat, hingga pelaporan hasil UKK.

Apa Itu Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK?

Uji Kompetensi Keahlian atau UKK adalah proses untuk memperoleh informasi dan bukti mengenai ketercapaian kompetensi murid pada konsentrasi keahlian yang dipelajari.

UKK dilaksanakan melalui penugasan berupa pekerjaan yang relevan dengan konsentrasi keahlian sehingga murid dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja secara terpadu.

Dalam pelaksanaannya, UKK tidak hanya mengukur kemampuan murid dalam memahami teori atau menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, murid harus mampu menunjukkan keterampilan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, standar mutu, penggunaan peralatan, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penilaian UKK juga memperhatikan proses kerja dan hasil pekerjaan secara seimbang. Artinya, produk atau layanan yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu, sementara proses pembuatannya juga harus mengikuti prosedur dan ketentuan keselamatan kerja.

Dengan demikian, UKK memiliki kedudukan sebagai bagian dari penilaian capaian kompetensi murid dan tidak berdiri sendiri di luar proses pembelajaran.

Hasil UKK dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi murid, mengevaluasi ketuntasan pembelajaran, serta menjadi bahan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan.

Dasar Hukum Pelaksanaan UKK SMK

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan nasional, pendidikan vokasi, standar kompetensi lulusan, serta sertifikasi kompetensi.

Beberapa dasar hukum yang tercantum dalam pedoman tersebut antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun acuan utama penyelenggaraan UKK yang dibahas dalam artikel ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 beserta Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian sebagai lampirannya.

Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan UKK

Penyelenggaraan UKK bertujuan memberikan gambaran mengenai ketercapaian kompetensi murid sesuai dengan bidang keahliannya serta memastikan kompetensi tersebut relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Secara khusus, pedoman UKK bertujuan memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan dalam mengelola seluruh tahapan penyelenggaraan UKK, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan hasil, pelaporan, evaluasi, hingga tindak lanjut.

Dalam pelaksanaannya, UKK harus memperhatikan beberapa prinsip berikut:

Berorientasi pada kompetensi, yaitu mengukur kemampuan murid dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi yang ditetapkan.
Valid, yaitu instrumen dan proses asesmen benar-benar mengukur kompetensi yang menjadi tujuan UKK.
Relevan dengan dunia kerja, yaitu tugas, peralatan, bahan, standar mutu, dan proses kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.
Berbasis bukti, yaitu keputusan kompeten atau belum kompeten didasarkan pada bukti asesmen yang valid, autentik, terkini, dan memadai.
Objektif, yaitu hasil penilaian didasarkan pada kriteria dan bukti kompetensi, bukan pertimbangan pribadi.
Konsisten, yaitu kriteria dan instrumen diterapkan secara konsisten oleh setiap asesor.
Aman, yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan seluruh pihak yang terlibat.
Adil, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada setiap peserta untuk menunjukkan kompetensinya.
Transparan, yaitu prosedur, tugas, kriteria, dan mekanisme hasil disampaikan secara jelas.
Akuntabel dan dapat ditelusuri, yaitu setiap tahapan memiliki bukti, catatan, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fleksibel, yaitu pola dan metode pelaksanaan dapat disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan kondisi satuan pendidikan tanpa menurunkan standar.
Efektif dan efisien, yaitu sumber daya digunakan secara tepat tanpa mengurangi mutu asesmen dan keselamatan kerja.
Berkelanjutan, yaitu hasil UKK digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan penyelenggaraan UKK berikutnya.

Dua Pola Penyelenggaraan UKK SMK Tahun 2027

Dalam pedoman terbaru, penyelenggaraan UKK dilaksanakan melalui dua pola. Sekolah dapat memilih pola yang paling sesuai dengan kebutuhan, karakteristik konsentrasi keahlian, kesiapan sumber daya, dan kemitraan dengan dunia kerja.

1. UKK Bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pola pertama adalah UKK yang diselenggarakan bersama Lembaga Sertifikasi Profesi, yaitu LSP-P1 SMK dan/atau LSP-P2/LSP-P3 yang memiliki lisensi aktif dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pada pola ini, pelaksanaan UKK menggunakan skema sertifikasi yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada konsentrasi keahlian SMK.

LSP bertanggung jawab menyiapkan skema sertifikasi, perangkat asesmen, asesor kompetensi, serta memastikan kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Asesor yang melaksanakan pengujian harus memiliki sertifikat asesor kompetensi yang masih berlaku.

Peserta yang dinyatakan kompeten berdasarkan hasil asesmen berhak memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP sesuai dengan ketentuan BNSP.

LSP-P1 SMK juga dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai penyelia dalam pelaksanaan UKK.

2. UKK Bersama Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

Pola kedua adalah UKK yang diselenggarakan bersama dunia kerja atau asosiasi profesi.

Pola ini bertujuan memperkuat pengakuan kompetensi murid oleh dunia kerja, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Dalam pola tersebut, dunia kerja atau asosiasi profesi dapat bertanggung jawab terhadap:

Penyusunan atau pengembangan materi uji kompetensi.
Penyiapan asesor dari kalangan praktisi atau tenaga teknis dunia kerja.
Fasilitasi dan verifikasi Tempat Uji Kompetensi.
Penetapan hasil uji berdasarkan bukti asesmen.
Penerbitan dan/atau penandatanganan sertifikat kompetensi.

Penyelenggaraan dapat dilakukan sepenuhnya oleh dunia kerja atau asosiasi profesi maupun melalui kerja sama dengan SMK.

Pembagian tugas, termasuk penyusunan perangkat UKK, penugasan asesor, verifikasi TUK, penetapan hasil, penerbitan sertifikat, pengelolaan dokumen, dan pembiayaan, disepakati bersama.

Catatan: Setiap SMK dapat menggunakan pola yang berbeda untuk masing-masing konsentrasi keahlian sesuai hasil analisis kebutuhan dan kesiapan sekolah.

Persyaratan SMK sebagai Penyelenggara UKK

Tidak semua satuan pendidikan dapat langsung menyelenggarakan UKK secara mandiri. Dalam pedoman tersebut, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK.

Persyaratan penyelenggaraan UKK meliputi:

Satuan pendidikan terakreditasi minimal C oleh Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP).
Satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan akreditasi wajib menginduk kepada satuan pendidikan terakreditasi atau tergabung dalam jejaring LSP-P1 SMK lain/P2/P3.
Menyelenggarakan program keahlian yang relevan dengan kompetensi yang diujikan.
Memilih pola penyelenggaraan UKK sesuai kesiapan sekolah dan karakteristik kompetensi.
Memiliki atau bekerja sama dengan asesor yang bukan merupakan tenaga pengajar langsung peserta pada kelas XII/XIII.
Mampu menyusun dan/atau menyediakan perangkat uji sesuai kompetensi yang diujikan.
Memiliki kemitraan dengan dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau LSP sesuai pola UKK yang dipilih.
Memiliki sumber pembiayaan yang memadai.
Memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang layak dan sesuai kebutuhan.
Khusus pola UKK bersama LSP, LSP wajib memiliki lisensi aktif dari BNSP dengan skema sertifikasi yang sesuai dengan jenjang SMK.

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan UKK benar-benar didukung oleh sumber daya manusia, sarana, perangkat asesmen, serta mitra yang kompeten.

Jadwal Pelaksanaan UKK SMK Tahun 2027

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian, waktu pelaksanaan UKK disesuaikan dengan masa studi peserta didik pada masing-masing program pendidikan SMK.

Ketentuan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Program SMK	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Program 3 tahun	Semester 5 atau semester 6	Kelas XII
Program 4 tahun	Semester 7 atau semester 8	Kelas XIII

Dengan demikian, UKK tidak harus dilaksanakan pada satu waktu yang seragam untuk seluruh SMK. Penjadwalan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, karakteristik konsentrasi keahlian, serta koordinasi dengan LSP atau mitra dunia kerja.

Sekolah perlu menyusun jadwal UKK dengan memperhatikan kalender pendidikan, ketersediaan asesor, kesiapan peserta, kelayakan TUK, serta ketersediaan peralatan dan bahan.

Persyaratan Peserta UKK SMK

Peserta UKK adalah murid yang telah mengikuti proses pembelajaran dan memiliki kesiapan untuk menunjukkan kompetensi sesuai konsentrasi keahliannya.

Berdasarkan pedoman, peserta UKK meliputi:

Murid kelas XII semester 5 atau semester 6 pada SMK program 3 tahun.
Murid kelas XIII semester 7 atau semester 8 pada SMK program 4 tahun.

Selain memenuhi ketentuan kelas dan semester, peserta harus telah mengikuti pembelajaran, memenuhi persyaratan administrasi, serta memiliki kesiapan kompetensi untuk mengikuti pengujian.

Khusus peserta UKK melalui LSP, murid harus memiliki sertifikat PKL atau memenuhi persyaratan dasar lain sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang digunakan.

Sebelum pelaksanaan, sekolah melakukan verifikasi identitas peserta, konsentrasi keahlian, status ketuntasan pembelajaran, dan data administrasi lainnya.

Sekolah juga wajib menyampaikan informasi kepada peserta mengenai jadwal, tempat, tata tertib, kompetensi yang diujikan, perlengkapan, ketentuan K3, serta mekanisme penyampaian hasil.

Persyaratan Asesor UKK

Asesor memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dan objektivitas hasil UKK. Oleh karena itu, penetapan asesor harus memperhatikan kompetensi, independensi, dan kesesuaian dengan pola penyelenggaraan.

Persyaratan umum asesor meliputi:

Bukan merupakan tenaga pengajar langsung peserta UKK pada kelas XII atau kelas XIII.
Memiliki kompetensi yang relevan dengan konsentrasi keahlian yang diujikan.
Memahami standar kompetensi kerja atau skema sertifikasi yang digunakan.
Mendapat penugasan dari instansi penyelenggara sesuai pola UKK.
Mampu menyusun perangkat asesmen sesuai kompetensi yang diujikan.
Tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian.

Adapun persyaratan khusus berdasarkan pola UKK adalah:

Asesor UKK melalui LSP

Asesor harus memiliki sertifikat asesor kompetensi dari BNSP yang masih aktif masa berlakunya.

Asesor UKK bersama dunia kerja atau asosiasi profesi

Asesor eksternal harus memiliki pengalaman kerja di industri minimal satu tahun, mempunyai kompetensi yang relevan, serta masih aktif bekerja pada perusahaan atau instansi yang menugaskannya.

Sebelum UKK dilaksanakan, sekolah perlu melakukan penyamaan persepsi antarasesor mengenai ruang lingkup kompetensi, instrumen, kriteria unjuk kerja, metode penilaian, pencatatan hasil, dan penanganan kondisi khusus.

Persiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tempat Uji Kompetensi merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan UKK. TUK harus disiapkan sesuai karakteristik paket soal, jumlah peserta, serta kebutuhan pekerjaan yang akan diuji.

Persiapan TUK mencakup:

Pemeriksaan kondisi dan kebersihan area kerja.
Pengaturan tata letak alat dan bahan.
Penetapan area kerja dan jalur pergerakan peserta.
Penyiapan area penyimpanan dan pengamatan.
Pemeriksaan pencahayaan dan ventilasi.
Pemeriksaan ketersediaan listrik, air, jaringan data, dan utilitas lainnya.
Pemasangan rambu keselamatan.
Penyediaan alat pelindung diri (APD), alat pemadam api ringan (APAR), dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Setiap TUK wajib melalui proses verifikasi kelayakan.

Pada pola UKK bersama LSP, verifikasi dilakukan oleh asesor kompetensi relevan yang ditugaskan LSP.

Sementara itu, pada pola UKK bersama dunia kerja atau asosiasi profesi, verifikasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi relevan dan ditugaskan oleh mitra dunia kerja atau asosiasi profesi, dengan melibatkan dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan UKK

Pelaksanaan UKK dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tujuannya adalah memastikan setiap peserta mendapatkan kesempatan yang adil untuk menunjukkan kompetensinya.

Secara umum, tahapan pelaksanaan UKK meliputi:

1. Registrasi dan Verifikasi Kesiapan

Pada pola LSP, peserta melakukan registrasi melalui formulir pendaftaran APL 01 dan APL 02 yang diverifikasi oleh admin dan asesor LSP.

Pada pola dunia kerja atau asosiasi profesi, panitia melakukan registrasi serta verifikasi identitas, kehadiran, dan kesiapan peserta.

2. Pengarahan dan Penyampaian Ketentuan Pengujian

Peserta mendapatkan pengarahan mengenai tata tertib, ruang lingkup pekerjaan, metode pengujian, waktu pelaksanaan, standar K3, serta penggunaan peralatan dan bahan.

3. Penyampaian Tugas dan Persiapan Kerja

Asesor menyampaikan paket tugas, instruksi kerja, dokumen teknis, gambar produk atau layanan, dan spesifikasi pekerjaan.

Peserta juga melakukan pemeriksaan area kerja, peralatan, serta bahan yang dibutuhkan.

4. Pelaksanaan Pekerjaan

Peserta melaksanakan pekerjaan secara mandiri sesuai instruksi, prosedur kerja, standar mutu, alokasi waktu, dan ketentuan K3.

5. Pengamatan dan Pengumpulan Bukti

Asesor mengamati proses kerja dan mengumpulkan bukti kompetensi tanpa mengganggu pekerjaan peserta.

Bukti kompetensi dapat berupa hasil pengamatan proses kerja, produk atau layanan yang dihasilkan, portofolio, serta hasil tanya jawab.

6. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Asesor melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan berdasarkan kriteria unjuk kerja dalam perangkat UKK.

7. Penetapan Hasil atau Rekomendasi

Asesor menetapkan rekomendasi kompeten atau belum kompeten berdasarkan bukti asesmen dan mekanisme yang berlaku pada pola penyelenggaraan.

8. Penyelesaian Administrasi dan Penutupan

Setelah pengujian selesai, panitia menyelesaikan dokumen asesmen, berita acara, pencatatan hasil, dan dokumentasi kegiatan.

Sistem Penilaian dan Konversi Nilai UKK

Penilaian UKK dilakukan berdasarkan bukti kompetensi yang diperoleh selama proses asesmen.

Asesor tidak hanya memperhatikan produk akhir, tetapi juga proses kerja, sikap kerja, kepatuhan terhadap prosedur, penerapan K3, serta kemampuan peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai standar.

Dalam pedoman UKK, konversi hasil pengujian menggunakan rentang nilai 0 sampai 100 apabila sistem sertifikasi yang digunakan tidak secara langsung menghasilkan skor.

Ketentuan konversi nilai adalah sebagai berikut:

Hasil UKK	Rentang Nilai	Keterangan
Kompeten (K)	80–100	Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja
Belum Kompeten (BK)	0–79	Belum memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja

Konversi tersebut berlaku pada UKK melalui LSP dan UKK bersama dunia kerja atau asosiasi profesi apabila sistem sertifikasinya tidak menghasilkan skor.

Penentuan skor akhir mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

Kesesuaian hasil produk atau layanan dengan standar operasional prosedur (SOP).
Sikap kerja yang ditunjukkan peserta.
Jumlah pengulangan pekerjaan.
Efisiensi waktu kerja.
Inovasi dan kreativitas dalam pemecahan masalah.

Bobot masing-masing elemen ditentukan oleh LSP atau dunia kerja/asosiasi profesi sesuai pola penyelenggaraan.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan kompeten atau belum kompeten tidak boleh didasarkan semata-mata pada nilai umum atau kesan asesor, tetapi harus didukung bukti dan kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan.

Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Hasil UKK

Hasil pelaksanaan UKK dituangkan dalam dokumen resmi sesuai pola penyelenggaraannya.

Terdapat dua jenis dokumen hasil UKK yang perlu dipahami oleh sekolah dan peserta.

1. Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta yang dinyatakan kompeten berdasarkan hasil asesmen.

Ketentuan penerbitannya adalah sebagai berikut:

Pada pola UKK melalui LSP-P1 SMK/P2/P3, sertifikat diterbitkan oleh LSP sesuai peraturan BNSP dan skema sertifikasi yang digunakan serta menggunakan logo Garuda Pancasila.
Pada pola UKK bersama dunia kerja atau asosiasi profesi, sertifikat menggunakan format dan identitas dunia kerja atau asosiasi profesi serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
Apabila disepakati bersama, sertifikat pada pola dunia kerja dapat diterbitkan oleh SMK dengan logo Tut Wuri Handayani di bagian kiri atas dan logo dunia kerja atau asosiasi profesi di bagian kanan atas.

Sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya memuat identitas peserta, nama satuan pendidikan, program keahlian, kompetensi yang diujikan, unit kompetensi yang dinyatakan kompeten, predikat kompetensi, nomor sertifikat, tempat dan tanggal penerbitan, serta identitas dan tanda tangan pihak berwenang.

2. Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK

Surat keterangan diberikan kepada peserta yang dinyatakan belum kompeten tetapi telah memenuhi kriteria unjuk kerja pada sebagian unit kompetensi yang diujikan.

Surat keterangan ini berfungsi sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti UKK.

Namun, surat keterangan tersebut tidak menyatakan bahwa peserta telah mencapai seluruh kriteria kompetensi dan tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi.

Surat keterangan diterbitkan oleh SMK dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan/atau pihak berwenang sesuai ketentuan pola penyelenggaraan UKK.

Pengujian Ulang bagi Peserta yang Belum Kompeten

Peserta yang memperoleh hasil belum kompeten tetap diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui penguatan pembelajaran dan pengujian ulang sesuai ketentuan pola UKK yang digunakan.

Pengujian ulang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

Peserta memperoleh informasi mengenai kompetensi yang belum tercapai.
Peserta memperoleh kesempatan mengikuti penguatan kompetensi sebelum pengujian ulang.
Ruang lingkup pengujian ulang ditetapkan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya.
Pengujian ulang dapat dilakukan terhadap sebagian unit kompetensi yang belum tercapai atau keseluruhan proses uji sesuai ketentuan skema sertifikasi atau perangkat UKK.
Pengujian ulang menggunakan paket soal yang setara tanpa menurunkan persyaratan kompetensi.
Hasil pengujian ulang dicatat, diverifikasi, ditetapkan, dan didokumentasikan.

Untuk UKK melalui LSP, pengujian ulang mengikuti skema sertifikasi, perangkat asesmen, dan ketentuan LSP yang berlaku.

Sementara itu, pengujian ulang pada pola dunia kerja atau asosiasi profesi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak tersebut atau berdasarkan kesepakatan bersama SMK.

Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan UKK

SMK wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian penyelenggaraan UKK.

Laporan tidak hanya memuat daftar peserta dan hasil pengujian, tetapi juga mencakup kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, kesiapan sumber daya, kendala, tindakan penanganan, dokumentasi, serta rekomendasi perbaikan.

Secara umum, laporan UKK memuat:

Identitas satuan pendidikan.
Program keahlian.
Konsentrasi keahlian.
Tahun pelajaran.
Waktu pelaksanaan.
Pola penyelenggaraan UKK.
Pihak-pihak yang terlibat.
Jumlah peserta yang direncanakan dan yang mengikuti UKK.
Hasil UKK setiap peserta, yaitu kompeten atau belum kompeten.
Tempat dan lokasi pelaksanaan.
Kendala dan tindakan penanganan.
Dokumentasi pelaksanaan.
Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

Laporan hasil UKK dapat diinputkan ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi penyelenggaraan UKK dilakukan oleh SMK melalui tim evaluasi yang ditetapkan oleh kepala sekolah.

Evaluasi mencakup tahap perencanaan dan persiapan serta tahap pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan, mengidentifikasi kekurangan, dan menyusun rekomendasi peningkatan mutu UKK pada periode berikutnya.

Pelaksanaan UKK dalam Kondisi Kahar (Force Majeure)

Pedoman UKK juga mengatur kemungkinan terjadinya kondisi kahar atau force majeure yang dapat mengganggu pelaksanaan pengujian.

Apabila terjadi kondisi kahar, SMK wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada dinas pendidikan serta menyampaikan informasi kepada LSP dan/atau dunia kerja atau asosiasi profesi apabila pihak tersebut terlibat dalam penyelenggaraan.

Terdapat beberapa alternatif pelaksanaan UKK dalam kondisi kahar, yaitu:

1. UKK Alih Lokasi

Apabila UKK tidak dapat dilaksanakan di SMK terdampak, kegiatan dapat dialihkan ke SMK lain, Balai Latihan Kerja (BLK), atau mitra dunia kerja. Dinas pendidikan memfasilitasi proses alih lokasi tersebut.

2. UKK Berbasis Portofolio

UKK berbasis portofolio dapat dilakukan pada SMK terdampak sepanjang sekolah telah melaksanakan pembelajaran dan pengujian berbasis portofolio sebelumnya serta memiliki dokumen yang membuktikan capaian kompetensi peserta.

3. UKK Daring

UKK daring dapat dilaksanakan khusus untuk konsentrasi keahlian yang memungkinkan alat dan bahan disediakan oleh masing-masing peserta serta hasil unjuk kerja dapat diamati dari jarak jauh melalui media daring.

4. UKK Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

UKK dapat diintegrasikan dengan kegiatan PKL apabila mitra dunia kerja bersedia melakukan penilaian sesuai kriteria unjuk kerja pada paket soal. Pelaksanaannya dibuktikan melalui jurnal PKL.

5. Penjadwalan Ulang

Untuk SMK yang mengalami kerusakan ringan, pelaksanaan UKK dapat dijadwalkan ulang sampai kondisi memungkinkan. Pelaksanaan harus dapat diselesaikan sebelum pengumuman kelulusan murid pada tahun ajaran berjalan.

Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan UKK

Keberhasilan penyelenggaraan UKK membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Berikut pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan pedoman:

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Menetapkan kebijakan UKK secara nasional.
Melaksanakan sosialisasi kepada SMK.
Berkoordinasi dengan BNSP, LSP, dunia kerja, dan asosiasi profesi.
Melaksanakan pemantauan.
Melakukan evaluasi dan menetapkan tindak lanjut.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

Memantau kelayakan TUK.
Menetapkan kelayakan TUK sesuai kewenangan.
Memfasilitasi jejaring LSP.
Menerima laporan hasil UKK.
Memantau penyelenggaraan UKK.
Memfasilitasi SMK yang belum memenuhi persyaratan.
Menggunakan hasil UKK sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan vokasi.

Sekolah Menengah Kejuruan

Menganalisis kebutuhan dan kesiapan.
Menetapkan pola penyelenggaraan.
Menyusun rencana dan jadwal.
Membentuk panitia.
Menyiapkan peserta, asesor, perangkat, TUK, peralatan, bahan, dan K3.
Melaksanakan administrasi dan pelaporan.
Memanfaatkan hasil UKK untuk perbaikan pembelajaran.

Lembaga Sertifikasi Profesi

Menyiapkan skema sertifikasi dan asesor.
Memverifikasi TUK.
Melaksanakan asesmen kompetensi.
Menetapkan hasil berdasarkan rekomendasi asesor.
Menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten.

Dunia Kerja dan Asosiasi Profesi

Menyusun atau memfasilitasi instrumen pengujian.
Menyiapkan asesor dan TUK.
Menetapkan hasil uji berdasarkan bukti asesmen.
Menerbitkan dan/atau menandatangani sertifikat kompetensi sesuai kewenangannya.

Murid SMK

Menuntaskan pembelajaran pada konsentrasi keahlian.
Memenuhi persyaratan pendaftaran.
Mengikuti pengarahan dan pemeriksaan kesiapan.
Mematuhi tata tertib serta ketentuan K3.
Melaksanakan pekerjaan secara mandiri, jujur, dan sesuai prosedur.
Menyerahkan hasil pekerjaan atau bukti kompetensi.
Menerima penjelasan hasil dan umpan balik dari asesor.

Perubahan Penting dalam Pedoman UKK Terbaru

Salah satu hal penting dalam Panduan Pelaksanaan UKK adalah adanya penyempurnaan terhadap kebijakan UKK dari panduan tahun ajaran sebelumnya.

Penyempurnaan tersebut tidak mengubah tujuan utama UKK, tetapi memperkuat proses asesmen, pengakuan kompetensi, keterlibatan dunia kerja, dan penjaminan mutu pendidikan kejuruan.

Beberapa perubahan penting meliputi:

Kedudukan UKK: UKK semakin ditegaskan sebagai bagian dari proses penilaian capaian kompetensi murid dan tidak terpisah dari pembelajaran.
Orientasi asesmen: Penilaian tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga proses kerja, hasil kerja, K3, dan bukti kompetensi.
Pola penyelenggaraan: Diperkuat menjadi dua pola, yaitu UKK melalui LSP dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi.
Persyaratan sekolah: Persyaratan akreditasi diperjelas, yaitu minimal C, dengan ketentuan menginduk atau bergabung dalam jejaring bagi sekolah yang belum memenuhi syarat.
Independensi asesor: Asesor tidak boleh merupakan tenaga pengajar langsung peserta pada kelas XII/XIII.
Perencanaan: Persiapan UKK diperkuat melalui analisis kebutuhan dan kesiapan yang mencakup peserta, asesor, TUK, peralatan, bahan, K3, waktu, pembiayaan, dan perangkat.
Keselamatan kerja: Identifikasi bahaya, penilaian risiko, APD, APAR, P3K, jalur evakuasi, dan prosedur darurat menjadi bagian yang diatur secara eksplisit.
Bukti kompetensi: Penilaian harus menggunakan bukti yang valid, autentik, terkini, memadai, dan dapat ditelusuri.
Konversi hasil: Kriteria kompeten menggunakan rentang 80–100, sedangkan belum kompeten 0–79 untuk konversi nilai sesuai ketentuan pedoman.
Pengujian ulang: Pengujian ulang diatur untuk kedua pola penyelenggaraan sesuai kewenangan LSP atau dunia kerja/asosiasi profesi.
Pelaporan: Laporan diperluas sehingga mencakup proses, sumber daya, K3, kendala, tindakan penanganan, dokumentasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
Evaluasi: Penjaminan mutu diperkuat melalui evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan UKK tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan pengujian pada akhir masa studi, melainkan menjadi bagian dari sistem peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

FAQ Pedoman UKK SMK Tahun 2027

Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2027.

1. Apa yang dimaksud dengan UKK SMK Tahun 2027?

UKK SMK Tahun 2027 merupakan kegiatan pengujian kompetensi murid SMK untuk memperoleh informasi dan bukti ketercapaian kompetensi sesuai konsentrasi keahlian yang dipelajari. Pengujian dilakukan melalui pekerjaan atau penugasan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Apa dasar pelaksanaan UKK SMK Tahun 2027?

Acuan yang dibahas dalam artikel ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan beserta Panduan Pelaksanaan UKK sebagai lampirannya.

3. Apa saja pola penyelenggaraan UKK SMK?

UKK dilaksanakan melalui dua pola, yaitu UKK bersama LSP-P1 SMK dan/atau LSP-P2/LSP-P3 yang memiliki lisensi aktif BNSP, serta UKK bersama dunia kerja atau asosiasi profesi.

4. Kapan UKK SMK Tahun 2027 dilaksanakan?

Untuk SMK program 3 tahun, UKK dapat dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 di kelas XII. Untuk SMK program 4 tahun, UKK dapat dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 di kelas XIII. Tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh sekolah sesuai kesiapan dan koordinasi dengan penyelenggara.

5. Siapa saja yang dapat mengikuti UKK SMK?

Peserta UKK adalah murid kelas XII semester 5 atau 6 pada program 3 tahun dan murid kelas XIII semester 7 atau 8 pada program 4 tahun yang telah mengikuti pembelajaran, memenuhi persyaratan administrasi, dan memiliki kesiapan kompetensi.

6. Apakah semua SMK boleh menyelenggarakan UKK?

SMK dapat menyelenggarakan UKK apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk akreditasi minimal C, program keahlian yang relevan, asesor yang memenuhi persyaratan, perangkat asesmen, kemitraan, pembiayaan, dan akses terhadap TUK yang layak. SMK yang belum memenuhi persyaratan akreditasi wajib menginduk kepada satuan pendidikan terakreditasi atau tergabung dalam jejaring LSP yang sesuai.

7. Berapa nilai minimal agar peserta dinyatakan kompeten?

Dalam ketentuan konversi nilai pada pedoman, peserta dinyatakan kompeten apabila memperoleh nilai 80–100 dan dinyatakan belum kompeten apabila memperoleh nilai 0–79, sepanjang sistem sertifikasi yang digunakan tidak menghasilkan skor secara langsung.

8. Apa saja yang dinilai dalam UKK?

Penilaian mencakup proses kerja, hasil pekerjaan berupa produk atau layanan, sikap kerja, kepatuhan terhadap SOP, penerapan K3, efisiensi waktu, jumlah pengulangan, serta inovasi atau kreativitas dalam menyelesaikan masalah.

9. Apakah asesor UKK boleh berasal dari guru sekolah sendiri?

Asesor dapat berasal dari unsur yang memenuhi persyaratan sesuai pola penyelenggaraan. Namun, asesor tidak boleh merupakan tenaga pengajar langsung peserta UKK pada kelas XII atau kelas XIII. Pada pola LSP, asesor wajib memiliki sertifikat asesor kompetensi yang masih berlaku.

10. Apa yang diperoleh peserta apabila dinyatakan kompeten?

Peserta yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai pola penyelenggaraan UKK. Sertifikat diterbitkan oleh LSP atau dunia kerja/asosiasi profesi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

11. Apakah peserta yang belum kompeten mendapatkan sertifikat?

Peserta yang dinyatakan belum kompeten tidak memperoleh sertifikat kompetensi. Namun, peserta yang telah mengikuti UKK dan memenuhi kriteria pada sebagian unit kompetensi dapat diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK oleh SMK.

12. Apakah peserta yang belum kompeten dapat mengikuti pengujian ulang?

Ya. Peserta dapat mengikuti pengujian ulang sesuai ketentuan pola UKK yang digunakan. Sebelum pengujian ulang, peserta memperoleh informasi mengenai kompetensi yang belum tercapai dan kesempatan mengikuti penguatan kompetensi.

13. Apakah UKK dapat dilaksanakan secara daring?

UKK daring dimungkinkan dalam kondisi kahar untuk konsentrasi keahlian tertentu, khususnya apabila alat dan bahan dapat disediakan oleh peserta serta hasil unjuk kerja dapat diamati dari jarak jauh melalui media daring.

14. Bagaimana jika sekolah tidak dapat melaksanakan UKK karena bencana atau kondisi kahar?

Sekolah dapat menggunakan alternatif berupa alih lokasi ke SMK lain, BLK, atau mitra dunia kerja; UKK berbasis portofolio; UKK daring untuk konsentrasi yang memenuhi karakteristik; UKK terintegrasi dengan PKL; atau penjadwalan ulang. Kondisi kahar wajib dicatat dalam berita acara dan dilaporkan kepada pihak terkait.

15. Apakah hasil UKK harus dilaporkan ke Dapodik?

Laporan hasil UKK dapat diinputkan ke aplikasi Dapodik sesuai ketentuan yang berlaku. SMK juga wajib menyampaikan laporan kepada dinas pendidikan dan Direktorat SMK sesuai ketentuan pelaporan.

16. Apakah UKK hanya bertujuan menentukan kelulusan murid?

Tidak. UKK bertujuan memberikan informasi mengenai capaian kompetensi murid, pengakuan kompetensi sesuai skema yang digunakan, evaluasi ketuntasan pembelajaran, serta bahan peningkatan mutu pendidikan kejuruan.

Download Pedoman (Juknis) UKK SMK Tahun 2027

Bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua program keahlian, guru produktif, panitia UKK, asesor, serta pihak lain yang membutuhkan dokumen lengkap mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK, silakan mempelajari dan mengunduh panduan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Dokumen tersebut memuat ketentuan umum, pembagian peran dan tanggung jawab, analisis kebutuhan, penentuan pola penyelenggaraan, pengembangan instrumen, penjadwalan, verifikasi TUK, persyaratan peserta dan asesor, mekanisme pelaksanaan, penetapan hasil, konversi nilai, sertifikat kompetensi, pelaporan, evaluasi, serta contoh instrumen evaluasi penyelenggaraan UKK.

[LINK DOWNLOAD PEDOMAN/JUKNIS UKK SMK TAHUN 2027]

Nama dokumen: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Jumlah halaman: 67 halaman.

Sumber dokumen: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Contoh perangkat UKK dan instrumen pendukung juga dapat dilihat melalui laman Direktorat SMK: https://smk.kemendikdasmen.go.id/ukk.

Kesimpulan

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian merupakan acuan penting bagi SMK dalam menyelenggarakan UKK secara terencana, objektif, transparan, aman, dan akuntabel.

Melalui dua pola penyelenggaraan, yaitu bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan bersama dunia kerja atau asosiasi profesi, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan pola yang sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian serta kesiapan sumber daya yang dimiliki.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa UKK bukan sekadar pengujian hasil akhir pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan kemampuan murid dalam melaksanakan pekerjaan secara utuh, mulai dari proses kerja, hasil pekerjaan, sikap profesional, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Oleh karena itu, kepala sekolah, guru, panitia, asesor, dan mitra dunia kerja perlu memahami pedoman ini sebagai dasar mempersiapkan penyelenggaraan UKK SMK Tahun 2027 agar hasil pengujian benar-benar dapat menggambarkan kompetensi murid dan mendukung peningkatan kualitas lulusan SMK.