Lompat ke konten
Home » Regulasi » Halaman 3

Regulasi

Regulasi terkait pendidikan seperti Permendikbudristek, Permenpan RB, Permendagri dan lainnya

Persesjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Juknis TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan ASN

  • oleh
Persesjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Juknis TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan ASN
Persesjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Juknis TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan ASN


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Persesjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Juknis TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan ASN tahun 2024 – 2025, Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru NonASN bertujuan untuk memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru NonASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru NonASN bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya »Persesjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Juknis TPG dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan ASN

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan
Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan. Menurut aturan ini Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. Pejabat Fungsional Bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

Selengkapnya »Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

  • oleh

Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK
Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

Juknis Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK yang terbaru dan masih berlaku tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Juknis ini dibuat dalam rangka revitalisasi tugas komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Seperti apa Juknis Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK ? Untuk lebih jelas mari kita pahami pasal demi pasal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Karena isi dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sebagai besar mengatur tentang Petunjuk Teknis atau Ketentuan Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK.

Selengkapnya »Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Kepala Desa

  • oleh
Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Kepala Desa
Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Kepala Desa
 
Alhamdulillah Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 meruupakan salah satu Ketentuan Gaji Kepala Desa. Dalam atur ini dinyatakan bahwa Gaji Perangkat Desa Setara 100%-120% Gaji Pokok PNS Golongan 2 telah terbit. Untuk sekedar diketahui peraturan yang ditunggu-tunggu oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain telah terbit, yakni Peraturan Pemerintah – PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20144 Tentang Desa.

Selengkapnya »Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Kepala Desa

Komunitas Belajar
error: Content is protected !!