Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Perpusnas (Perpustakaan Nasional) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dalam merencanakan, menggunakan, melaksanakan, menyalurkan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat budaya membaca, meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta mendukung pelestarian warisan budaya melalui pengelolaan Naskah Kuno Nusantara.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2026 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Apa Latar Belakang diterbitkannya Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026? Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, penyediaan informasi, dan pengembangan masyarakat.

Namun, penyelenggaraan layanan perpustakaan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan, sumber daya manusia, serta dukungan pendanaan.

Dalam lampiran peraturan ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-68. Skor kompetensi membaca sebesar 359, matematika 379, dan sains 398, yang masih berada di bawah rata-rata OECD.

Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 tercatat sebesar 58,58 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tahun 2025 sebesar 54,80.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi masyarakat masih membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan.

Oleh karena itu, DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung program pembinaan perpustakaan, gerakan pembudayaan membaca dan kecakapan literasi, serta pengelolaan Naskah Kuno Nusantara.

Adapun Tujuan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah bertujuan membantu mendanai kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk memperkuat budaya literasi dan pengelolaan terpadu warisan budaya secara efektif dan berkelanjutan.

Program ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter, dan berkebudayaan maju.

Adapun Sasaran pelaksanaan program meliputi:

1. Mewujudkan masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan untuk menguatkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi.
3. Meningkatkan budaya kegemaran membaca.
4. Meningkatkan kebermanfaatan koleksi perpustakaan cetak maupun digital oleh masyarakat.
5. Mewujudkan pemajuan Naskah Kuno Nusantara.

Bagi pemerintah daerah, kepala dinas perpustakaan, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pihak terkait yang membutuhkan dokumen lengkap, silakan mengunduh Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 beserta lampirannya melalui tautan dokumen yang tersedia pada postingan ini.

Link download Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun2026

Dokumen tersebut memuat petunjuk teknis, rincian kegiatan, komponen pembiayaan, kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, tata cara pelaporan, serta format dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengelolaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.

Demikian informasi tentang Peraturan Perpusnas (Perpustakaan Nasional) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027. Semoga ada manfaatnya