Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) telah menetapkan ketentuan mengenai tata cara mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut melalui Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Peraturan ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS, baik mutasi dari instansi pemerintah pusat maupun daerah ke lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, mutasi dari Kemendukbangga/BKKBN ke instansi lain, maupun perpindahan pegawai antarunit kerja di lingkungan kementerian/BKKBN.
Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan PNS yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip sistem merit. Selain itu, pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan proses mutasi yang objektif, transparan, tertib, tepat waktu, dan akuntabel.
Bagi PNS yang ingin mengetahui persyaratan pindah tugas ke lingkungan BKKBN, mengajukan mutasi ke instansi pemerintah lain, atau mengajukan perpindahan antarunit kerja, ketentuan dalam Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 ini penting untuk dipahami.
Latar Belakang dan Tujuan Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026
Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini adalah perlunya menjamin pengelolaan PNS yang profesional, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip sistem merit.
Pengembangan karier PNS harus dilaksanakan secara objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan standar prosedur dan persyaratan yang jelas dalam pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Berdasarkan Pasal 2, peraturan ini mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu:
Menstandarkan pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN agar dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memastikan pengambilan keputusan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Mewujudkan keseragaman prosedur dan persyaratan pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Dasar dan Prinsip Pelaksanaan Mutasi PNS
Dalam Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026, mutasi merupakan perpindahan tugas dan/atau lokasi PNS dalam satu instansi pusat, antarinstansi pusat, dalam satu instansi daerah, antarinstansi daerah, antara instansi pusat dan instansi daerah, ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri, serta atas permintaan sendiri.
Secara khusus, mutasi PNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN dapat dilaksanakan berdasarkan tiga alasan, yaitu:
1. Mutasi atas dasar perencanaan
Mutasi dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karier pegawai dengan memperhatikan kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, serta kebutuhan organisasi.
2. Mutasi atas dasar peningkatan efektivitas organisasi
Mutasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.
3. Mutasi atas dasar permintaan sendiri
Mutasi dapat diajukan oleh PNS yang bersangkutan dengan memperhatikan pola karier, ketentuan disiplin, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Pasal 3 juga mengatur bahwa mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Pelaksanaannya harus memperhatikan kesesuaian kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, serta kebutuhan organisasi. Selain itu, mutasi harus memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
Jenis Mutasi PNS di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN
Berdasarkan Pasal 4, mutasi PNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN terdiri atas dua jenis.
1. Mutasi Antarinstansi
Mutasi antarinstansi merupakan perpindahan PNS dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah ke lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, maupun sebaliknya.
Dengan demikian, ketentuan ini mengatur dua arah perpindahan, yaitu PNS dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan pindah ke Kemendukbangga/BKKBN dan PNS Kemendukbangga/BKKBN yang mengajukan pindah ke instansi pemerintah lainnya.
2. Mutasi dalam Satu Instansi
Mutasi dalam satu instansi meliputi:
Mutasi PNS antarunit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Pusat.
Mutasi PNS antarunit kerja perwakilan BKKBN provinsi.
Mutasi PNS dari unit kerja Kemendukbangga/BKKBN Pusat ke perwakilan BKKBN provinsi atau sebaliknya.
Kedua jenis mutasi tersebut mempunyai persyaratan dan mekanisme pengajuan yang berbeda sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.
Mutasi PNS Berdasarkan Perencanaan
Dalam Pasal 5, mutasi berdasarkan perencanaan harus memperhatikan sejumlah aspek penting agar penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier.
Aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:
Kompetensi pegawai.
Pola karier.
Pemetaan pegawai.
Kelompok rencana suksesi (talent pool).
Perpindahan dan pengembangan karier.
Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja.
Kebutuhan organisasi.
Sifat pekerjaan, baik teknis maupun kebijakan, sesuai klasifikasi jabatan.
Dengan memperhatikan aspek tersebut, mutasi tidak hanya dimaksudkan sebagai perpindahan lokasi kerja, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan karier dan optimalisasi sumber daya manusia.
Mutasi untuk Peningkatan Efektivitas Organisasi
Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 mengatur mutasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Mutasi jenis ini terdiri atas mutasi pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial.
1. Mutasi Pejabat Manajerial
Mutasi pejabat manajerial mencakup pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Persyaratan mutasi pejabat manajerial meliputi:
Sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
Telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
Mutasi pejabat manajerial dilaksanakan melalui uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi dalam tingkatan yang sama. Sementara itu, mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas dapat dilakukan melalui uji kompetensi dalam tingkatan yang sama.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pejabat manajerial yang belum menduduki jabatan selama 2 tahun. Mutasi tetap dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain:
Kinerja pegawai, baik hasil kerja maupun perilaku kerja, dan/atau kinerja unit kerja.
Strategi percepatan pencapaian kinerja organisasi.
Kemampuan pejabat dalam melaksanakan tugas jabatan.
Rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin.
Adanya benturan atau konflik kepentingan dalam jabatan manajerial.
Khusus mutasi pejabat pimpinan tinggi, pelaksanaannya dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang dalam kebijakan teknis dan pengawasan penerapan sistem merit manajemen ASN.
2. Mutasi Pejabat Nonmanajerial
Mutasi pejabat nonmanajerial merupakan mutasi bagi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Berdasarkan Pasal 9, mutasi dapat dilakukan apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:
Tersedianya formasi atau lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
Adanya sertifikat hasil uji kompetensi untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.
Persetujuan pimpinan unit kerja yang diketahui oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan program, pejabat fungsional dan pelaksana juga dapat dimutasi ke unit kerja yang masih memiliki formasi sesuai ketentuan.
Persyaratan Mutasi PNS atas Permintaan Sendiri
Pasal 10 mengatur bahwa mutasi atas permintaan sendiri diberikan dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan.
PNS yang mengajukan permohonan mutasi harus memperhatikan ketentuan berikut:
Memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan.
Tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin.
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat.
Tidak sedang dalam proses peradilan.
Tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi.
Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak sedang terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memenuhi alasan lain berdasarkan pertimbangan PPK.
Ketentuan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menilai kelayakan permohonan mutasi yang diajukan oleh pegawai.
Persyaratan Mutasi dari Instansi Pusat/Daerah ke Kemendukbangga/BKKBN
Bagi PNS yang berasal dari instansi pemerintah pusat atau daerah dan ingin pindah ke Kemendukbangga/BKKBN, Pasal 11 mengatur empat kelompok persyaratan utama, yaitu:
Telah diangkat menjadi PNS.
Memenuhi persyaratan administrasi.
Memenuhi persyaratan kompetensi.
Memenuhi persyaratan kesehatan.
A. Persyaratan Administrasi bagi PNS yang Mengajukan Mutasi
Dokumen administrasi yang harus disiapkan oleh PNS meliputi:
Surat permohonan mutasi asli dari PNS yang bersangkutan, disertai alasan kepindahan dan diketahui pimpinan unit kerja instansi asal.
Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang mengajukan mutasi.
Surat persetujuan mengikuti proses mutasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.
Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum menjelang batas usia pensiun (BUP) dan/atau sesuai kebutuhan organisasi.
Kualifikasi pendidikan relevan dengan kebutuhan Kemendukbangga/BKKBN dan formasi jabatan yang dituju.
Surat pernyataan tidak menuntut jabatan dan bersedia mengabdi paling singkat 2 tahun, bermeterai dan ditandatangani PNS yang bersangkutan.
Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.
Surat pernyataan tidak bersengketa masalah keuangan, bermeterai dan diketahui pimpinan unit kerja.
Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat tempat PNS tersebut berasal.
Keputusan calon PNS dan keputusan PNS.
Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
Keputusan jabatan terakhir.
Penilaian prestasi kerja dengan nilai paling sedikit baik dalam 2 tahun terakhir.
Daftar riwayat hidup.
Kartu pegawai atau kartu ASN virtual.
Kartu Tanda Penduduk.
Kartu Keluarga.
Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang di universitas atau sekolah menengah atas/sederajat tempat pendidikan terakhir.
Apabila universitas atau sekolah menengah atas penerbit ijazah sudah tidak ada, legalisasi ijazah dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat.
B. Persyaratan bagi Instansi Penerima
Selain dokumen dari pegawai, Kemendukbangga/BKKBN sebagai instansi penerima juga harus menyiapkan:
Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan peta jabatan terhadap jabatan yang dituju.
Surat persetujuan dari PPK dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
Surat pernyataan kesanggupan pembayaran penghasilan dari pimpinan unit kerja yang membidangi anggaran belanja pegawai.
C. Persyaratan Kompetensi
Penilaian kompetensi dilakukan setelah PNS dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
Penilaian dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas mengelola sumber daya manusia, bekerja sama dengan unit kerja yang melaksanakan penilaian dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pembinaan jabatan fungsional pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, atau pihak lain yang ditunjuk.
Penilaian kompetensi terdiri atas:
Tes kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Tes kompetensi tambahan.
Hasil penilaian digunakan untuk menilai kesesuaian antara level kompetensi pegawai dan level jabatan yang dituju.
PNS yang memenuhi persyaratan kompetensi dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, PNS yang tidak memenuhi persyaratan kompetensi dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses seleksi mutasi.
D. Persyaratan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah PNS memperoleh persetujuan mutasi dari PPK.
Persyaratan kesehatan meliputi:
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
Bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
Prosedur Mutasi dari Instansi Pusat/Daerah ke Kemendukbangga/BKKBN
Pasal 12 mengatur tahapan pengajuan mutasi dari instansi pemerintah pusat atau daerah ke lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Secara umum, prosesnya dimulai dari pengajuan surat permohonan mutasi oleh PNS yang bersangkutan kepada PPK atau PyB dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
Khusus pengajuan mutasi ke perwakilan BKKBN provinsi, prosedurnya dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
Selanjutnya, tim kerja yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia melakukan telaah terhadap permohonan dengan mempertimbangkan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan analisis anggaran pegawai.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi kemudian meneruskan permohonan beserta dokumen yang telah dilengkapi hasil telaah kepada PPK atau PyB.
Setelah berkas diterima, unit kerja pengelola sumber daya manusia melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Apabila berkas dinyatakan lengkap, pegawai dapat mengikuti penilaian kompetensi.
Hasil penilaian kompetensi, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta ketersediaan anggaran menjadi bahan penyusunan telaah mutasi.
Apabila PyB merekomendasikan hasil telaah, proses dilanjutkan dengan pengusulan penerbitan Surat Persetujuan kepada PPK instansi asal. Sebaliknya, apabila tidak direkomendasikan, PyB menyampaikan surat jawaban kepada pegawai yang bersangkutan.
Selanjutnya, PPK instansi asal menetapkan Surat Persetujuan yang ditujukan kepada Menteri/Kepala dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
Usulan mutasi antarinstansi kemudian disampaikan secara digital melalui sistem informasi yang dikelola lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang dalam manajemen ASN. Keputusan perpindahan antarinstansi diterbitkan oleh lembaga tersebut.
Setelah keputusan perpindahan diterbitkan, PyB menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana atau penempatan dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Persyaratan Mutasi dari Kemendukbangga/BKKBN ke Instansi Pusat atau Daerah
Bagi PNS yang bekerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN dan ingin pindah ke instansi pemerintah pusat atau daerah, Pasal 13 mengatur beberapa persyaratan khusus.
Persyaratan tersebut meliputi:
Memiliki masa kerja paling sedikit 5 tahun sejak diangkat sebagai calon PNS.
Bagi PNS yang menandatangani surat pernyataan tidak mengajukan permohonan pindah saat diangkat menjadi calon PNS, harus mematuhi surat pernyataan tersebut.
Memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun pada unit kerja terakhir apabila sebelumnya pernah melakukan mutasi atas permintaan sendiri.
Memenuhi persyaratan administrasi.
Dokumen Administrasi Mutasi Keluar
Dokumen yang harus disiapkan antara lain:
Surat permohonan mutasi antarinstansi asli dari PNS kepada PPK melalui pimpinan unit kerja, dengan menyebutkan alasan kepindahan.
Keputusan calon PNS dan keputusan PNS.
Keputusan mutasi atau pengalihan ke Kemendukbangga/BKKBN bagi pegawai yang sebelumnya berasal dari instansi lain.
Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
Keputusan jabatan terakhir.
Penilaian prestasi kerja dengan nilai paling sedikit baik dalam 2 tahun terakhir.
Surat rekomendasi persetujuan pindah dari sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja PNS yang bersangkutan.
Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
Alasan kepindahan harus dilengkapi dokumen pendukung sesuai kebutuhan, antara lain:
Keputusan penugasan atau penempatan suami/istri yang ditetapkan PyB dan dilegalisasi.
Surat keterangan sakit atas nama sendiri, suami/istri, orang tua, atau anak dari rumah sakit, disertai keterangan domisili.
Surat keterangan domisili orang tua, KTP, dan KK orang tua bagi pegawai yang mengajukan mutasi untuk mengurus orang tua.
Dokumen rencana pengembangan karier individu bagi pegawai yang mengajukan mutasi karena alasan pengembangan karier.
Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
Prosedur Mutasi dari Kemendukbangga/BKKBN ke Instansi Lain
Berdasarkan Pasal 14, pengajuan mutasi keluar dilakukan oleh PNS melalui surat permohonan kepada PPK melalui pimpinan unit kerja asal dengan melampirkan dokumen administrasi.
Pimpinan unit kerja asal kemudian melakukan telaah terhadap kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis kebutuhan pegawai, Analisis Beban Kerja, jumlah PNS pada unit kerja, serta peluang atau potensi pengembangan karier di instansi penerima.
Apabila kebutuhan pegawai pada unit kerja asal masih terpenuhi, pimpinan unit kerja dapat meneruskan permohonan mutasi kepada PPK dengan melampirkan hasil telaah.
Selanjutnya, unit kerja yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia menyusun telaah berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan alasan kepindahan pegawai.
Apabila permohonan ditolak, PyB menyampaikan surat penolakan kepada PNS yang bersangkutan. Apabila disetujui, PyB menerbitkan Surat Persetujuan mengikuti proses mutasi.
Jika instansi penerima bersedia menerima pegawai tersebut, PPK instansi penerima menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi kepada PPK Kemendukbangga/BKKBN dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
PPK Kemendukbangga/BKKBN kemudian menerbitkan Surat Persetujuan dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
PNS yang mengajukan mutasi tetap wajib melaksanakan tugas di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN sampai keputusan perpindahan antarinstansi diterbitkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang dan disampaikan kepada PPK.
Persyaratan Mutasi Antarunit Kerja dalam Satu Instansi
Selain mutasi antarinstansi, Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur mutasi antarunit kerja dalam lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
Berdasarkan Pasal 15, persyaratan utama mutasi dalam satu instansi meliputi:
Masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sejak diangkat sebagai calon PNS.
Masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun pada unit kerja terakhir bagi PNS yang sebelumnya sudah pernah mutasi atas permintaan sendiri.
Memenuhi persyaratan administrasi.
Dokumen administrasi yang diperlukan antara lain:
Surat permohonan mutasi asli dengan menyebutkan alasan kepindahan dan dokumen pendukung.
Surat usulan yang ditandatangani pimpinan unit kerja asal dan ditujukan kepada pimpinan unit kerja penerima.
Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja penerima kepada pimpinan unit kerja asal.
Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar.
Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
Surat pernyataan tidak menuntut jabatan yang ditandatangani dan bermeterai.
Surat pernyataan tidak bersengketa masalah keuangan yang ditandatangani dan bermeterai serta diketahui pimpinan unit kerja asal.
Surat keterangan bebas temuan.
Surat pernyataan kesanggupan pembayaran penghasilan.
Keputusan calon PNS dan keputusan PNS.
Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
Keputusan jabatan terakhir.
Dokumen evaluasi kinerja pegawai dengan nilai paling sedikit baik dalam 2 tahun terakhir.
Daftar riwayat hidup.
Surat pernyataan kesanggupan pembayaran penghasilan diterbitkan oleh pimpinan unit kerja pengelola anggaran belanja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Pusat atau Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bagi pegawai di lingkungan perwakilan BKKBN provinsi.
Dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, mutasi dalam satu instansi dapat dilakukan atas persetujuan PyB dengan tetap memperhatikan persyaratan administrasi yang ditentukan.
Mekanisme Pengajuan Mutasi dalam Satu Instansi
Pasal 16 mengatur tahapan pengajuan mutasi antarunit kerja.
Pertama, PNS mengajukan surat permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja asal.
Kedua, pimpinan unit kerja asal melakukan telaah kebutuhan pegawai dengan membandingkan Analisis Beban Kerja dan jumlah pegawai yang tersedia pada unit kerja.
Ketiga, apabila kebutuhan pegawai pada unit kerja asal terpenuhi, pimpinan unit kerja asal menyampaikan permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja penerima.
Keempat, pimpinan unit kerja penerima memberikan surat rekomendasi persetujuan kepada pimpinan unit kerja asal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran belanja pegawai.
Kelima, pimpinan unit kerja asal menyampaikan nota dinas permohonan mutasi kepada PPK atau PyB dengan melampirkan dokumen, hasil telaah, dan rekomendasi persetujuan.
Selanjutnya, unit kerja pengelola sumber daya manusia menyusun telaah mutasi berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan alasan kepindahan.
Apabila diperlukan, dapat dibentuk tim penyusun telaah pengelolaan sumber daya manusia. Hasil telaah disampaikan kepada PyB sebagai bahan pertimbangan.
Jika permohonan disetujui, PyB menetapkan keputusan mutasi. Jika ditolak, PyB menyampaikan surat penolakan kepada pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan.
PNS mulai melaksanakan tugas pada unit kerja baru terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan mutasi.
Pembiayaan Mutasi dan Waktu Pelaksanaan
Ketentuan mengenai pembiayaan mutasi diatur dalam Pasal 17.
Pembiayaan yang timbul akibat mutasi dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendukbangga/BKKBN tahun berjalan sepanjang tersedia dukungan anggaran.
Namun, pembiayaan tersebut tidak dapat diberikan kepada PNS yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri.
Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 18, PNS yang telah ditetapkan dalam keputusan mutasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja penempatan mulai tanggal yang tercantum dalam keputusan tersebut.
Ketentuan Khusus Mutasi bagi PNS yang Mengikuti Seleksi Terbuka
Pasal 19 mengatur ketentuan khusus bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain.
PNS yang mengikuti seleksi terbuka dan memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan dapat dilakukan mutasi sepanjang telah memenuhi masa kerja di Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
Selain itu, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang mengajukan mutasi karena mengikuti seleksi terbuka.
Seleksi Mutasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Berdasarkan Pasal 20, apabila terdapat kebutuhan organisasi yang tidak dapat dipenuhi dari unsur internal, dapat dilaksanakan seleksi mutasi untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Seleksi tersebut dapat dilaksanakan melalui laman resmi lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian manajemen ASN, serta pengawasan penerapan sistem merit.
Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan pegawai melalui seleksi mutasi apabila sumber daya manusia dari lingkungan internal belum mencukupi.
Lampiran dan Format Dokumen Mutasi PNS
Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 dilengkapi lampiran yang berisi format dokumen pelaksanaan tata cara mutasi PNS.
Lampiran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dan dapat dijadikan acuan dalam menyiapkan dokumen administrasi mutasi.
Beberapa format dokumen yang disediakan meliputi:
Format Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Formulir beban kerja untuk kebutuhan pegawai.
Format analisis anggaran.
Format surat persetujuan mengikuti proses mutasi.
Format surat pernyataan tidak menuntut jabatan.
Format surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
Format surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.
Format surat pernyataan tidak bersengketa masalah keuangan.
Format surat keterangan bebas temuan.
Format surat permohonan mutasi.
Format surat pernyataan kesanggupan pembayaran penghasilan.
Format nota dinas permohonan mutasi.
Keberadaan format tersebut diharapkan dapat membantu pegawai dan unit kerja dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan sehingga proses pengajuan mutasi dapat berjalan lebih tertib dan seragam.
Mulai Berlakunya Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026
Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2026 oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.
Berdasarkan Pasal 21, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dengan demikian, tanggal penetapan peraturan adalah 4 November 2026, sedangkan penentuan tanggal mulai berlakunya harus mengacu pada tanggal pengundangan sebagaimana tercantum dalam naskah resmi Berita Negara Republik Indonesia.
Download Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026
Bagi PNS, pengelola kepegawaian, maupun pihak yang membutuhkan dokumen lengkap mengenai tata cara mutasi PNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, silakan mempelajari naskah peraturan beserta lampirannya.
Dokumen lengkap memuat 21 pasal dan lampiran format administrasi mutasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengajuan dan pengelolaan mutasi pegawai.
[DOWNLOADPERMENDUKBANGGA BKKBN NOMOR 7 TAHUN 2026 PDF]
Nama dokumen: Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Mutasi PNS.
File: PDF (33 halaman).
Bagi yang membutuhkan salinan lengkap peraturan tersebut, dapat mengakses dokumen PDF yang disediakan pada bagian unduhan artikel ini.

Posting Komentar untuk "Download Permendukbangga BKKBN Nomor 7 Tahun 2026 PDF."
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem