Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan petunjuk teknis mengenai pembiayaan bahan baku pangan dan pembiayaan operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aglomerasi melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis

Keputusan ini menjadi salah satu pedoman penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengadaan bahan baku pangan, penggunaan dana operasional, mekanisme pencairan bantuan pemerintah, pelaporan keuangan, serta pengawasan pembiayaan pada SPPG Aglomerasi.

Melalui petunjuk teknis ini, Badan Gizi Nasional berupaya mewujudkan pengelolaan pembiayaan Program MBG yang lebih terstandar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan tersebut juga mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, aksesibilitas logistik, dan kapasitas penyelenggaraan program di setiap daerah.

Bagi pengelola SPPG, yayasan penerima bantuan pemerintah, pengawas SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, keputusan ini penting untuk dipahami sebagai pedoman dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan pemerintah.

A. Identitas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026

Berikut identitas regulasi yang menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis pembiayaan SPPG Aglomerasi.

Uraian	Keterangan
Jenis regulasi	Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional
Nomor	63539 Tahun 2026
Tahun	2026
Tentang	Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis
Ditetapkan di	Jakarta
Tanggal penetapan	14 Oktober 2026
Penetap	Kepala Badan Gizi Nasional
Nama pejabat	Sudaryono

Keputusan ini dilengkapi dengan Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

B. Latar Belakang dan Tujuan Juknis Pembiayaan SPPG Aglomerasi

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraannya.

Setiap komponen pembiayaan harus memiliki standar sebagai acuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Selain itu, kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, aksesibilitas, dan kapasitas penyelenggaraan Program MBG di setiap daerah tidak selalu sama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pembiayaan yang dapat mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut.

Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara Program MBG pada SPPG Aglomerasi dalam:

Merencanakan pembiayaan program.
Mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan.
Melaksanakan penggunaan dana bantuan pemerintah.
Mengendalikan penggunaan anggaran.
Mempertanggungjawabkan pembiayaan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Adapun tujuan utama petunjuk teknis ini adalah menetapkan komponen pembiayaan, standar biaya, mekanisme penggunaan dana, serta batasan pembiayaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Program MBG.

Petunjuk teknis ini juga mendukung pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan audit penggunaan bantuan pemerintah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan manajemen risiko.

C. Pengertian SPPG Aglomerasi

Dalam keputusan ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Adapun SPPG Aglomerasi adalah SPPG yang beroperasi di wilayah dengan aksesibilitas logistik yang memadai dan dirancang untuk melayani penerima manfaat dalam skala layanan standar minimal 1.000 orang.

SPPG Aglomerasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di kawasan perkotaan atau wilayah dengan pemusatan penerima manfaat.

Kelompok penerima manfaat Program MBG meliputi:

Peserta didik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Peserta didik pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, dan pesantren.
Anak di bawah usia 5 tahun mulai usia 6 bulan.
Ibu hamil.
Ibu menyusui.
Pendidik dan tenaga kependidikan.
Kelompok penerima manfaat lainnya sesuai ketentuan.

D. Prinsip Umum Pengelolaan Pembiayaan Program MBG

Pengelolaan bantuan pemerintah pada SPPG Aglomerasi harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

1. Tepat sasaran

Bantuan pemerintah diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan dan digunakan sesuai tujuan penyelenggaraan Program MBG.

2. Efektif dan efisien

Penggunaan bantuan harus mendukung penyediaan makanan bergizi yang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan pelayanan kepada penerima manfaat. Penggunaan anggaran juga harus hemat dan mengutamakan nilai manfaat (value for money).

3. Transparan dan akuntabel

Seluruh proses perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah harus terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.

4. Patuh terhadap peraturan dan berbasis manajemen risiko

Pengelolaan bantuan wajib mengikuti ketentuan keuangan negara, perbendaharaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan BGN.

5. Keadilan dan kewajaran

Alokasi bantuan mempertimbangkan kebutuhan riil, karakteristik wilayah, tingkat kemahalan daerah, aksesibilitas, dan kondisi geografis.

6. Pengendalian dan pengawasan berkelanjutan

Pengelolaan bantuan didukung pemantauan, evaluasi, pengawasan internal, audit, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

7. Berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan program

Penggunaan bantuan harus menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur, termasuk ketepatan penyaluran, kualitas makanan, keamanan pangan, dan cakupan penerima manfaat.

E. Komponen Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam petunjuk teknis ini, pembiayaan Program MBG pada SPPG Aglomerasi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu biaya bahan baku pangan dan biaya operasional.

1. Biaya Bahan Baku Pangan

Biaya bahan baku merupakan pembiayaan utama yang digunakan untuk memperoleh seluruh bahan pangan yang menjadi bagian dari menu makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Besaran biaya bahan baku dialokasikan berdasarkan jumlah penerima manfaat setiap hari pelayanan efektif dengan memperhatikan standar mutu, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi.

Berikut batas maksimal biaya bahan baku berdasarkan kelompok penerima manfaat.

Kelompok Penerima Manfaat	Batas Maksimal per Orang per Hari
Anak balita, PAUD/TK/RA dan SD/MI kelas 1–3	Rp8.000
SD/MI kelas 4–6	Rp10.000
SMP/MTs	Rp10.000
SMA/MA/SMK	Rp10.000
SLB	Rp10.000
Pendidik dan tenaga kependidikan	Rp10.000
Santri	Rp10.000
Ibu hamil	Rp10.000
Ibu menyusui	Rp10.000

Besaran tersebut merupakan batas maksimal pembiayaan dasar dan penggunaannya harus didasarkan pada biaya riil serta bukti pengeluaran yang sah.

Biaya bahan baku dapat saling disubstitusikan dalam periode satu bulan, dengan ketentuan akumulasi penggunaannya tidak melebihi batas maksimal berdasarkan kelompok penerima manfaat dikalikan jumlah hari pelayanan efektif dalam bulan bersangkutan.

2. Jenis Bahan Baku Pangan

Pengadaan bahan baku pangan harus mengikuti prinsip B2SA, yaitu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman.

Komponen bahan pangan meliputi:

Sumber karbohidrat: beras, singkong, talas, sagu, jagung, dan kentang.
Sumber protein hewani: telur, ikan, ayam, daging, dan susu.
Sumber protein nabati: tempe, tahu, dan kacang-kacangan.
Sumber vitamin dan mineral: sayuran dan buah-buahan.
Bumbu pendukung: minyak goreng, tepung terigu, dan bahan tambahan pangan lainnya sesuai kebutuhan.

Pengadaan bahan baku harus memperhatikan ketepatan jumlah, kualitas bahan pangan, transparansi harga, dan efisiensi pengadaan.

3. Ketentuan Penambahan Stok Bahan Baku 2,5%

Dalam pengadaan bahan baku, SPPG diberikan ruang penambahan stok maksimal 2,5% dari total penerima manfaat dengan memperhatikan karakteristik bahan pangan.

Namun, SPPG Aglomerasi tidak diperkenankan melakukan penimbunan bahan baku.

Beberapa ketentuan penambahan stok antara lain:

Susu dan bumbu basah tidak diberikan penambahan stok 2,5%.
Bahan karbohidrat berupa beras dapat diberikan penambahan stok 2,5%, dengan memperhitungkan pengurangan pengadaan hari berikutnya.
Bahan karbohidrat nonberas seperti singkong, talas, sagu, jagung, ubi, dan kentang dapat diberikan penambahan stok untuk mengganti produk rusak tanpa mengurangi pengadaan hari berikutnya.
Sayuran dan buah dapat diberikan penambahan stok untuk mengganti produk yang rusak saat pemorsian.
Telur dan bumbu kemasan mengikuti ketentuan penambahan stok 2,5% dengan memperhitungkan pengadaan hari berikutnya.
Ayam, ikan, daging, dan produk pangan olahan hewani maupun nabati tidak diberlakukan penambahan stok 2,5%.

4. Ketentuan Pengadaan Bahan Baku

Pengadaan bahan baku pangan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut.

Pengawas Gizi dapat melibatkan jurutama masak dalam menyusun master menu siklus 20 hari ke depan.
Pembelian bahan baku dapat dilakukan secara langsung atau melalui aplikasi belanja digital (marketplace), khususnya untuk beras, daging, ayam, telur, ikan, minyak goreng, dan susu.
Bahan baku harus memenuhi standar kualitas, gizi, keamanan pangan, dan perizinan sesuai jenis produknya.
Kepala SPPG berkoordinasi dengan UMKM, petani, nelayan, peternak, BUMDes, BumDesma, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pemerintah daerah.
Kepala SPPG wajib melakukan survei harga bahan pangan secara rutin setiap minggu ke pasar lokal terdekat.
Pengawas SPPG dan Pengawas Keuangan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai kebutuhan SPPG.
Pemasok harus diutamakan yang memiliki sumber daya pangan lokal, kontinuitas pasokan, kualitas, keamanan pangan, dan efisiensi rantai pasok.

Untuk penentuan harga, digunakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Pembelian (HAP), atau harga distributor sesuai ketentuan komoditas. Apabila HET/HAP tidak tersedia, wajib dilampirkan survei harga pasar lokal mingguan dengan membandingkan minimal tiga penyedia atau distributor.

Perlu diperhatikan: SPPG dilarang menggunakan bahan baku bersubsidi seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyak Kita, serta gas melon 3 kg.

5. Pembayaran Bahan Baku

Pembayaran bahan baku harus dilakukan secara tertib melalui mekanisme persetujuan (maker and approval).

Perwakilan pihak penerima bantuan pemerintah mengajukan persetujuan tagihan atau invoice kepada Pengawas SPPG setelah mendapatkan review dari Pengawas Keuangan.

Pembayaran bahan baku wajib diselesaikan paling lambat satu hari setelah bahan baku diterima.

Pengawas Keuangan juga harus segera mengisi laporan penggunaan dana melalui SIPGN.

Untuk menghindari kejahatan digital berupa phishing dalam transaksi keuangan, penentuan pembayaran diharapkan dilakukan pada jam kerja operasional SPPG.

F. Biaya Operasional SPPG Aglomerasi

Selain biaya bahan baku, terdapat biaya operasional yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan penyaluran Program MBG.

Batas maksimal biaya operasional adalah Rp3.000 per penerima manfaat per hari pelayanan efektif.

Penggunaan biaya operasional dapat saling disubstitusikan dalam periode satu bulan, sepanjang akumulasi penggunaannya tidak melebihi batas maksimal berdasarkan jumlah penerima manfaat dan hari pelayanan efektif.

Komponen biaya operasional dibagi menjadi variabel biaya tetap dan variabel biaya pendukung.

1. Variabel Biaya Tetap

Komponen biaya tetap meliputi:

a. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan

Pembayaran gaji bagi Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang belum menjadi PPPK didasarkan pada kehadiran dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai serta dilengkapi Berita Acara.

b. Insentif Penanggung Jawab 3B (Kader/TPK)

Penanggung jawab 3B merupakan kader atau Tim Pendamping Keluarga yang membantu pendampingan penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Ketentuannya:

Setiap penanggung jawab 3B maksimal mendampingi 20 penerima manfaat.
Besaran insentif Rp1.000 per penerima manfaat per hari.
Pembayaran dilakukan dua minggu sekali dalam satu bulan.
Dilengkapi surat tugas, laporan perhitungan insentif, dan rekening aktif.
Apabila tidak memiliki rekening, pembayaran dapat dilakukan secara tunai dengan kuitansi tanda terima.

c. Insentif Penanggung Jawab Satuan Pendidikan

Besaran insentif harian penanggung jawab satuan pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Jumlah Penerima Manfaat	Insentif per Hari
Kurang dari 100 siswa	Rp20.000
100–500 siswa	Rp30.000
501–750 siswa	Rp50.000
751–1.000 siswa	Rp60.000
1.001–2.000 siswa	Rp100.000
2.001–3.000 siswa	Rp200.000

Pembayaran dilakukan setiap dua minggu sekali dan harus dilengkapi surat perintah dari kepala satuan pendidikan serta laporan perhitungan insentif yang ditandatangani penanggung jawab dan diketahui Pengawas SPPG.

d. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukkan bagi relawan, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama belum menjadi PPPK.

e. Honorarium Relawan

Honorarium relawan dibayarkan berdasarkan daftar hadir kerja sesuai hari pelayanan efektif MBG.

Selama tidak ada pelayanan MBG, hanya honorarium petugas keamanan yang dibayarkan.

Jumlah relawan ditentukan berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan ketentuan:

Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Relawan
1.000–1.499	15–24 orang
1.500–1.999	24–33 orang
2.000–2.499	33–42 orang
2.500–2.999	42–47 orang
Lebih dari 3.000	Maksimal 47 orang

f. Biaya Utilitas

Biaya utilitas meliputi pembayaran listrik, internet, air PDAM, telepon apabila tersedia, serta pengangkutan sampah sesuai ketentuan pemerintah daerah.

2. Variabel Biaya Pendukung

Biaya pendukung digunakan untuk memastikan kegiatan operasional SPPG berjalan lancar.

Beberapa komponen yang diatur meliputi:

BBM: untuk transportasi penyaluran makanan, koordinasi dengan penerima manfaat, puskesmas, pemerintah daerah, dan survei pasar. Pengeluaran harus didukung perhitungan jarak tempuh dan struk resmi.
Petugas keamanan: pembayaran honorarium petugas keamanan diberikan selama tujuh hari dalam seminggu.
Air mineral kemasan: digunakan untuk pencucian bahan baku dan memasak, harus memiliki izin edar resmi dan mengikuti ketentuan uji IKL.
Alat tulis kantor: termasuk kebutuhan administrasi, thinwall, dan stiker label sesuai kewajaran dan efisiensi.
Internet: dibayarkan berdasarkan tagihan penyedia layanan.
Gas: pembelian disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan batas maksimal harian.
Sampah dan limbah cair: pembayaran retribusi pengelolaan sampah sesuai ketentuan.
Alat kebersihan: seperti sapu, janitor, dan cairan pembersih.
Alat Pelindung Diri (APD): masker, penutup kepala, sarung tangan, dan celemek untuk menunjang kesehatan serta keselamatan kerja relawan.
Konsumsi rapat koordinasi: pembelian snack untuk pertemuan rutin setiap dua minggu.
Pemeliharaan: meliputi pemeliharaan AC, filterisasi air, pest control setiap bulan, serta pemeliharaan IPAL dan pengecekan maupun pengisian APAR setiap tiga bulan.

Ketentuan biaya operasional harus memperhatikan kewajaran, kebutuhan riil, dan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun biaya pemeliharaan dan perbaikan bangunan, peralatan, termasuk kendaraan distribusi, menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan pemerintah.

G. Pemberlakuan Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP)

Salah satu pengaturan penting dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 adalah pemberlakuan Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP).

IKHP merupakan indeks yang digunakan untuk membandingkan tingkat kebutuhan biaya penyediaan satu porsi makanan bergizi antarwilayah terhadap biaya satuan acuan nasional atau provinsi.

Pengaturan ini diperlukan karena terdapat daerah yang memiliki harga bahan pangan, jasa, transportasi, dan biaya distribusi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Wilayah yang dapat menerapkan indeks kemahalan antara lain daerah dengan:

Akses transportasi terbatas, seperti pegunungan, kepulauan, dan daerah perbatasan.
Harga bahan pokok jauh di atas rata-rata nasional.
Biaya penyaluran tinggi karena jarak dan kondisi geografis.
Keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan biaya sewa fasilitas lebih mahal.

Contoh wilayah yang memiliki tingkat IKHP tinggi berdasarkan data yang dicantumkan dalam petunjuk teknis adalah sebagai berikut.

Provinsi	IKHP	Klasifikasi
Papua Pegunungan	2,00	Sangat Mahal
Papua Tengah	1,49	Sangat Mahal
Kepulauan Bangka Belitung	1,42	Sangat Mahal
Papua Barat	1,40	Sangat Mahal
Papua Barat Daya	1,40	Sangat Mahal
Kalimantan Utara	1,34	Sangat Mahal
Papua Selatan	1,32	Sangat Mahal
Kalimantan Timur	1,30	Mahal
DKI Jakarta	1,29	Mahal
Papua	1,24	Mahal
Maluku	1,21	Mahal
Kepulauan Riau	1,18	Mahal
Maluku Utara	1,17	Mahal
Riau	1,13	Mahal

Penerapan IKHP dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, pembersihan dan standardisasi data, penyusunan baseline unit cost nasional, pembedahan komponen biaya, perhitungan unit cost provinsi, perhitungan unit cost kabupaten/kota, dan perhitungan indeks kemahalan wilayah.

Hasil perhitungan IKHP menjadi dasar penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar lebih sesuai dengan kondisi riil lapangan.

Dengan demikian, biaya bahan baku dapat disesuaikan dengan indeks harga lokal, sedangkan biaya operasional seperti transportasi dan tenaga relawan dapat dihitung kembali sesuai tingkat kemahalan wilayah.

H. Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan dan Pencairan Dana

Petunjuk teknis ini juga mengatur mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah mulai dari perencanaan hingga penyaluran dana kepada SPPG Aglomerasi.

1. Perencanaan dan Pengajuan Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil SPPG dengan memperhatikan jumlah penerima manfaat, standar biaya, kebutuhan bahan baku, dan biaya operasional.

Perhitungan estimasi biaya bahan baku didasarkan pada dokumen perencanaan menu siklus 20 hari yang disiapkan Pengawas Gizi.

Penetapan harga satuan bahan baku dalam RAB harus merujuk pada HET atau HAP yang ditetapkan pemerintah daerah.

Jika HET/HAP tidak tersedia, wajib melampirkan hasil survei harga pasar lokal mingguan dengan membandingkan harga dari minimal tiga penyedia atau distributor.

Pengajuan proposal bantuan pemerintah memiliki ketentuan sebagai berikut:

Diajukan oleh pihak penerima bantuan pemerintah setelah terbitnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK Program MBG.
Memuat kelompok dan jumlah penerima manfaat.
Memuat harga satuan sesuai biaya komponen utama dan pendukung, kecuali wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah kemahalan harga.
Diajukan satu kali dalam setahun pada awal SPPG beroperasi.
Proposal yang tidak sesuai ketentuan akan dikembalikan dan proses penyaluran dana tidak dapat dilanjutkan sampai proposal diperbaiki.

Saldo awal Virtual Account diberikan berdasarkan batas maksimal jumlah penerima manfaat, frekuensi penyaluran, kebutuhan operasional, dan karakteristik wilayah masing-masing SPPG.

2. Mekanisme Pencairan Bantuan Pemerintah

Mekanisme pencairan bantuan pemerintah dilaksanakan melalui tahapan berikut:

Penetapan penerima bantuan pemerintah oleh PPK yang disahkan oleh KPA.
Penyaluran dana bantuan pemerintah dari kas negara ke rekening Virtual Account (VA) SPPG.
Setiap SPPG hanya menggunakan satu nomor rekening VA.
Untuk SPPG Aglomerasi yang baru beroperasi, PPK Program MBG melakukan pendaftaran supplier ke KPPN.
PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPSPM dengan rincian kuitansi bantuan pemerintah yang ditandatangani penerima bantuan.
Surat Keputusan Penerima Bantuan ditandatangani oleh KPA.
Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN.
SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM dari PPSPM untuk pelaksanaan penyaluran APBN.

Penyaluran dana bantuan pemerintah dilaksanakan melalui Virtual Account yang disiapkan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk setiap SPPG.

3. Pengelolaan Dana Saat SPPG Mengalami Suspend

Keputusan ini juga mengatur penggunaan dana bantuan pemerintah ketika operasional SPPG mengalami penghentian atau suspend sementara.

Dalam kondisi tersebut, dana bantuan pemerintah masih diperbolehkan untuk membayar biaya tetap, kecuali:

Insentif penanggung jawab 3B.
Insentif penanggung jawab satuan pendidikan.
Honorarium relawan selain petugas keamanan.

Pembayaran biaya tetap tersebut menggunakan sisa saldo dalam Virtual Account dan pengajuan top-up VA dilakukan sesuai kebutuhan.

4. Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

SPPG wajib melaksanakan pelaporan penggunaan dana bantuan pemerintah secara tertib dan berkala.

Pelaporan terdiri atas:

Laporan harian.
Laporan mingguan.
Laporan bulanan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan MBG dilakukan setiap bulan oleh SPPG kepada Deputi Penyediaan dan Penyaluran melalui SIPGN.

Seluruh transaksi penggunaan dana juga harus dicatat dan dilaporkan melalui sistem aplikasi keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah.

I. Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi

Pengawasan pembiayaan merupakan bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan sesuai petunjuk teknis.

Aspek yang menjadi perhatian dalam pemantauan dan evaluasi meliputi:

Kesesuaian komponen pembiayaan dengan ketentuan.
Kepatuhan terhadap standar biaya.
Ketepatan penggunaan bantuan pemerintah.
Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban.
Efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko.
Tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi, dan audit.

Penetapan Sanksi

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana dan/atau kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program, akan dilakukan audit untuk memastikan kebenaran temuan tersebut.

Informasi awal mengenai indikasi penyimpangan dapat disampaikan oleh Inspektorat Utama, kedeputian lain di lingkungan BGN, dan/atau KPPG sesuai wilayah masing-masing kepada Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas).

Selama proses audit berlangsung, Inspektorat Utama dapat meminta Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan untuk melakukan penghentian sementara bantuan pemerintah dan operasional SPPG sampai audit dinyatakan selesai.

Ketentuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana bantuan pemerintah secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

J. Lampiran Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 dilengkapi dengan 18 lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

Lampiran-lampiran tersebut memuat berbagai pedoman teknis dan format administrasi yang mendukung pengelolaan pembiayaan SPPG Aglomerasi.

Di antaranya meliputi:

Pedoman pelaksanaan dan prinsip umum pengelolaan pembiayaan.
Format Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Format laporan penggunaan dana bantuan pemerintah.
Format administrasi pengajuan dan pencairan bantuan.
Referensi Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP).
Format pengadaan dan kerja sama penyedia bahan pangan.
Format pemesanan dan invoice.
Format laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Contoh berita acara dan dokumen administrasi pembayaran.

Dengan adanya lampiran tersebut, penyelenggara SPPG memiliki acuan yang lebih jelas dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan Program MBG.

K. Download Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 PDF

Bagi pengelola SPPG, yayasan penerima bantuan pemerintah, Pengawas SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, serta pihak lain yang membutuhkan dokumen resmi mengenai pembiayaan bahan baku pangan dan biaya operasional SPPG Aglomerasi, silakan mempelajari dokumen keputusan berikut.

Nama Dokumen:

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis.

Format: PDF

Isi dokumen: 164 halaman, termasuk Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII.

Dokumen lengkap dapat diunduh melalui tautan download yang disediakan pada bagian ini.

[DOWNLOAD KEPUTUSAN KEPALA BGN NOMOR 63539 TAHUN 2026 (PDF)]

L. FAQ Keputusan BGN Nomor 63539 Tahun 2026

Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan biaya operasional SPPG Aglomerasi.

1. Apa yang diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026?

Keputusan ini mengatur petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan pembiayaan operasional pada SPPG Aglomerasi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk standar biaya, mekanisme pencairan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana.

2. Kapan Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 ditetapkan?

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2026 oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.

3. Berapa batas maksimal biaya bahan baku pangan MBG?

Batas maksimal biaya bahan baku adalah Rp8.000 per penerima manfaat per hari untuk anak balita, PAUD/TK/RA, dan SD/MI kelas 1–3. Untuk kelompok SD/MI kelas 4–6, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB, pendidik, tenaga kependidikan, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui sebesar Rp10.000 per penerima manfaat per hari.

4. Berapa batas maksimal biaya operasional SPPG Aglomerasi?

Batas maksimal biaya operasional adalah Rp3.000 per penerima manfaat per hari pelayanan efektif.

5. Apa yang dimaksud dengan Indeks Kemahalan Harga Porsian (IKHP)?

IKHP merupakan indeks untuk membandingkan kebutuhan biaya penyediaan satu porsi makanan bergizi antarwilayah terhadap biaya satuan acuan nasional atau provinsi. Indeks ini digunakan sebagai dasar penyesuaian RAB sesuai kondisi harga dan biaya di daerah.

6. Apakah SPPG diperbolehkan menggunakan bahan pangan bersubsidi?

Tidak. Petunjuk teknis ini melarang penggunaan bahan baku bersubsidi seperti beras SPHP, Minyak Kita, dan gas melon 3 kg.

7. Bagaimana mekanisme pembayaran bahan baku pangan?

Pembayaran dilakukan melalui mekanisme persetujuan antara perwakilan pihak penerima bantuan pemerintah dan Pengawas SPPG setelah tagihan atau invoice ditinjau Pengawas Keuangan. Pembayaran bahan baku diselesaikan paling lambat satu hari setelah bahan diterima.

8. Bagaimana mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah untuk SPPG?

Dana disalurkan dari kas negara melalui Virtual Account (VA) SPPG yang disiapkan oleh bank anggota Himbara, melalui tahapan penetapan penerima bantuan, pengajuan SPP, SPM, dan penerbitan SP2D oleh KPPN.

9. Bagaimana penggunaan dana apabila SPPG mengalami suspend sementara?

Dana bantuan pemerintah masih dapat digunakan untuk membayar biaya tetap, kecuali insentif penanggung jawab 3B, penanggung jawab satuan pendidikan, dan relawan selain petugas keamanan. Pembayaran menggunakan saldo VA dan pengajuan top-up dilakukan sesuai kebutuhan.

10. Apa saja laporan penggunaan dana bantuan pemerintah yang wajib dibuat SPPG?

SPPG wajib membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan MBG juga dilakukan setiap bulan melalui SIPGN.

11. Apa sanksi apabila ditemukan penyimpangan penggunaan dana MBG?

Apabila terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana atau kecurangan, akan dilakukan audit. Selama audit berlangsung, bantuan pemerintah dan operasional SPPG dapat dihentikan sementara sampai audit dinyatakan selesai.

12. Apakah Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 dilengkapi lampiran?

Ya. Keputusan ini memiliki Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan dan memuat pedoman teknis serta format administrasi pembiayaan SPPG Aglomerasi.

Penutup

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63539 Tahun 2026 merupakan pedoman penting dalam memperkuat tata kelola pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada SPPG Aglomerasi.

Melalui pengaturan biaya bahan baku pangan, biaya operasional, penerapan Indeks Kemahalan Harga Porsian, mekanisme pencairan bantuan pemerintah, serta sistem pelaporan dan pengawasan, diharapkan penyelenggaraan Program MBG dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, sangat penting untuk mempelajari keputusan ini beserta seluruh lampirannya agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian informasi mengenai Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada SPPG Aglomerasi Program Makan Bergizi Gratis.

Semoga bermanfaat bagi para pengelola SPPG dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Untuk mendapatkan informasi regulasi terbaru, pedoman teknis, dan dokumen pendidikan maupun kebijakan pemerintah lainnya, silakan kunjungi www.komunitasbelajar.id.