Siaran Pers BKHM (Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat) Kemendikdasmen menginformasi Rencana Peralihan Guru PPPK jadi CPNS mulai Tahun 2027. Pemerintah secara bertahap mulai tahun 2027 akan melakukan pembenahan tata kelola guru guna memberikan kepastian status dan menjamin keberlanjutan layanan pendidikan nasional.
Sebanyak 936.316 guru Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) disiapkan untuk dialihkan menjadi calon pegawai negeri
sipil (CPNS), sekaligus menyiapkan penerimaan rekrutmen guru baru sebanyak 464.856 guru.
Rencana strategis penataan tenaga pendidik tersebut
disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr
Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa
(6/10/2026). Langkah penataan ini mencakup alih status guru PPPK paruh waktu,
pengalihan status PPPK ke PNS, hingga rekrutmen CPNS guru secara berskala
nasional.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK
penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi.
Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru
PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang,” ujar Mu’ti.
Pengalihan Dilakukan Secara Bertahap
Selain pengangkatan PPPK paruh waktu, pemerintah
membuka kesempatan bagi guru PPPK yang memenuhi kualifikasi dan syarat
administrasi untuk dialihkan menjadi guru PNS. Proses penataan dan pengalihan status
sebanyak 936.316 guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat dijadwalkan
berlangsung secara bertahap sejak 2027 hingga 2029.
Bersamaan dengan pembenahan status guru yang ada,
pemerintah memetakan kebutuhan guru nasional dan menyiapkan rekrutmen CPNS guru
secara bertahap untuk mengisi 464.856 formasi.
Tahap awal rekrutmen akan dimulai pada 2027, dengan
penugasan perdana para guru baru tersebut sebagai pegawai pemerintah pusat pada
2028.
Untuk mencegah kekosongan tenaga pengajar selama
proses transisi berlangsung, Mu’ti memastikan adanya kebijakan dispensasi
penugasan bagi guru non-ASN (honorer). Dengan kebijakan ini, para guru non-ASN
tetap diberikan kepastian legalitas untuk mengajar melampaui tenggat 31
Desember 2026.
Dukungan Pagu Anggaran
Pembenahan tata kelola tenaga pendidik ini ditopang
oleh kenaikan signifikan pada alokasi anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran
2027. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen
2027 ditetapkan sebesar Rp 89,10 triliun, melonjak Rp 28 triliun dari pagu
sebelumnya yang tercatat Rp 61,10 triliun.
Tambahan anggaran tersebut di antaranya dialokasikan
sebesar Rp 23 triliun untuk mendanai pemenuhan gaji dan tunjangan guru yang
beralih dari status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Selain itu, dana sebesar Rp 5 triliun dikembalikan
untuk memperkuat Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan,
sehingga total pagu program revitalisasi menjadi Rp 14,28 triliun.
Guna mengoptimalkan agenda perbaikan sarana dan
kesejahteraan pengajar, Kemendikdasmen juga mengajukan usulan tambahan anggaran
senilai Rp 157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional
dan kementerian, seperti bantuan perlengkapan sekolah, digitalisasi
pembelajaran, hingga pendidikan dasar bebas biaya.
Di sisi lain, Kemendikdasmen memperketat pengawasan
terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah. Sepanjang 2026, kementerian telah
memantau 138 satuan pendidikan—20 di antaranya berada di wilayah terdampak
bencana, yakni 15 SMK dan 5 SLB.
Pengawasan difokuskan pada tertib administrasi,
akuntabilitas keuangan, serta kualitas fisik bangunan agar fasilitas yang
dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
[DOWNLOAD Paparan Mekanisme dan Timeline RencanaPeralihan PPPK menjadi CPNS 2026-2029]
Demikian informasi Rencana Peralihan Guru PPPK jadi CPNS
mulai Tahun 2027. Semoga ada manfaatnya.

Posting Komentar untuk "Rencana Peralihan Guru PPPK jadi CPNS mulai Tahun 2027"
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem