Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit. Peraturan ini menjadi salah satu regulasi penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat pencegahan, pengendalian, dan penanganan berbagai jenis penyakit secara terpadu dan berkesinambungan.

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek penanggulangan penyakit, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, hingga partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program kesehatan.

Kehadiran peraturan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bagi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, serta masyarakat, memahami ketentuan dalam Permenkes ini menjadi hal penting agar penyelenggaraan penanggulangan penyakit dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang Permenkes Nomor 3 Tahun 2026

Penanggulangan penyakit merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pengobatan orang yang sudah menderita penyakit, tetapi juga mencakup berbagai tindakan pencegahan, promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, deteksi dini, hingga pemulihan kondisi kesehatan.

Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 dijelaskan bahwa penanggulangan penyakit merupakan upaya mencegah penyakit dan menangani penderita yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui pendekatan:

1. Promotif, yaitu upaya meningkatkan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku hidup sehat.

2. Preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya penyakit dan mengendalikan faktor risiko.

3. Kuratif, yaitu upaya pengobatan terhadap orang yang menderita penyakit.

4. Rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kondisi kesehatan dan kemampuan penderita.

5. Paliatif, yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup penderita melalui penanganan masalah kesehatan yang dihadapi.

Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai determinan kesehatan yang memengaruhi kondisi kesehatan individu maupun masyarakat.

Dengan demikian, penanggulangan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Tujuan Pengaturan Penanggulangan Penyakit

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2026, pengaturan penanggulangan penyakit bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

2. Menurunkan angka kesakitan, kedisabilitasan, atau kematian serta mencegah terjadinya penyakit dan akibat yang ditimbulkannya.

3. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah.

4. Menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penderita penyakit tertentu.

5. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dapat dialami masyarakat.

Ruang Lingkup Permenkes Nomor 3 Tahun 2026

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 terdiri atas 13 bab dan 100 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan penyakit.

Secara garis besar, ruang lingkup pengaturannya meliputi:

1. Penanggulangan Penyakit Menular.

2. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

3. Kesehatan Lingkungan.

4. Kesehatan Matra.

5. Partisipasi Masyarakat.

6. Pencatatan dan Pelaporan.

7. Pembinaan dan Pengawasan.

8. Sanksi.

9. Pendanaan.

Berikut penjelasan mengenai beberapa ketentuan penting dalam peraturan tersebut.

1. Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan penyakit menular diatur dalam BAB II, mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 32.

Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

• Penyakit menular langsung, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau fungi yang dapat ditularkan secara langsung dari manusia ke manusia.

• Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu penyakit yang ditularkan melalui vektor dan/atau binatang pembawa penyakit kepada manusia.

Penanggulangan penyakit menular diselenggarakan melalui sejumlah kegiatan, meliputi:

• Promosi kesehatan.

• Pengendalian faktor risiko.

• Pemberian kekebalan melalui imunisasi.

• Pemberian obat pencegahan.

• Surveilans penyakit menular.

• Penemuan kasus.

• Penanganan kasus.

• Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Imunisasi sebagai Upaya Pencegahan Penyakit

Salah satu bagian penting dalam penanggulangan penyakit menular adalah pemberian imunisasi.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi:

1. Imunisasi program, yaitu imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.

2. Imunisasi mandiri, yaitu imunisasi di luar imunisasi program yang diperoleh seseorang secara mandiri sesuai kebutuhan kesehatannya.

Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi pelaku perjalanan.

Imunisasi rutin diberikan sesuai siklus hidup, mulai dari bayi, anak usia di bawah dua tahun, anak usia sekolah dasar, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Bagi seseorang yang belum mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap, harus dilakukan imunisasi kejar (catch-up immunization) untuk melengkapi status imunisasinya.

Permenkes ini juga mengatur bahwa pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi tambahan tidak dipungut biaya. Namun, apabila pelayanan tersebut dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, dapat dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku, kecuali untuk vaksin dan logistik lainnya yang disediakan oleh pemerintah.

Surveilans, Penemuan, dan Penanganan Kasus

Selain imunisasi, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perkembangan penyakit menular melalui kegiatan surveilans.

Surveilans dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai situasi penyakit, kecenderungan penyakit, serta faktor risiko yang memengaruhinya. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, kewaspadaan dini, investigasi, dan penanggulangan KLB atau Wabah.

Penemuan kasus dilakukan melalui skrining dan deteksi dini, baik secara aktif maupun pasif.

Sementara itu, penanganan kasus dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan melalui penegakan diagnosis, tata laksana, perawatan, serta rujukan dan rujuk balik.

2. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Ketentuan mengenai penanggulangan penyakit tidak menular diatur dalam BAB III, mulai Pasal 33 sampai dengan Pasal 55.

Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang kepada orang lain dan cenderung berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Penyakit ini dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor risiko genetik, lingkungan, dan perilaku.

Penanggulangan penyakit tidak menular dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Promosi kesehatan.

2. Pengendalian faktor risiko.

3. Pelindungan khusus.

4. Deteksi dini faktor risiko.

5. Penemuan dini kasus.

6. Tata laksana dini.

7. Penanganan kasus melalui pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

8. Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Salah satu perhatian penting dalam peraturan ini adalah pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

Berdasarkan Pasal 35, pengendalian faktor risiko dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut:

• Mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak.

• Mengendalikan produk tembakau dan turunannya, termasuk rokok elektronik.

• Membiasakan aktivitas fisik dan olahraga.

• Mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

• Memenuhi kebutuhan istirahat dan mengelola stres.

• Tidak merokok serta menghindari paparan asap rokok dan polutan.

• Tidak mengonsumsi alkohol.

• Mengendalikan lingkungan obesogenik.

• Mengendalikan paparan zat yang bersifat karsinogenik.

Pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya perubahan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular.

Pengaturan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak

Hal menarik lainnya dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji.

Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 mengatur batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak berdasarkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan tersebut serta mencantumkan informasi gizi.

Informasi gizi yang dicantumkan meliputi kandungan gula, garam, lemak, dan nilai kalori. Selain itu, wajib dicantumkan pula pesan kesehatan.

Media informasi yang dapat digunakan antara lain daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, dan media informasi lainnya.

Peraturan ini juga mengatur pembatasan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan untuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak.

Bahkan, penjualan atau peredaran pangan olahan siap saji yang melebihi batas maksimum tersebut dilarang pada kawasan tertentu, meliputi:

1. Satuan pendidikan.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Kawasan bermain anak.

4. Kawasan lainnya yang ditetapkan.

Ketentuan teknis mengenai tata laksana, kriteria, dan penetapan kawasan tersebut ditetapkan oleh Menteri.

Penerapan ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan olahan siap saji dan skala usaha.

3. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan diatur dalam BAB IV, mulai Pasal 56 sampai dengan Pasal 70.

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu bagian penting dalam penanggulangan penyakit karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.

Dalam peraturan ini, penyelenggaraan kesehatan lingkungan mencakup berbagai upaya untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor risiko lingkungan.

Pengaturannya mencakup upaya penyehatan, upaya pengamanan, serta upaya pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi:

• Kualitas air, udara, tanah, dan pangan.

• Sarana dan bangunan.

• Pengelolaan limbah medis.

• Pengamanan radiasi pengion.

• Pengamanan logam berat dan bahan kimia.

• Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

• Pengelolaan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra.

• Penanganan dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 juga memberikan perhatian terhadap ancaman global perubahan iklim.

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi dilakukan dengan mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, adaptasi dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri serta memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim bagi kesehatan.

Hal ini penting karena perubahan iklim dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah kesehatan masyarakat.

4. Penyelenggaraan Kesehatan Matra

Kesehatan matra diatur dalam BAB V, mulai Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

Kesehatan matra merupakan bentuk khusus upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam lingkungan yang serba berubah, baik di darat, laut, maupun udara.

Penyelenggaraan kesehatan matra meliputi tiga aspek utama:

1. Pengurangan potensi risiko kesehatan.

2. Peningkatan kemampuan adaptasi.

3. Pengendalian risiko kesehatan.

Kesehatan matra diselenggarakan melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, imunisasi dan/atau profilaksis, penanganan kasus, serta surveilans kesehatan dan surveilans faktor risiko.

Berdasarkan Pasal 78, kesehatan matra dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kesehatan Matra Darat

Kesehatan matra darat berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di darat yang bersifat temporer pada lingkungan yang berubah.

Contohnya meliputi perpindahan penduduk, transmigrasi, pekerja migran, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik dan arus balik, kejadian bencana, kegiatan bawah tanah, serta kegiatan tertentu seperti jambore dan olahraga.

b. Kesehatan Matra Laut

Kesehatan matra laut berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di laut dan lingkungan yang bertekanan tinggi.

Contohnya meliputi kegiatan penyelaman, pelayaran, kegiatan lepas pantai, serta pekerjaan atau kegiatan lain di laut.

Ketentuan ini juga mencakup kegiatan serupa di danau, sungai, dan perairan darat lainnya.

c. Kesehatan Matra Udara

Kesehatan matra udara berhubungan dengan kondisi, pekerjaan, atau kegiatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah.

Contohnya meliputi kegiatan penerbangan serta kegiatan operasi dan latihan tertentu yang dilaksanakan di udara.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit

Partisipasi masyarakat diatur dalam BAB VI, Pasal 83 dan Pasal 84.

Permenkes ini menegaskan bahwa masyarakat, baik secara perseorangan maupun terorganisasi, dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit.

Partisipasi secara terorganisasi dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, media, dan dunia usaha.

Bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

1. Mempromosikan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Menjaga kesehatan lingkungan, termasuk melalui sanitasi total berbasis masyarakat dan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat.

3. Melakukan skrining dan deteksi dini.

4. Mendukung keberhasilan pengobatan, termasuk pemberian obat pencegahan.

5. Berperan aktif dalam kelompok masyarakat peduli bidang kesehatan dan kader kesehatan.

6. Mendukung penyelenggaraan program penanggulangan penyakit, termasuk imunisasi.

Dengan demikian, keberhasilan program penanggulangan penyakit memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Pencatatan dan Pelaporan Penanggulangan Penyakit

Ketentuan pencatatan dan pelaporan diatur dalam BAB VII, Pasal 85.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menyelenggarakan penanggulangan penyakit harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian penyakit serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit secara rutin dan berkala.

Pencatatan dan pelaporan tersebut dilakukan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Hasil pencatatan dan pelaporan digunakan untuk:

• Pemantauan dan evaluasi.

• Advokasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien.

• Perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan diatur dalam BAB VIII, Pasal 86 dan Pasal 87.

Menteri, gubernur, serta bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan program, menjaga keberlangsungan program, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pembinaan dapat dilakukan melalui:

1. Advokasi dan sosialisasi.

2. Peningkatan jejaring kerja atau kemitraan.

3. Pendidikan dan pelatihan teknis.

4. Bimbingan teknis.

5. Pembiayaan program.

6. Pemberian penghargaan.

7. Kegiatan pembinaan lainnya.

Sementara itu, pengawasan bertujuan memastikan penyelenggaraan penanggulangan penyakit berjalan efektif dan sesuai dengan standar serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri juga dapat memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang berhasil memenuhi target atau melaksanakan kegiatan penanggulangan penyakit.

8. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam BAB IX, Pasal 88 sampai dengan Pasal 94.

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kewenangan pihak yang berwenang.

Beberapa bentuk sanksi administratif yang diatur antara lain:

• Peringatan tertulis.

• Teguran lisan.

• Teguran tertulis.

• Denda administratif.

• Penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, atau usaha.

• Penarikan produk dari peredaran.

• Penurunan status akreditasi.

• Pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin dan perizinan berusaha.

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap larangan tertentu dalam penanggulangan penyakit menular juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendanaan Penanggulangan Penyakit

Pendanaan diatur dalam BAB X, Pasal 95.

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan penyakit bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pendanaan ini menjadi bagian penting untuk mendukung keberlangsungan berbagai program pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit.

10. Pedoman Teknis dan Ketentuan Peralihan

Dalam BAB XI, Pasal 96, diatur bahwa pedoman teknis mengenai penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang menjadi program prioritas, penyelenggaraan imunisasi, serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya, Pasal 97 mengatur ketentuan peralihan, yaitu:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan penyelenggaraan penanggulangan penyakit dengan ketentuan Permenkes ini paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan diundangkan.

2. Ketentuan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk pangan olahan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penutup dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

Dalam BAB XIII, Pasal 98 sampai dengan Pasal 100, diatur ketentuan penutup Permenkes Nomor 3 Tahun 2026.

Pasal 98 mengatur bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan dari peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti berdasarkan Permenkes ini.

Sementara itu, Pasal 99 mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah peraturan sebelumnya, termasuk beberapa ketentuan mengenai:

• Penanggulangan penyakit menular.

• Penanggulangan penyakit tidak menular.

• Penyelenggaraan imunisasi.

• Kesehatan matra.

• Sanitasi total berbasis masyarakat.

• Penanggulangan tuberkulosis.

• Penanggulangan malaria.

• Penanggulangan kusta.

• Penanggulangan HIV, AIDS, dan infeksi menular seksual.

• Kesehatan lingkungan.

• Pengelolaan limbah medis.

• Penanggulangan COVID-19.

Perlu diperhatikan bahwa pencabutan tersebut tidak selalu mencakup seluruh isi peraturan lama. Dalam Pasal 99 terdapat beberapa pengecualian pasal maupun lampiran yang tetap dipertahankan.

Adapun Pasal 100 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2026 oleh Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.

Download Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit

Bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi sebagai bahan referensi, berikut dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit.

Dokumen: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Tentang: Penanggulangan Penyakit

Jumlah halaman: 56 halaman

File: PDF

Silakan unduh dan pelajari dokumen lengkapnya melalui tautan berikut:

[DOWNLOAD PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT (PDF)]

Kesimpulan

Permenkes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit merupakan regulasi penting yang mengatur penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit secara terpadu dan berkesinambungan.

Pengaturan dalam peraturan ini mencakup penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, partisipasi masyarakat, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, serta pendanaan.

Salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah pengaturan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak pada pangan olahan siap saji, termasuk pembatasan peredarannya di satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kawasan bermain anak.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya penanggulangan penyakit dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.