Download Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Peraturan ini menjadi salah satu pedoman penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya berkaitan dengan pengaturan hari pelayanan atau pendistribusian makanan kepada penerima manfaat serta pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui peraturan tersebut, pemerintah melakukan penataan hari pelayanan efektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Program MBG. Selain itu, penyesuaian pemberian insentif dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan serta meningkatkan mutu penyelenggaraan program oleh SPPG.

Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah bahwa hari pelayanan efektif Program MBG dilaksanakan paling banyak 5 (lima) hari dalam satu minggu dengan memperhatikan kalender pendidikan di masing-masing wilayah, hari libur nasional, dan cuti bersama.

 

A. Ketentuan Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis

 

Lalu, bagaimana ketentuan lengkap hari pelayanan efektif MBG? Berdasarkan Pasal 3, hari pelayanan efektif merupakan pendistribusian Program MBG kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan.

1. Pelayanan MBG Paling Banyak 5 Hari dalam Seminggu

Hari pelayanan efektif Program MBG dilaksanakan paling banyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan jadwal penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Artinya, penyelenggaraan pelayanan MBG dalam satu minggu mengikuti batas maksimal lima hari pelayanan efektif sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

2. Memperhatikan Kalender Pendidikan di Masing-Masing Wilayah

Penetapan hari pelayanan efektif harus memperhatikan kalender pendidikan di masing-masing wilayah.

Hal ini penting karena jadwal kegiatan pendidikan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan memperhatikan kalender pendidikan, pelaksanaan pelayanan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pendidikan di wilayah masing-masing.

3. Memperhatikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

Selain kalender pendidikan, penetapan hari pelayanan efektif juga harus memperhatikan hari libur nasional dan cuti bersama.

Dengan demikian, penyelenggaraan Program MBG perlu memperhitungkan jadwal hari kerja dan hari libur yang berlaku sehingga penyediaan serta penyaluran makanan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

4. Ketentuan Apabila Tidak Dapat Dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 juga mengatur kondisi tertentu ketika pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), dalam keadaan tertentu tidak dapat dilakukan pembelajaran tatap muka, maka penyediaan dan penyaluran Program MBG tidak diberikan kepada penerima manfaat.

Ketentuan ini menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program, khususnya ketika terjadi kondisi yang menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka tidak dapat berlangsung.

 

B. Ketentuan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG

Selain mengatur hari pelayanan efektif, Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 juga mengatur pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Program MBG oleh SPPG.

Berdasarkan Pasal 4, pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG dilakukan dengan memperhitungkan dua komponen utama, yaitu:

1. Jumlah Penerima Manfaat

Jumlah penerima manfaat menjadi salah satu dasar dalam perhitungan pemberian insentif kepada SPPG.

Dalam hal ini, jumlah penerima manfaat ditentukan oleh Sekretaris Utama BGN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Jumlah Hari Pelayanan Efektif

Selain jumlah penerima manfaat, jumlah hari pelayanan efektif juga menjadi dasar perhitungan insentif.

Dengan demikian, pemberian insentif tidak hanya memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani, tetapi juga jumlah hari pelayanan efektif dalam penyelenggaraan Program MBG.

Siapa yang Menetapkan Besaran Insentif SPPG?

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), besaran pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional.

Artinya, Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 telah menetapkan dasar dan mekanisme umum perhitungan insentif, sedangkan besaran nominal insentif ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala BGN.

Perlu dipahami bahwa dalam dokumen Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 ini tidak dicantumkan angka nominal atau tarif insentif secara langsung. Oleh karena itu, besaran insentif perlu mengacu pada Keputusan Kepala BGN yang mengaturnya.

 

Download Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 PDF

Bagi pihak yang membutuhkan dokumen resmi sebagai referensi dan pedoman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, silakan mengunduh dan mempelajari Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

 

Download Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026 (disini)

 

Demikian informasi tentang Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif MBG dan Insentif SPPG. Semoga ada manfaatnya