Kabar penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Kemendikdasmen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan manajemen karier yang profesional, transparan, berkeadilan, serta selaras dengan sistem merit dan manajemen talenta ASN.
Salah satu hal penting dalam peraturan ini adalah pengaturan jalur karier PNS yang terdiri atas jalur horizontal, vertikal, dan diagonal. Selain itu, diatur pula mekanisme rotasi, promosi, evaluasi jabatan, serta kewajiban pemutakhiran profil PNS.
Lantas, apa saja ketentuan penting dalam Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Latar Belakang Terbitnya Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
Penerbitan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyelenggarakan pola karier PNS yang selaras dengan kebijakan manajemen talenta.
Selain itu, ketentuan mengenai pola karier PNS sebelumnya yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru yang dapat memberikan arah pengembangan karier PNS sekaligus menyelaraskan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kemendikdasmen.
Tujuan Pola Karier PNS di Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 2, pola karier PNS di lingkungan Kemendikdasmen memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
Memberikan arah pengembangan karier PNS di lingkungan Kementerian.
Menyelaraskan kompetensi PNS dengan kebutuhan organisasi di Kementerian.
Menjadi dasar penempatan dan/atau pemindahan PNS berdasarkan Manajemen Talenta PNS di Kementerian.
Dengan adanya kebijakan ini, pengembangan karier PNS diharapkan dapat berjalan lebih terarah dengan mempertimbangkan kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Enam Prinsip Pelaksanaan Pola Karier PNS
Pasal 3 Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 mengatur enam prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pola karier PNS, yaitu:
1. Kepastian
Pola karier memberikan kepastian mengenai arah dan alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Profesionalisme
Pengembangan karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.
3. Transparan
Pola karier harus diketahui oleh setiap PNS serta memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.
4. Integritas
Peningkatan karier harus didukung rekam jejak yang baik, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta kepatuhan terhadap nilai moral dan etika.
5. Keadilan
Memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
6. Rasional
Pelaksanaan pola karier harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja untuk mencapai visi organisasi.
Jenis Jabatan PNS di Lingkungan Kemendikdasmen
Berdasarkan Pasal 4, pola karier PNS diperuntukkan bagi dua jenis jabatan, yaitu:
Jabatan Manajerial, yaitu kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan mengelola pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.
Jabatan Nonmanajerial, yaitu kelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola serta mengawasi kinerja pegawai.
Pelaksanaan pola karier dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pengembangan karier PNS, pengisian jabatan PNS, dan evaluasi pelaksanaan jabatan PNS.
Perencanaan Pengembangan Karier PNS
Bab II Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 mengatur perencanaan pengembangan karier PNS yang dilaksanakan melalui dua tahapan:
1. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS Unit Kerja
Setiap unit kerja menyusun rencana pengembangan karier berdasarkan Manajemen Talenta PNS.
Penyusunan tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
Hasil penyusunan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dengan memperhatikan:
Profil PNS.
Kompetensi dan potensi PNS.
Selanjutnya, hasil rencana pengembangan karier tersebut disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang (PyB).
2. Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS Kementerian
Rencana pengembangan karier tingkat Kementerian disusun berdasarkan rencana pengembangan karier masing-masing unit kerja.
Penyusunannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro dan hasilnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.
Tiga Jalur Karier PNS: Horizontal, Vertikal, dan Diagonal
Salah satu materi penting dalam Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 adalah pengaturan tiga jalur karier PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.
1. Jalur Karier PNS Horizontal
Jalur karier horizontal merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara.
Perpindahan ini bertujuan mengembangkan wawasan dan memberikan pengalaman kerja yang berbeda.
Jalur horizontal dapat dilaksanakan:
Dalam Jabatan Manajerial.
Dalam Jabatan Nonmanajerial.
Antar Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
Contohnya meliputi perpindahan antarjabatan fungsional, antarjabatan pelaksana, serta perpindahan tertentu antara jabatan manajerial dan fungsional sesuai ketentuan Pasal 17.
2. Jalur Karier PNS Vertikal
Jalur karier vertikal merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi.
Pada Jabatan Manajerial, jalur vertikal meliputi:
Jabatan pimpinan tinggi pratama ke jabatan pimpinan tinggi madya.
Jabatan administrator ke jabatan pimpinan tinggi pratama.
Jabatan pengawas ke jabatan administrator.
Sementara itu, pada Jabatan Nonmanajerial, jalur vertikal dapat dilakukan melalui:
Kenaikan jenjang jabatan fungsional.
Pengangkatan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.
Kenaikan jabatan dalam kelompok jabatan pelaksana.
3. Jalur Karier PNS Diagonal
Jalur karier diagonal merupakan perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dan tidak berada pada satu jalur lini jabatan.
Jalur ini dapat dilaksanakan dari Jabatan Manajerial ke Jabatan Nonmanajerial maupun sebaliknya.
Contoh perpindahan dari Jabatan Manajerial ke Jabatan Nonmanajerial:
Jabatan administrator ke jabatan fungsional ahli utama.
Jabatan pengawas ke jabatan fungsional ahli madya.
Adapun perpindahan dari Jabatan Nonmanajerial ke Jabatan Manajerial meliputi:
Pelaksana ke jabatan pengawas.
Jabatan fungsional keterampilan atau jabatan fungsional ahli pertama ke jabatan pengawas.
Jabatan fungsional ahli muda ke jabatan administrator.
Jabatan fungsional ahli madya ke jabatan pimpinan tinggi pratama.
Jabatan fungsional ahli utama ke jabatan pimpinan tinggi madya.
Dengan adanya tiga jalur tersebut, pengembangan karier PNS tidak hanya dilakukan melalui kenaikan jabatan secara vertikal, tetapi juga dapat melalui perpindahan jabatan yang setara maupun lintas jalur jabatan sesuai ketentuan.
Standar Kompetensi Jabatan PNS
Pasal 24 mengatur bahwa Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas:
1. Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, meliputi:
Jabatan pimpinan tinggi.
Jabatan administrator.
Jabatan pengawas.
2. Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial, meliputi:
Jabatan fungsional.
Jabatan pelaksana.
Standar Kompetensi Jabatan manajerial dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh Menteri. Sementara itu, Standar Kompetensi Jabatan fungsional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Rotasi PNS
Rotasi merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dengan tingkat dan tanggung jawab yang setara.
Berdasarkan Pasal 26, rotasi dilaksanakan untuk mengembangkan wawasan dan memperkaya pengalaman kerja PNS melalui jalur karier horizontal.
Beberapa ketentuan penting mengenai rotasi adalah sebagai berikut:
Rotasi dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Komite Talenta.
Rekomendasi diberikan berdasarkan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diisi dan Profil PNS.
PNS yang menduduki Jabatan Manajerial hanya dapat dirotasi setelah menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun.
Ketentuan masa jabatan minimal 2 tahun dikecualikan apabila PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau sanksi kode etik dan/atau tidak cakap jasmani atau rohani.
Selain itu, rotasi dapat diprioritaskan bagi pejabat manajerial yang memasuki batas usia pensiun, yaitu terhitung 5 (lima) tahun sebelum memasuki usia pensiun. Pelaksanaannya berdasarkan permohonan rotasi PNS.
Ketentuan Promosi PNS
Berbeda dengan rotasi, promosi merupakan penempatan dan/atau perpindahan PNS dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan dengan tingkat dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
Pasal 30 mengatur bahwa promosi PNS dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan karier melalui:
Jalur karier vertikal.
Jalur karier diagonal.
Ketentuan promosi dalam peraturan ini meliputi:
1. Promosi Jabatan Manajerial
Promosi PNS pada Jabatan Manajerial diprioritaskan bagi Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi Kementerian.
Kelompok tersebut berasal dari pemetaan Talenta sesuai ketentuan Manajemen Talenta PNS Kemendikdasmen.
2. Promosi Jabatan Fungsional
Promosi pada jabatan fungsional dilakukan bagi PNS sesuai dengan jabatan target fungsional berdasarkan ketentuan Manajemen Talenta PNS Kementerian.
3. Promosi Jabatan Pelaksana
Promosi dalam jabatan pelaksana dilakukan bagi PNS yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja.
Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Komite Talenta berdasarkan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Profil PNS.
Adapun petunjuk teknis pelaksanaan rotasi dan promosi PNS ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Evaluasi Kinerja dan Masa Jabatan PNS
Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 juga mengatur evaluasi pelaksanaan jabatan PNS melalui dua bentuk evaluasi.
1. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan.
Pelaksanaannya dilakukan secara:
Periodik.
Tahunan.
Evaluasi ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai.
2. Evaluasi Masa Jabatan
Evaluasi masa jabatan dilaksanakan bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Manajerial selama 5 (lima) tahun dalam jabatan yang sama pada unit kerja yang sama.
Evaluasi dilaksanakan oleh Komite Talenta.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa PNS masih dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja, serta mempertimbangkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi, Komite Talenta dapat merekomendasikan perpanjangan masa jabatan.
Profil PNS Wajib Dimutakhirkan
Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh PNS Kemendikdasmen adalah kewajiban melakukan pemutakhiran Profil PNS.
Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur bahwa Profil PNS dikelola oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro menggunakan sistem informasi pegawai yang disediakan oleh Kementerian.
Profil PNS paling sedikit memuat:
Data pegawai.
Riwayat pendidikan.
Rekam jejak jabatan.
Kotak Manajemen Talenta PNS.
Riwayat kompetensi.
Riwayat hasil Penilaian Kinerja.
Rencana Pengembangan Karier PNS.
Riwayat organisasi.
Berdasarkan Pasal 42, setiap PNS Kementerian wajib melakukan pemutakhiran Profil PNS sesuai pedoman pengelolaan dan pemutakhiran Profil PNS yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Dengan demikian, kelengkapan dan keakuratan data kepegawaian menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pegawai.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pola Karier
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola karier PNS dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
Tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan di lingkungan Kemendikdasmen.
Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada:
Menteri.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan teknis dan pengawasan penerapan sistem merit ASN.
Hasil tersebut menjadi laporan pembinaan pola karier PNS Kementerian.
Mobilitas Talenta Nasional
Hal menarik lainnya terdapat dalam Pasal 44.
Pengisian Jabatan Manajerial maupun Jabatan Nonmanajerial di lingkungan Kemendikdasmen dapat dilakukan melalui mobilitas Talenta nasional.
Pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pola Karier PNS nasional.
Ketentuan ini membuka ruang pengisian jabatan melalui mobilitas talenta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018
Pasal 45 mengatur bahwa Rencana Pengembangan Karier PNS harus disusun dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 mulai berlaku.
Sebelum Rencana Pengembangan Karier PNS ditetapkan, pengisian jabatan dilakukan dengan ketentuan:
Jabatan Manajerial dan jabatan fungsional utama berdasarkan rekomendasi Komite Talenta.
Jabatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Selanjutnya, Pasal 46 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pola karier PNS terkait tugas dan fungsi suburusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
Kapan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 Mulai Berlaku?
Berdasarkan Pasal 47, Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dalam dokumen, peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Perlu diperhatikan bahwa tanggal penetapan dan tanggal pengundangan merupakan dua hal yang berbeda. Tanggal pengundangan pada salinan dokumen yang tersedia tidak tercantum secara terbaca.
Kesimpulan
Terbitnya Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pola Karier PNS di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi landasan baru dalam pengembangan karier ASN di lingkungan Kemendikdasmen.
Peraturan ini mengatur secara lebih terarah mengenai perencanaan pengembangan karier, jalur karier horizontal, vertikal, dan diagonal, mekanisme rotasi dan promosi, evaluasi kinerja, evaluasi masa jabatan, serta pengelolaan Profil PNS.
Bagi seluruh PNS di lingkungan Kemendikdasmen, penting untuk memahami ketentuan ini, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan kinerja, serta memastikan Profil PNS selalu diperbarui.
Dengan penerapan pola karier yang berlandaskan sistem merit dan manajemen talenta, diharapkan pengembangan karier PNS dapat berjalan secara profesional, transparan, adil, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Berikut ini Salinan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
Link Download Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 (disini)
FAQ (Frequently Asked Questions) Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026
1. Apa itu Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026?
Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengatur pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Apa tujuan diterbitkannya Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026?
Tujuannya adalah memberikan arah pengembangan karier PNS, menyelaraskan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, serta menjadi dasar penempatan dan pemindahan PNS berdasarkan Manajemen Talenta.
3. Apa saja jalur karier PNS dalam Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026?
Terdapat tiga jalur karier, yaitu jalur horizontal, vertikal, dan diagonal.
4. Apa perbedaan rotasi dan promosi PNS?
Rotasi merupakan perpindahan ke jabatan lain dengan tingkat dan tanggung jawab yang setara. Sementara promosi merupakan perpindahan ke jabatan dengan tingkat dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
5. Berapa lama minimal masa jabatan sebelum PNS dapat dirotasi?
PNS yang menduduki Jabatan Manajerial hanya dapat dirotasi setelah menduduki jabatan minimal 2 tahun, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 28.
6. Apakah promosi PNS harus melalui rekomendasi Komite Talenta?
Ya. Promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Komite Talenta berdasarkan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Profil PNS.
7. Berapa lama evaluasi masa jabatan PNS dilaksanakan?
Evaluasi masa jabatan dilakukan terhadap PNS yang telah menduduki Jabatan Manajerial selama 5 tahun dalam jabatan yang sama pada unit kerja yang sama.
8. Apakah PNS wajib memperbarui Profil PNS?
Ya. Pasal 42 mewajibkan setiap PNS Kemendikdasmen melakukan pemutakhiran Profil PNS sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
9. Apakah Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 masih berlaku?
Ketentuan pola karier PNS terkait tugas dan fungsi suburusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 46 Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026.
10. Kapan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 mulai berlaku?
Berdasarkan Pasal 47, peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11. Kapan Rencana Pengembangan Karier PNS harus ditetapkan?
Paling lama 2 tahun sejak Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026 mulai berlaku.
12. Siapa yang menetapkan petunjuk teknis rotasi dan promosi PNS?
Petunjuk teknis pelaksanaan rotasi dan promosi PNS ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 35.
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Posting Komentar untuk "Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2026: Pola Karier PNS"
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem