KEPMENPAN RB NOMOR 282 TAHUN 2025

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kepmenpan RB Nomor 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Instansi Pemerintah diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Sipil Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 

Dasar hukum diterbitkkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

 

Isi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan sebagai berikut

• KESATU : Jabatan pelaksana terdiri atas: a) klerek; b) operator; dan c) teknisi.
• KEDUA : Menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
• KETIGA : Bagi instansi pemerintah yang telah menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri ini agar segera menyesuaikan ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana yang diatur di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
• KEEMPAT : Bagi instansi pemerintah yang telah menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana Operator Kilang dan Utilitas, Operator Pemboran, Pemantau Gunung Api, Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penata Kelola Keteknikan, Standardisasi, dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi, Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas, Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, dan Pengelola Senjata Api berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang tidak sesuai kedudukannya berdasarkan Keputusan Menteri ini agar segera menyesuaikan ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana yang diatur di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
• KELIMA : Instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
• KEENAM : Pegawai ASN yang telah menduduki jabatan pelaksana Juru Pelihara Cagar Budaya dan Juru Pugar Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan syarat jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
• KETUJUH : Bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.
• KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca salinan Keputusan Menteri PANRB No 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, melalui link yang tersedia di bawah ini

Link download Kepmenpan RB No 282 Tahun 2025

 

Demikian inforasi tentang Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Semoga ada manfaatnya