Download Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-861 Tahun 2026 kembali melakukan penyempurnaan terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

 

Penerbitan keputusan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tetap selaras dengan perkembangan regulasi, kebutuhan pemerintah daerah, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

 

Bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, perencana pembangunan, pengelola keuangan, maupun pihak lain yang berkepentingan, keberadaan KEPMENDAGRI Nomor 900.1-861 Tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam melakukan penyesuaian terhadap kode rekening, nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, maupun klasifikasi lainnya.

 

Latar Belakang Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat berbagai usulan perubahan dari pemerintah daerah maupun penyesuaian akibat adanya perkembangan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kemendagri secara berkala melakukan proses:

·          Verifikasi;

·          Validasi;

·          Inventarisasi;

·          Pemutakhiran klasifikasi dan kodefikasi;

·          Penyempurnaan nomenklatur.

 

Seluruh proses tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga data yang digunakan pemerintah daerah tetap seragam secara nasional.

 

Tujuan Diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan untuk:

·          Menyesuaikan klasifikasi dan kodefikasi dengan kebijakan terbaru pemerintah.

·          Menyelaraskan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada seluruh pemerintah daerah.

·          Mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara lebih akurat.

·          Menjamin keseragaman penyusunan APBD di seluruh Indonesia.

·          Mempermudah integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

 

Pokok Perubahan dalam Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

Melalui keputusan ini dilakukan perubahan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang sebelumnya telah beberapa kali disempurnakan.

Secara umum perubahan mencakup:

·          Penambahan nomenklatur baru.

·          Penyesuaian kodefikasi sesuai kebutuhan regulasi terbaru.

·          Penyempurnaan klasifikasi urusan pemerintahan.

·          Perubahan pada program, kegiatan, maupun subkegiatan tertentu.

·          Penyelarasan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Perubahan tersebut menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan maupun penganggaran.

 

Pengguna dan Manfaat Adanya Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi

1. Siapa yang Perlu Mempelajari Kepmendagri Ini?

Dokumen ini sangat penting bagi:

·          Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

·          Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD).

·          Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

·          Tim Penyusun RKPD.

·          Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah.

·          Tim Penyusun APBD.

·          Auditor internal pemerintah.

·          Konsultan pemerintahan daerah.

·          Akademisi dan peneliti bidang pemerintahan daerah.

 

2. Apa manfaat Adanya Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi

Pembaruan secara berkala memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

·          Meningkatkan akurasi penyusunan dokumen perencanaan.

·          Mengurangi kesalahan penggunaan kode rekening.

·          Menyesuaikan nomenklatur dengan regulasi terbaru.

·          Mendukung integrasi data nasional.

·          Mempermudah monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

·          Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

 

Download Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

Bagi Anda yang membutuhkan Salinan dan Lampiran Lengkap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat diakses melalui www.komunitasbelajar.id.

 

Link download Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026

 

Melalui halaman tersebut, Anda dapat memperoleh dokumen resmi sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan terbaru.

 

Dengan demikian Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga konsistensi, keseragaman, dan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

 

Dengan adanya perubahan keempat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan sehingga proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa itu Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026?

Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Perubahan Keempat atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

 

Mengapa keputusan ini diterbitkan?

Untuk menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dengan perkembangan regulasi, kebutuhan pemerintah daerah, serta hasil verifikasi dan validasi terbaru melalui SIPD.

 

Siapa yang wajib menggunakan ketentuan ini?

Pemerintah daerah, Bappeda, BPKAD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

 

Apa manfaat adanya perubahan ini?

Perubahan ini membantu meningkatkan keseragaman kode dan nomenklatur, mendukung penyusunan APBD yang lebih akurat, serta memperkuat integrasi data perencanaan dan keuangan daerah.

 

Di mana saya dapat mengunduh salinan dan lampiran lengkap Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026?

Salinan dan lampiran lengkap dapat diakses melalui jdih.kemendagri.go.id atau melalui laman ini sebagai alternatif.

Berbagi :