Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kemendikdasmen agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2026, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 hadir sebagai upaya memperbaiki dan menyesuaikan tata kelola data pendidikan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan kebijakan pemerintahan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan data di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan menjadi lebih terintegrasi, terstandar, dan akuntabel.
Lantas, apa saja isi dan ketentuan penting dalam Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Apa Itu Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026?
Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Satu Data Kementerian merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kemendikdasmen dalam rangka melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia.
Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur bagaimana data pendidikan dan data kebahasaan serta kesastraan dikumpulkan, diperiksa, diolah, dianalisis, dikelola, hingga disebarluaskan.
Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh data yang dikelola kementerian memiliki standar yang sama, dilengkapi metadata, dapat dipertukarkan antar-sistem, serta menggunakan kode referensi dan data induk.
Latar Belakang Ditetapkannya Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026
Penerbitan Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola data di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam pertimbangannya, terdapat beberapa alasan utama diterbitkannya peraturan ini, yaitu:
Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dengan demikian, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 menjadi landasan baru dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kemendikdasmen.
Tujuan Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Berdasarkan Pasal 2, penyelenggaraan Satu Data Kementerian memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
Meningkatkan dan mendorong tata kelola Data Kementerian yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Mewujudkan pengelolaan ekosistem Data Kementerian yang sesuai dengan aspek penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Selain itu, pelaksanaan Satu Data Kementerian juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup Data Kementerian
Dalam Pasal 4, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 menjelaskan bahwa Data Kementerian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu data pendidikan serta data kebahasaan dan kesastraan.
1. Data Pendidikan
Data pendidikan meliputi:
Data satuan pendidikan.
Data badan penyelenggara satuan pendidikan.
Data peserta didik.
Data pendidik dan tenaga kependidikan.
Data sumber daya pendidikan.
Data substansi pendidikan.
Data capaian pendidikan.
Data layanan pendidikan.
Data tersebut mencakup semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi kementerian.
2. Data Kebahasaan dan Kesastraan
Data kebahasaan dan kesastraan meliputi:
Data objek kebahasaan dan kesastraan.
Data lembaga kebahasaan dan kesastraan.
Data sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan.
Data substansi kebahasaan dan kesastraan.
Karakteristik dan Jenis Data Kementerian
Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur karakteristik dan jenis data yang dikelola oleh kementerian.
Berdasarkan Pasal 6, Data Kementerian memiliki tiga karakteristik, yaitu:
Data Individual, yaitu data yang mendeskripsikan masing-masing entitas secara rinci.
Data Relasional, yaitu data yang saling mengaitkan antarentitas.
Data Longitudinal, yaitu data yang dikumpulkan melalui pencatatan berulang terhadap entitas yang sama dalam periode pendataan berbeda.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 7, jenis Data Kementerian paling sedikit meliputi:
Data Geospasial, yaitu data mengenai lokasi geografis, dimensi atau ukuran, serta karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia.
Data Statistik, yaitu data berupa angka mengenai karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
Penyelenggara Satu Data Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 8, penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas tiga unsur utama, yaitu Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data Kementerian.
1. Walidata
Walidata merupakan unit kerja kementerian yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan, pengelolaan dan analisis, serta penyebarluasan Data Kementerian.
Tugas Walidata meliputi:
Menyusun kebijakan teknis interoperabilitas data.
Memfasilitasi interoperabilitas data antarprodusen data dan antarkementerian dengan instansi lain.
Mengelola kode referensi dan data induk.
Mengelola proses perencanaan data.
Mengidentifikasi kebutuhan data kementerian.
Melakukan pembinaan terhadap Produsen Data.
Melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
2. Produsen Data
Produsen Data merupakan seluruh unit kerja kementerian yang menghasilkan data berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab Produsen Data meliputi:
Menghasilkan data sesuai dengan perencanaan Data Kementerian.
Menyimpan data sesuai kebijakan teknis interoperabilitas data.
Menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
3. Forum Satu Data Kementerian
Forum Satu Data Kementerian merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara Walidata dan Produsen Data.
Forum ini diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal dan memiliki beberapa tugas, antara lain:
Mengidentifikasi daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya.
Mengidentifikasi daftar Data Prioritas.
Menyusun rencana aksi Satu Data Kementerian.
Menetapkan usulan kode referensi dan data induk.
Membahas pembatasan akses data.
Menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Membahas kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Empat Prinsip Penyelenggaraan Satu Data Kemendikdasmen
Salah satu bagian penting dalam Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai prinsip penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Berdasarkan Pasal 12, terdapat empat prinsip yang wajib dipenuhi.
1. Memenuhi Standar Data
Data yang dikelola harus memenuhi standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah serta Standar Data Kementerian.
Standar Data Kementerian berupa ukuran, kriteria, atau persyaratan teknis data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
2. Memiliki Metadata
Setiap data harus dilengkapi metadata dengan struktur dan format yang baku.
Metadata berfungsi untuk menggambarkan dan menjelaskan data sehingga memudahkan proses pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi.
3. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data
Interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dibagipakaikan antar-sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Pelaksanaannya menggunakan sistem elektronik penghubung layanan dengan arsitektur berbasis layanan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah API Gateway atau metode berbasis layanan lainnya yang relevan.
4. Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk
Kode Referensi dan Data Induk digunakan sebagai acuan identitas data agar pengelolaan dan pertukaran data dapat dilakukan secara konsisten.
Usulannya disampaikan oleh Produsen Data, dirumuskan oleh Walidata, dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian, dan ditetapkan oleh Menteri.
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Kementerian
Berdasarkan Pasal 17, penyelenggaraan Satu Data Kemendikdasmen dilaksanakan melalui lima tahapan utama.
1. Perencanaan Data Kementerian
Perencanaan dilakukan untuk menentukan arah pengelolaan data secara sistematis sesuai kebutuhan kementerian.
Tahapan ini mencakup penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya, usulan Data Prioritas Kementerian, serta penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian.
Perencanaan tersebut juga digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kementerian.
2. Pengumpulan Data Kementerian
Pengumpulan data dilaksanakan oleh Produsen Data berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaannya harus memperhatikan Standar Data, daftar Data Kementerian, serta jadwal pemutakhiran atau rilis data.
Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui:
Pencacahan lengkap.
Survei.
Kompilasi produk administrasi.
Metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem elektronik, termasuk otomasi validasi formulir pengisian.
3. Pemeriksaan Data Kementerian
Pemeriksaan data bertujuan menjamin mutu dan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Walidata melalui proses verifikasi dan validasi, dengan memanfaatkan sistem elektronik maupun pemeriksaan manual sesuai jadwal periodisasi data.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada unit pelaksana teknis untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual, validitas, keakuratan, dan kemutakhiran data.
4. Pengolahan dan Analisis Data Kementerian
Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data sesuai tugas dan fungsinya.
Proses ini dilakukan terhadap data yang sudah melalui tahap pemeriksaan.
Apabila Produsen Data membutuhkan pengolahan dan analisis data di luar daftar yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian, maka perlu berkoordinasi dengan Walidata.
5. Penyebarluasan Data Kementerian
Penyebarluasan merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Kementerian.
Tujuannya adalah menjamin ketersediaan akses, mewujudkan keterbukaan dan kemudahan akses, serta mengoptimalkan manfaat data bagi instansi pemerintah maupun masyarakat.
Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata melalui Portal Data Kementerian, Portal Satu Data Indonesia, dan/atau media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Akses dan Pembatasan Data Kementerian
Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mengatur pemberian dan pembatasan akses Data Kementerian untuk menjamin aksesibilitas data bagi pengguna yang berwenang sekaligus melindungi data yang aksesnya dibatasi.
Berdasarkan Pasal 39, Walidata menyediakan akses Data Kementerian melalui Portal Data Kementerian.
Hal menarik yang perlu diketahui adalah:
Pengguna Data dapat mengakses Data Kementerian melalui portal tanpa dipungut biaya.
Pengguna Data tidak memerlukan dokumen kesepahaman.
Tidak diperlukan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen pernyataan untuk mengakses data pada portal tersebut.
Namun, tidak semua data dapat diakses secara bebas. Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses terhadap data tertentu melalui Forum Satu Data Kementerian. Penetapan pembatasan akses dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelindungan Data Pribadi dalam Satu Data Kemendikdasmen
Aspek pelindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Berdasarkan Pasal 42, penyelenggaraan Satu Data Kementerian wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses.
Upaya perlindungan tersebut dilakukan melalui:
Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko data pribadi yang harus dilindungi.
Selain itu, Pasal 43 mengatur bahwa Pengguna Data dilarang memberikan data pribadi dan/atau informasi pribadi kepada pihak lain.
Larangan tersebut dikecualikan apabila Walidata memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan pelanggaran, Pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Portal Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam Bab V, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mengatur tentang Portal Data Kementerian.
Portal Data Kementerian merupakan media bagi-pakai data di tingkat kementerian yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
Berdasarkan Pasal 44, Portal Data Kementerian paling sedikit menyediakan akses terhadap:
Kode Referensi.
Data Induk.
Data.
Metadata.
Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
Pengelolaan portal dilakukan oleh Walidata dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.
Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan portal juga dilaksanakan oleh Walidata.
Peran Serta dan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Satu Data
Kementerian dapat melibatkan berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Berdasarkan Pasal 46, pihak-pihak yang dapat dilibatkan meliputi:
Instansi pusat.
Pemerintah daerah.
Perguruan tinggi.
Lembaga penelitian.
Masyarakat.
Pihak terkait lainnya.
Peran serta pihak lain dapat dilakukan melalui penyampaian informasi, usul pertimbangan, saran, dan evaluasi.
Kementerian juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan kementerian. Kerja sama tersebut harus memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia, jaminan perlindungan dan keamanan data, kualitas data, serta lingkup pemanfaatan data.
Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kementerian
Untuk memastikan pelaksanaan Satu Data berjalan sesuai ketentuan, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mengatur evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
Berdasarkan Pasal 49, evaluasi dilakukan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan mengikutsertakan Walidata dan Produsen Data.
Evaluasi mencakup:
Penyusunan Standar Data dan Metadata.
Penyusunan Kode Referensi dan Data Induk.
Kinerja Walidata dan Produsen Data.
Pelaksanaan rencana aksi Satu Data Kementerian.
Evaluasi dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung evaluasi Satu Data Indonesia.
Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 50, pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian bersumber dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian.
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan ketentuan ini, penyelenggaraan Satu Data Kementerian memiliki dukungan pendanaan yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ketentuan Peralihan dan Penutup
Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur ketentuan peralihan terhadap regulasi sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 51, seluruh ketentuan teknis yang merupakan pelaksanaan dari Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pengelolaan data pendidikan dasar dan menengah tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan teknis berdasarkan Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026.
Selanjutnya, Pasal 52 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata kelola data yang menjadi bagian dari suburusan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
Sementara itu, Pasal 53 menyebutkan bahwa Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Download Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 PDF
Bagi pendidik, tenaga kependidikan, pengelola data pendidikan, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi peraturan ini, silakan mengunduh dan mempelajari dokumen Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dokumen ini memuat keseluruhan ketentuan mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup data, penyelenggara Satu Data, prinsip dan tahapan penyelenggaraan, akses data, perlindungan data pribadi, portal data, kerja sama, evaluasi, pendanaan, hingga ketentuan penutup.
Link Download Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026
Nama Dokumen: Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Format: PDF
Jumlah Halaman: 19 halaman.
Tanggal Penetapan: 4 November 2026.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa itu Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026?
Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, dan mudah diakses.
2. Apa tujuan diterbitkannya Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026?
Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola Data Kementerian sesuai prinsip Satu Data Indonesia, mewujudkan ekosistem pengelolaan data yang baik, serta menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan.
3. Data apa saja yang termasuk dalam Satu Data Kemendikdasmen?
Data Kementerian terdiri atas data pendidikan serta data kebahasaan dan kesastraan. Data pendidikan mencakup data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, capaian pendidikan, dan layanan pendidikan.
4. Siapa saja penyelenggara Satu Data Kemendikdasmen?
Penyelenggara Satu Data Kementerian terdiri atas Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data Kementerian.
5. Apa saja prinsip Satu Data Kemendikdasmen?
Ada empat prinsip utama, yaitu memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Bagaimana tahapan penyelenggaraan Satu Data Kementerian?
Terdapat lima tahapan, yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan dan analisis data, serta penyebarluasan data.
7. Apakah akses Portal Data Kementerian dikenakan biaya?
Tidak. Berdasarkan Pasal 39, akses Data Kementerian melalui Portal Data Kementerian tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen kesepahaman, perjanjian kerja sama, maupun dokumen pernyataan.
8. Apakah seluruh Data Kementerian dapat diakses secara bebas?
Tidak. Data tertentu dapat dibatasi aksesnya melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Pembatasan dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian dan ditetapkan oleh Menteri.
9. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam Satu Data Kemendikdasmen?
Penyelenggara wajib menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi keamanan data pribadi. Pengguna Data juga dilarang memberikan data pribadi dan/atau informasi pribadi kepada pihak lain, kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan peraturan.
10. Kapan Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mulai berlaku?
Berdasarkan Pasal 53, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11. Apakah Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 masih berlaku?
Ketentuan tata kelola data yang berkaitan dengan suburusan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan tidak berlaku. Namun, ketentuan teknis pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan teknis berdasarkan Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026.
Penutup
Ditetapkannya Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola data di lingkungan Kemendikdasmen.
Melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk, diharapkan pengelolaan data pendidikan menjadi lebih terintegrasi, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pendidikan perlu memahami ketentuan dalam peraturan ini agar penyelenggaraan Satu Data Kementerian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian informasi mengenai Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026"
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem