Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 Tahun 2026 resmi menetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Peraturan ini menjadi pedoman baru dalam penyusunan, pengelolaan, penandatanganan, pengamanan, hingga pengendalian seluruh naskah dinas di lingkungan Kemendikdasmen.

Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan agar lebih tertib, efektif, akuntabel, serta mendukung transformasi birokrasi digital melalui pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan sistem persuratan elektronik.

Bagi pegawai Kemendikdasmen, UPT, Balai, maupun pihak yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen, memahami isi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 menjadi hal yang sangat penting agar penyelenggaraan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Mengapa Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 Diterbitkan?

Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi beberapa alasan penting, antara lain:

· meningkatkan efektivitas pengelolaan tata naskah dinas;

· menyesuaikan jenis serta format naskah dinas;

· menyesuaikan perubahan organisasi Kemendikdasmen;

· menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi terbaru.

Dengan demikian seluruh proses administrasi menjadi lebih seragam dan memiliki standar yang sama di seluruh unit kerja.

Tujuan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas yang meliputi:

· jenis naskah dinas;

· bentuk dan susunan;

· tata cara pembuatan;

· pengamanan dokumen;

· pejabat penandatangan;

· pengendalian naskah dinas secara manual maupun elektronik.

Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 mengatur lima aspek utama yaitu:

· Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas.

· Pembuatan naskah dinas.

· Pengamanan naskah dinas.

· Pejabat penanda tangan naskah dinas.

· Pengendalian naskah dinas.

Jenis Naskah Dinas

Peraturan ini membagi naskah dinas menjadi tiga kelompok besar.

1. Naskah Dinas Arahan

Meliputi:

· Peraturan Menteri

· Instruksi

· Surat Edaran

· Prosedur Operasional Standar (POS) Administrasi Pemerintahan

· Keputusan

· Surat Perintah

· Surat Tugas

2. Naskah Dinas Korespondensi

a. Korespondensi Internal

Terdiri atas:

· Nota Dinas

· Memorandum

· Disposisi

· Surat Undangan Internal

b. Korespondensi Eksternal

Meliputi:

· Surat Dinas

· Surat Undangan Eksternal

3. Naskah Dinas Khusus

Jenis ini cukup beragam, yaitu:

· Surat Perjanjian

· Surat Kuasa

· Berita Acara

· Surat Keterangan

· Surat Pernyataan

· Surat Pengantar

· Pengumuman

· Notula

· Laporan

· Telaah Staf

Ketentuan Penting dalam Pembuatan Naskah Dinas

Permendikdasmen mengatur bahwa setiap naskah dinas harus:

· dibuat oleh pejabat yang berwenang;

· menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;

· memiliki maksud yang jelas;

· mencantumkan nomor naskah;

· menggunakan lambang negara atau logo kementerian sesuai ketentuan;

· mengikuti aturan format, margin, jenis huruf, serta tata letak.

Penggunaan Logo dan Lambang Negara

Salah satu perubahan penting dalam peraturan ini adalah penggunaan identitas resmi pada kepala naskah.

· Lambang Negara (Garuda Pancasila) digunakan pada naskah yang ditandatangani Menteri dan Wakil Menteri.

· Logo Kemendikdasmen digunakan pada naskah yang ditandatangani pejabat selain Menteri dan Wakil Menteri.

Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah kini dibuat lebih sistematis. Nomor naskah terdiri atas beberapa unsur, seperti:

· nomor urut;

· kode jabatan;

· kode unit kerja;

· kode klasifikasi arsip;

· kode keamanan;

· tahun penerbitan.

Sistem ini memudahkan pencarian arsip serta pengelolaan dokumen secara digital.

Tata Naskah Dinas Mendukung Transformasi Digital

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 juga menyesuaikan perkembangan teknologi informasi.

Beberapa ketentuan baru antara lain:

· penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE);

· pengelolaan persuratan elektronik;

· registrasi surat masuk melalui aplikasi kearsipan;

· pengiriman naskah dinas secara elektronik;

· arsip digital.

Dengan demikian administrasi di lingkungan Kemendikdasmen menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Pengamanan Naskah Dinas

Permendikdasmen juga mengatur klasifikasi keamanan dokumen menjadi empat kategori:

· Sangat Rahasia (SR)

· Rahasia (R)

· Terbatas (T)

· Biasa/Terbuka (B)

Selain itu, dokumen tertentu dapat menggunakan:

· security printing;

· watermark;

· anticopy;

· nomor seri pengaman.

Kewenangan Penandatanganan

Naskah dinas ditandatangani sesuai kewenangan jabatan.

Peraturan ini juga mengatur penggunaan:

· a.n. (atas nama)

· u.b. (untuk beliau)

· Plt.

· Plh.

beserta batasan penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Pengendalian Surat Masuk dan Surat Keluar

Pengelolaan surat kini dilakukan melalui tahapan yang lebih sistematis.

Untuk surat masuk:

· penerimaan;

· registrasi;

· pengarahan;

· penyampaian.

Sedangkan surat keluar meliputi:

· pencatatan;

· penggandaan;

· pengiriman;

· penyimpanan.

Seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara manual maupun elektronik menggunakan aplikasi kearsipan dinamis.

Siapa yang Harus Menerapkan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kemendikdasmen, meliputi:

· Sekretariat Jenderal;

· Direktorat Jenderal;

· Badan;

· Pusat;

· Unit Kerja;

· Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Peraturan ini mengatur tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Satuan pendidikan, dinas pendidikan daerah, atau instansi di luar Kemendikdasmen tidak otomatis terikat, kecuali terdapat ketentuan lain yang mewajibkan penerapannya atau saat berkorespondensi resmi dengan Kemendikdasmen.

Download Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 merupakan regulasi penting yang memperbarui tata kelola administrasi persuratan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis naskah dinas, tata cara penyusunan, penomoran, penggunaan tanda tangan elektronik, pengamanan dokumen, hingga pengendalian arsip, diharapkan tercipta administrasi pemerintahan yang lebih profesional, tertib, efisien, dan akuntabel.

Bagi seluruh pegawai Kemendikdasmen, memahami ketentuan dalam peraturan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap dokumen kedinasan disusun sesuai standar yang berlaku.

Bagi yang membutuhkan salian Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, silahkan download melalui link yang tersedia di bawah ini

Link download Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

FAQ

Apa itu Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur tata naskah dinas di lingkungan Kemendikdasmen.

Apa tujuan diterbitkannya peraturan ini?

Untuk menyeragamkan tata kelola naskah dinas agar lebih efektif, tertib administrasi, aman, dan mendukung digitalisasi persuratan.

Apa saja jenis naskah dinas yang diatur?

Naskah dinas arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus.

Apakah sudah mengatur penggunaan tanda tangan elektronik?

Ya. Peraturan ini mengatur penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penyelenggaraan naskah dinas elektronik.

Bagaimana klasifikasi keamanan naskah dinas?

Terdapat empat klasifikasi, yaitu Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa/Terbuka.

Apakah sekolah wajib menerapkan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan ini berlaku sebagai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kemendikdasmen. Sekolah atau satuan pendidikan di luar struktur organisasi Kemendikdasmen tidak secara otomatis wajib menerapkannya, kecuali terdapat ketentuan khusus atau kebijakan dari instansi pembina yang mewajibkan penggunaan pedoman tersebut.