Skip to content
Home » Regulasi » Page 2

Regulasi

Regulasi terkait pendidikan seperti Permendikbudristek, Permenpan RB, Permendagri dan lainnya

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Permenpan RB  Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan
Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan. Menurut aturan ini Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. Pejabat Fungsional Bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

Read More »Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan

Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

  • by

Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK
Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

Juknis Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK yang terbaru dan masih berlaku tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Juknis ini dibuat dalam rangka revitalisasi tugas komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Seperti apa Juknis Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK ? Untuk lebih jelas mari kita pahami pasal demi pasal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Karena isi dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sebagai besar mengatur tentang Petunjuk Teknis atau Ketentuan Tata Cara Pembentukan Komite Sekolah SD SMP SMA SMK.

Read More »Tata cara pembentukan komite sekolah SD SMP SMA SMK

UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN


Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
, diterbitkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelayanan Kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.

Read More »UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Perpres Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

  • by
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dalam sosialisasi yang dialksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I),  dinyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 dimaksud untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD. Itu sebabnya, aturan dalam Pepres ini lebih sederhana. Ini dilihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada perpres baru ini. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari kementerian terkait.

Read More »Perpres Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

You cannot copy content of this page